Bobby Nasution: Terima Kasih kepada PDIP

Melalui surat yang diberikan DPC PDI Perjuangan, Bobby Nasution resmi bukan kader PDIP lagi. Terkait hal itu Bobby Nasution mengucapkan terimakasih pada partai yang telah membawanya menjadi Walikota Medan itu.

Bobby Nasution mengaku menerima surat yang menyatakan bahwa dirinya bukanlah kader PDIP lagi pada Senin, 13 November 2023

"Suratnya baru saya terima tadi malem dari PDI P, ya isinya..," kata Bobby Nasution usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD kota Medan, Selasa, 14 November 2023. 

Saat ditanya tanggapannya setelah menerima surat dari PDI P, Bobby mengucapkan terimakasih pada partai yang telah membawanya sampai ke kursi Walikota Medan. Walaupun bukan lagi kader PDI Perjuangan dirinya berharap tetap mendapat suport dari partai berlambang banteng itu.

"Tentunya terimakasih pada PDI Perjuangan yang smapai pada hari ini mensuport saya di Pemerintah Kota Medan, mudah-mudahan kedepannya terus mensuport untuk masyarakat," jelas Bobby.

Saat disinggung bagaimana dirinya menyikapi pelanggaran etik dan pengembalian KTA sesuai permintaan DPP PDIP, Bobby mengatakan bahwa dirinya datang ke gedung DPRD Medan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan membahas politik.

”Kalau tentang politik jawabannya sore. Tadi saya bersama Ketua DPRD Medan juga tidak ada membahas politik. Kita membahas kepentingan masyarakat Kota Medan,” tutupnya sembari berlalu meninggalkan wartawan.

Hal ini merupakan buntut dari dukungannya pada pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran yang bersebrangan dengan partai yang dinaunginya PDI Perjuangan.

PDIP telah memberikan waktu pikir-pikir pada Bobby pandangan politiknya yang berbeda itu tapi hingga sampai batas waktu yang ditentukan Bobby tidak juga 

Pilkades di Demak Berlangsung Ricuh

Kerusuhan sempat mewarnai pemungutan suara pilihan kepala desa di Desa Klitih, Demak, Jawa Tengah, Minggu, 8 Oktober 2023. Kedua massa pendukung calon kepala desa terlibat saling adu pukul dan lempar batu. 

Kericuhan ini bermula saat kedua pendukung bersenggolan saat menuju lokasi tempat pemungutan suara (TPS). Peristiwa tersebut membuat panik warga setempat yang memadati lokasi tempat pemungutan suara. Beruntung kerusuhan tak berlangsung lama, setelah aparat TNI yang berjaga dengan sigap melerai kedua kelompok massa. Diduga bentrokan tersebut terjadi karena saling berdesakan saat hendak menyalurkan hak suaranya. 

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Polres Demak terkait peristiwa tersebut. Meskipun sempat menganggu jalannya pilkades, namun tidak ada warga yang diamankan terkait kericuhan tersebut.

Untuk antisipasi hal serupa terulang saat penghitungan suara, sejumlah aparat dari Polres Demak dan Kodim Demak disiagakan di lokasi.

Sebelumnya, Pilkades serentak di gelar pada hari ini di 54 desa yang tersebar di 14 kecamatan. Dari 54 desa, 5 desa di antaranya rawan terjadi konflik.

Pilkada 2024 Dipercepat, Pemerintah Akan Atur Melalui Revisi UU Pemilu

KPK: Politik Uang Bikin Pemenang Berupaya Kembalikan Modal

KPK Pastikan Tetap Proses Kasus Peserta Pemilu 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap memproses kasus dugaan korupsi kendati melibatkan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. KPK menyebut langkah itu senada dengan amanat undang-undang.

"KPK tentu tetap bekerja sesuai ketentuan tugas pokok fungsi KPK sebagaimana yang telah diamanatkan undang-undang," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada Medcom.id, Senin, 21 Agustus 2023.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menegaskan penanganan kasus terhadap pihak berstatus calon presiden atau wakil presiden (capres-cawapres), calon anggota legislatif (caleg) hingga kepala daerah tetap berjalan. KPK berpegang pada kecukupan alat bukti.

KPK mengeklaim pengusutan perkara pihak berstatus peserta pemilu bukan bagian dari kriminalisasi maupun politisasi. Sebab, Lembaga Antirasuah tidak berpolitik dalam bekerja.

"Kami pastikan semua upaya kerja pemberantasan korupsi yang KPK lakukan tetap junjung profesionalisme, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku," tegas Ali.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta bidang Tindak Pidana Khusus dan bidang Intelijen untuk menunda proses dugaan tindak pidana korupsi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), calon anggota legislatif (Caleg), serta calon kepala daerah. Penundaan itu, kata Burhanuddin mengantisipasi adanya indikasi terselubung yang bersifat “Black Campaign”, jelang pesta demokrasi 2024.

"Hal itu dilakukan guna mengantisipasi dipergunakannya proses penegakan hukum sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu," ungkap Burhanuddin, dalam rilis yang diterima Media Indonesia, Senin, 21 Agustus 2023.

Burhanuddin juga meminta jajarannya segera melaporkan hasil pelaksanaannya pada kesempatan pertama. Khususnya bagi jajaran Intelijen, guna mengoptimalisasi peran intelijen Kejaksaan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Anies Baswedan Ceritakan Momen 17 Agustusan Semasa Kecil

Jakarta: Anies Baswedan bercerita dan mengenang perayaan tujuh belasan yang biasa dilakukannya semasa kecil hingga saat ini dalam program Suara Reboan Metro TV, Rabu, 16 Agustus 2023.

Anies mengatakan dirinya semasa kecil saat menjelang tujuh belasan sering kali ikut berkontribusi menyemarakkan kemerdekaan dengan cara memasang bendera di depan gang rumah, membuat buat panggung, dan lain-lain.

Selain itu, Anies Baswedan menceritakan tentang lomba yang selalu dirinya ikuti saat perayaan kemerdekaan. Ia mengatakan, dirinya sering sekali mengikuti lomba tarik tambang. Menurutnya, pertandingan itu bukan hanya soal menang kalah, tetapi juga kebersamaannya.

“Saya selalu ikut tarik tambang. Pertandingan itu bukan soal menangnya, tapi soal mainnya, soal senangnya. Tidak harus permainan yang rumit-rumit yang penting sederhana, menyenangkan, yang mainnya senang, dan yang nonton juga senang, itu yang saya ambil,” kata Anies Baswedan dalam acara Suara Reboan Metro TV, Rabu, 16 Agustus 2023.

Anies juga menceritakan bahwa dirinya semasa SMP-SMA saat malam tujuh belasan selalu mewakili sekolah untuk menghadiri acara-acara yang melibatkan para pelaku sejarah. Dari sana ia belajar dan melihat bahwa para pelaku sejarah ini merupakan orang yang mencintai Indonesia tanpa syarat, berintegritas, dan paham gagasan.

Anies mengatakan bahwa dirinya merasa beruntung sekali bisa mendapat kesempatan melihat dan mendengar cerita cerita sejarah bangsa ini dari para pelaku sejarah.

PEMILUPEDIA: Ini Tata Cara Nyoblos saat Pemilu 2024 Agar Surat Suara Sah

PEMILUPEDIA: Mengenal Tugas dan Wewenang KPU dalam Pemilu 2024

PEMILUPEDIA: Mengenal 5 Warna Surat Suara Pemilu 2024

PEMILUPEDIA: Ini 6 Asas Pemilu di Indonesia yang Wajib Diketahui

Anggaran KPU Rp7 Triliun Belum Cair

MK Diminta Konsisten Putuskan Gugatan Usia Capres-Cawapres

Jelang Pemilu, Rekonsiliasi Nasional Dinilai Mendesak

CAPDI Bawa Pesan Perdamaian Pemilu Kamboja ke Indonesia

Centrist Asia Pasific Democrats International (CAPDI) membawa pesan perdamaian Pemilu Kamboja ke Indonesia. Pesan itu diungkap setelah lebih dari tiga hari mendapat kehormatan menjadi pengamat internasional Pemilu Kamboja 2023.

Wakil Ketua Umum CAPDI sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agung Laksono menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kamboja. Ia mencatat beberapa proses pemilu yang baik untuk jadi pelajaran dalam negeri, seperti tingkat partisipasi yang tinggi tanpa kerusuhan dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. 

"Sangat siginifikan atenti dari Indonesia kepada Kamboja dalam bidang politik dan bidang yang lainnya, seperti ekonomi, pertahanan, sosial, budaya, dan lain-lain," kata Agung Laksono, Kamboja, Senin, 24 Juli 2023. 

Dalam kapasitas sebagai Wantimpres, Agung Laksono mengatakan bentuk silaturahmi ini juga diharapkan dapat menjadi landasan awal membangun hubungan strategis dengan jajaran pemerintahan baru Kamboja.

Partai Rakyat Kamboja Klaim Kemenangan Telak di Pemilu 2023

Jubir Partai Rakyat Kamboja (CPP) Sok Eysan mengklaim kemenangan telak pemilu Kamboja, Minggu 23 Juli 2023. Pihaknya bahkan mengatakan kemenangan tersebut benar-benar mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan CPP. 

Menurut informasi, pemilu Kamboja diadakan setiap 5 tahun sekali, dan diikuti oleh 18 partai politik untuk memilih 125 anggota parlemen Majelis Nasional. Namun dalam pemilu kali ini, pemerintahan PM Hun Sen melarang sejumlah partai oposisi yang menjadi penantang serius CCP. 

Panitia Pemilihan Nasional Kamboja masih melakukan penghitungan suara dari seluruh negeri, dan hasil resmi diperkirakan baru akan dirilis pada 9 Agustus mendatang. Ini juga merupakan pemilihan umum ke-7 Kamboja sejak pada tahun 1993 diaman adanya dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat lebih dari 9,7 juta orang pemilih.

Selain itu, PM Hun Sen yang berusia 70 tahun mengungkapkan bahwa dia akan menyerahkan kekuasaan kepada putra sulungnya, Hun Manet yang berusia 45 tahun.

Kubu Konservatif di Jalur Kemenangan Pemilu Spanyol

Mendagri: Pemilu Damai Tanggung Jawab Bersama

Usulan Bawaslu soal Penundaan Pilkada 2024 Dipertanyakan

7 Orang Tewas dalam Bentrokan Pemilihan Umum Daerah di India

Ajak Orang untuk Golput Bisa Dipidana

Beda Pilihan Masyarakat soal Pemilu Terbuka atau Tertutup

Masyarakat masih menunggu sistem Pemilu 2024 yang sebentar lagi diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, apakah terbuka atau tertutup. Pilihan dari kalangan masyarakat juga beragam mengingat kedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Salah satu warga, Ichsan Loulembah mengaku tidak bisa memilih satu di antaranya kedua sistem tersebut. Menurutnya, sistem apapun baik asal dikelola dengan benar.

"Kalau tata cara pemilihan calon di dalam partai mekanismenya bagus, sistem tertutup bagus juga. Kalo pengawasan di lapangan di dalam pemilihan umum itu bagus hingga ke TPS, ya terbuka oke," kata Ichsan Loulembah.

Sementara itu. Rafi Assidiq mengaku sudah nyaman dengan sistem proposional terbuka dalam Pemilu. Namun, Rafi mengatakan faktanya kedua sistem tersebut terlihat sama saja.

"Kalau terbuka kan kita bisa liat langsung calonnya siapa, kita kenal, track recordnya bagaimana kalau misalkan dia putra daerah di lingkungan kita jadi kan kita lebih nyaman untuk memilihnya. Tapi kalau tertutup kan kita lebih banyak menyerahkan segala macam keputusan itu kan kepada para elite partai yang kita coblos gitu," kata Rafi Assidiq.

Mahkamah Konstitusi akan segera memutuskan apakah Pemilu 2024 nanti menggunakan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Sebetulnya, kedua sistem tersebut pernah diterapkan di Indonesia. 

Sistem proporsional tertutup pernah diterapkan di pemilu era orde lama hingga orde baru, sementara sistem proporsional terbuka diterapkan sejak pemilu 2009.

Melalui sistem proporsional tertutup, pemilih akan disodorkan lembar berisi daftar partai politik untuk dipilih. Dalam lembar tersebut tidak ada nama kandidat, hanya ada logo partai. Nantinya parpol yang mempunyai akumulatif suara terbanyak dapat menentukan siapa kader yang akan duduk di kursi parlemen berdasarkan nama susunan partai. 

Sementara sistem proporsional terbuka mewajibkan partai politik untuk mengirimkan daftar nama kandidat terbaiknya. Daftar ini nantinya akan dimuat dalam lembar suara. Jadi pemilih mengetahui calon legislatif yang dipilih. 

Hasil Pilpres Turki Sementara: Erdogan Menang di 10 Provinsi Terdampak Gempa Dahsyat

Meski banyak mendapat ktirik soal penanganan gempa, hasil Pilpres Turki justru menunjukkan Recep Tayyip Erdogan dominan di wilayah korban gempa. Erdogan keluar sebagai pemenang menurut hasil pemilu sementara, di 10 dari 11 provinsi di Turki yang terdampak gempa.
 
Kekuatan Erdogan masih terlihat di wilayah terdapak gempa. Salah satunya di wilayah Diyarbakir yang menjadi salah satu wilayah terdampak gempa dahsyat Februari lalu. 

Padahal, awalnya gempa itu dinilai akan merusak dukungan bagi Erdogan karena penanganan gempa Erdogan banyak dikritik pihak oposisi.
 
Secara keseluruhan, hasil sementara Pemilu Turki menunjukkan, calon presiden aliansi rakyat (petahana) Erdogan memiliki 50,01% suara, sementara kandidat aliansi bangsa Kilicdaroglu menerima 44,21%  suara.

Suara Pemilih di Kampung Halaman Erdogan Terpecah, Sebagian Dukung Kilicdaroglu

Pemilu Turki: Warga yang Sakit dan Disabilitas Boleh Memilih dari Rumah

Erdogan dan Kilicdaroglu Serukan Warga Turki untuk Ikut Pemilu

Pertama dalam Sejarah Turki, Pemilu Presiden Putaran Kedua Resmi Dimulai

Erdogan: 85 Juta Warga Turki Akan Menang di Pemilu Putaran Kedua

Kabareskrim: Petakan Aliran Dana Peredaran Narkoba untuk Pemilu 2024

Pemilu Curang Jangan Berulang

Pemilihan umum di Indonesia tak pernah lepas dari kecurangan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sendiri yang mengakui bila pesta demokrasi lima tahunan di Republik ini selalu diwarnai kecurangan, termasuk dalam lima kali penyelenggaraan pemilu terakhir.

Karena yang mengatakan itu seorang menteri yang mengkoordinasi bidang politik dan hukum, tentu kita bisa berasumsi bahwa pernyataan tersebut benar. Bukan omong kosong atau sekadar tuduhan tanpa dasar. Pernyataan itu juga mengonfirmasi kecurangan dalam pemilu bukanlah halusinasi. Dalam lima pemilu terakhir di era reformasi, kata Mahfud, kecurangan lebih banyak dilakukan oleh masyarakat dan parpol peserta pemilu. 

Pernyataan Mahfud itu sesungguhnya merupakan refleksi untuk segenap elemen bangsa ini agar mewaspadai adanya potensi kecurangan yang sama pada pemilu-pemilu yang akan datang, terutama Pemilu 2024 yang sembilan bulan lagi bakal diselenggarakan. Namun kiranya pak menteri kurang adil dengan tidak menyebut pemerintah atau negara sebagai salah satu pihak pelaku kecurangan.

Padahal publik tahu bahwa negara dengan seluruh cabang dan kekuatan yang dimiliki justru menjadi pihak yang paling berpotensi melakukan kecurangan. Bukan sekadar kecurangan yang remeh temeh dan tiada berpola, melainkan kecurangan yang bersifat masif, sistematis, bahkan terstruktur. Bentuknya bisa macam-macam, bisa berupa intervensi atau penyalahgunaan kewenangan.

Sebagai contoh saja, kasus suap yang melibatkan anggota KPU demi meloloskan politikus yang menjadi calon legislatif agar ditetapkan menjadi anggota DPR, beberapa waktu lalu, kalau mau jujur semestinya juga digolongkan sebagai kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu yang notabene ialah bagian atau cabang dari pemerintah. 

Dalam perspektif lain, pernyataan Mahfud ikhwal kecurangan pemilu yang selalu terjadi, kiranya juga dapat dimaknai sebagai pengakuan bahwa eksekutif dan legislatif yang saat ini sedang duduk nyaman di kursi mereka boleh jadi adalah produk dari pemilu yang curang. Bukankah logika berpikirnya seperti itu, pak menteri? 

Kalau iya, berarti publik semakin setuju bahwa kecurangan dalam pemilu, sekecil apa pun harus dicegah, ditutup celah-celahnya agar tidak terus berulang. Kita tidak ingin negara ini dipimpin dan dikelola oleh orang-orang yang merupakan produk dari proses pemilu yang dipenuhi kecurangan.

Pelaksanaan pemilu merupakan salah satu cermin dari kedaulatan rakyat melalui jalan demokrasi. Kecurangan dalam bentuk apa pun, lewat cara apa pun, dan dilakukan oleh siapa pun sesungguhnya merupakan bentuk kejahatan yang akan menodai demokrasi sekaligus mengebiri kedaulatan rakyat.

Karena itu, pernyataan Mahfud sebagai wakil pemerintah hendaknya tidak berhenti sebatas sebagai pengakuan, tapi juga mesti ditimpali dengan langkah serius yang konkret untuk meniadakan kecurangan pemilu.

Tidak ada gunanya pengakuan itu, tiada manfaat narasi wanti-wanti tentang besarnya potensi kecurangan yang bakal terjadi, kalau pada akhirnya negara ini tak mampu menyetop praktik-praktik curang nan culas pada pemilu-pemilu di masa yang akan datang.

Kominfo Ajak Masyarakat Cegah Disinformasi Jelang Pemilu

Pencegahan disinformasi membutuhkan seluruh elemen bangsa yang terlibat