NEWSTICKER

Tag Result: kpu

Bawaslu Kaji Pelanggaran KPU Buntut Bocornya Data Pemilih

Bawaslu Kaji Pelanggaran KPU Buntut Bocornya Data Pemilih

Nasional • 1 hour ago

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan mengkaji ada tidaknya dugaan pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu dilakukan setelah terjadi kebocoran data pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan jika terdapat pelanggaran, Bawaslu akan menyampaikan rekomendasi kepada lembaga yang berwenang untuk ditindak lanjuti. Ia menyebut dugaan pelanggaran itu berkaitan dengan kewajiban KPU sebagai pengendali data pribadi dalam melindungi dan memastikan keamanan data pribadi.

"Jika terdapat pelanggaran, Bawaslu akan menyampaikan rekomendasi kepada lembaga yang berwenang untuk ditindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang-undangan," kata Lolly Suhenty, Sabtu, 2 Desember 2023.

Sebelumnya, pelaku kejahatan siber dengan nama anonim Jimbo mengklaim telah meretas data DPT milik KPU. Tak tanggung-tanggung, Jimbo mengklaim telah meretas sebanyak 204 juta data DPT milik KPU.

KPU Pastikan Debat Capres Digelar 3 Kali dan Cawapres 2 Kali

KPU Pastikan Debat Capres Digelar 3 Kali dan Cawapres 2 Kali

Nasional • 3 hours ago

Komisioner KPU Idham Holik mengungkap format debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Idham memastikan bahwa KPU akan menggelar debat capres-cawapres sebanyak lima kali dengan rincian tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres. 

"Dalam penjelasan Pasal 277 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian menjadi rujukan KPU dalam menyusun norma yang terdapat dalam Pasal 50 ayat 1 aturan KPU nomor 15/2023 bahwa debat itu diselenggarakan sebanyak lima kali, tiga kali untuk debat calon presiden, dan dua kali untuk debat calon wakil presiden," kata Idham Holik dalam tayangan Metro Pagi Primetime, Metro TV, Minggu, 3 Desember 2023. 

Di setiap debat, kata Idham, akan disampingi pasangan masing-masing. Pasangan ini hanya sekedar mendampingi. "Aktor utama tetap sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang," ujar Idham. 

"Kenapa setiap pasangan ditampilkan? Karena ini adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan dahulu di 2019 seperti itu sebenarnya," tambahnya.  

Menurut Idham, Pemilu 2019 format debat capres-cawapres justru tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, KPU ingin Pemilu 2024 format debat capres-cawapres sesuai dengan undang-undang. 

"Jadi tiga kali debat calon presiden, dan dua kali debat calon wakil presiden," tegas Idham. 

Idham juga mengungkap hal yang membedakan debat capres-cawapres antara Pemilu 2019 dan Pemilu 2024. "Dahulu debat cawapres hanya sekali, undang-undang memerintahkan dua kali," ungkapnya. 

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tema untuk lima sesi debat calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Setiap sesi akan membahas tema yang berbeda.

Debat pertama bakal dilaksanakan pada 12 Desember 2023. Debat perdana bakal mengusung tema hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Debat kedua dilaksanakan pada 22 Desember 2023. Debat kedua akan mengusung tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional.

Debat ketiga bakal digelar pada 7 Januari 2023. Temanya, ekonomi mencakup kerakyatan dan digital, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (digital), keuangan, pengelolaan APBN dan APBD, dan infrastruktur.

Sementara itu, debat keempat bakal dilaksanakan pada 21 Januari 2024. Debat keempat mengambil tema energi, sumber daya alam, sumber mineral nusantara, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Sedangkan, debat pamungkas diagendakan pada 4 Februari 2024. Debat kelima akan mengambil tema tentang teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan (post-covid society), dan ketenagakerjaan.

Anies Sebut Dugaan Kebocoran Data KPU Bikin Kepercayaan Publik Menurun

Anies Sebut Dugaan Kebocoran Data KPU Bikin Kepercayaan Publik Menurun

Nasional • 1 day ago

Calon presiden (capres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyoroti dugaan kebocoran data Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu dinilai memengaruhi kepercayaan publik.

"Peristiwa data KPU kemarin bocor memberi kesan pada semua tentang penurunan trust," kata Anies dalam dialog persama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Desember 2023.

Anies mengatakan pilar negara demokrasi adalah kepercayaan. Rasa percaya publik terhadap pemerintah menjadi kekuatan.

"Kami lihat justru mengalami penurunan luar biasa. Indikasinya banyak termasuk akhir-akhir ini menjelang pemilu (pemilihan umum)," ujar dia.

Capres nomor urut 1 itu mengungkapkan Pemilu 2024 disambut dengan narasi soal netralitas dan potensi kecurangan. Narasi itu tidak menonjol pada Pemilu 1999 hingga 2019.

"Artinya tumbuh keraguan atas negara dalam menyelenggarakan salah satu ritual demokrasi," jelas dia.

Anies menyebut turunnya kepercayaan publik pada pemerintah menjadi perhatiannya bersama cawapresnya, Muhaimin Iskandar. Anies-Muhaimin bakal berupaya meningkatkan lagi kepercayaan setiap lembaga negara.

"Trust institusi mulai dari kepresidenan, perwakilan, hingga hukum. Ini semua harus ditinggikan," ucap dia.

Jeirry Sumampouw: Kebocoran DPT Milik KPU Membuat Kita Curiga

Jeirry Sumampouw: Kebocoran DPT Milik KPU Membuat Kita Curiga

Nasional • 3 days ago

Jakarta: Dugaan bocornya data pemilih tetap dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menimbulkan kekhawatiran masyarakat menjadi celah kecurangan Pemilu Serentak 2024. Peretas dengan anonim 'Jimbo' mengklaim mendapatkan sekitar 204 juta data pemilih tetap (DPT).

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampouw menyebut pengamanan digital KPU lemah sehingga bisa diretas. Hal ini dinilai ironis karena KPU selama ini terus berusaha menjaga data, bahkan masyarakat maupun Bawaslu sulit untuk mengakses.

Pembobolan data pemilih ini menurut Jeirry tidak bisa dianggap lumrah seperti yang disampaikan beberapa pihak. Karena yang memiliki kepentingan langsung dengan data ini adalah peserta pemilu.

"Kalau ada yang mengatakan bahwa ini (DPT) dijual, dia (Jimbo) jual ke mana? Sudah pasti yang punya kepentingan langsung dengan data ini adalah peserta pemilu, karena itu perlu ditelusuri di jual ke mana," jelas Jeirry dalam dialog dengan Metro TV, Kamis, 30 November 2023.

Jeirry juga meminta KPU RI untuk menjelaskan kepada masyarakat Indonesia karena belum ada informasi apapun soal masalah ini. Ketua KPU Hasyim Asy'ari hanya mengatakan pihaknya masih menyelidiki kebocoran data pemilih dan belum ada informasi sehingga membuat masyarakat curiga.

"KPU harus memberi penjelasan ke publik, kita sampai sekarang belum mendapatkan informasi dari KPU. KPU sendiri belum memiliki informasi apa-apa terkait hal ini, ini membuat kita itu makin curiga," lanjut Jeirry.

Editorial Malam: Petaka Pembobolan Data Pemilih

Editorial Malam: Petaka Pembobolan Data Pemilih

Nasional • 3 days ago

Bobolnya sistem keamanan siber Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berdampak pada bocornya data pemilih jelas merupakan petaka pemilu. Bahkan bisa disebut petaka demokrasi. Mengapa? Karena dalam negara demokrasi, pemilih atau publik adalah variabel utama dalam penyelenggaraan pemilu. 

Partisipasi merekalah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya pemilu. Kontribusi publiklah yang akan memastikan baik atau buruknya produk hasil pemilu. Bila kemudian data pemilih atau publik itu dengan mudah diobok-obok, diutak-atik, yang sangat mungkin juga dimanfaatkan untuk kejahatan politik, apa lagi namanya kalau bukan petaka?

Persoalan dari pembobolan data pemilih KPU oleh akun anonim Jimbo itu memang tidak berhenti pada isu bahwa data-data itu kemudian dijual, yang kabarnya nilainya mencapai 74 ribu dolar Amerika Serikat. Ada persoalan yang lebih besar dan serius lagi yaitu menyangkut ancaman terhadap integritas dan kredibilitas pemilu. 

Sejumlah ahli siber menduga peretasan atau pembobolan data itu bahkan dapat dipergunakan untuk mengubah atau memanipulasi hasil rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilu 2024 mendatang. Kalau itu yang terjadi, risiko terberatnya ialah kekacauan pemilu. Ketika pemilu yang merupakan tiang demokrasi kacau dan tercederai, demokrasi sebagai rumah besarnya pun berpotensi ikut tersungkur.

Karena itu kita ingin mengingatkan sekali lagi kepada penyelenggara pemilu, utamanya KPU, agar segera melakukan investigasi sekaligus audit forensik untuk mencari tahu sumber kegagalan perlindungan data pada sistem mereka. Pemilu 2024 tinggal menghitung hari, bahkan kini masa kampanye sudah dimulai, tidak ada alasan berlama-lama untuk melakukan audit itu.

Silakan saja KPU menggandeng pihak lain yang punya ekspertis di bidang siber seperti Bareskrim Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), atau Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Yang penting investigasi dan audit itu mesti dilakukan secara cepat dan tepat, dan hasilnya diumumkan secara transparan kepada publik. 

Kecepatan dan ketepatan itu penting demi memastikan kepada publik dan stakeholder pemilu bahwa kebocoran data pemilih itu bisa diatasi sekaligus menutup rembetan dampaknya agar tak menyebar ke mana-mana. Harus ada jaminan kebocoran data yang sudah terjadi itu tidak mengganggu proses pemilu dari awal hingga nanti di akhir penghitungan suara.

Selanjutnya, meskipun boleh dikatakan sebagai langkah terlambat, KPU mesti segera memastikan implementasi standar dan prinsip pelindungan data pribadi pada sistem mereka. KPU juga harus menggaransi bahwa sistem keamanan siber mereka kuat untuk memastikan kerahasiaan dan ketersediaan data yang diproses. 

Langkah-langkah itu sangat krusial karena yang dipertaruhkan di sini ialah integritas pemilu sekaligus kelangsungan demokrasi di Republik ini.

Konsep Debat Capres-Cawapres Libatkan Akademisi

Konsep Debat Capres-Cawapres Libatkan Akademisi

Nasional • 3 days ago

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terus mematangkan konsep debat capres-cawapres dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan tim sukses ketiga pasangan calon. KPU telah memutuskan debat capres-cawapres digelar sebanyak 5 kali.

KPU telah menjadwalkan pelaksanaan debat capres-cawapres perdana pada 12 Desember 2023. Terkait format serta tema debat, KPU kini tengah mematangkan konsepnya.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan pihaknya melibatkan kementerian dan lembaga terkait, LSM, media, serta para akademisi atau ahli untuk merumuskan metode debat yang paling tepat. KPU juga melibatkan tim sukses pasangan calon untuk dimintai masukan terkait format debat dan penentuan panelis.

Format debat capres-cawapres nantinya diharapkan bisa menggali gagasan para pasangan calon terkait arah pembangunan dan pengelolaan negara ke depan. 

KPU Nonaktifkan Sistem Informasi Data Pemilih Buntut Dugaan Peretasan

KPU Nonaktifkan Sistem Informasi Data Pemilih Buntut Dugaan Peretasan

Nasional • 3 days ago

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menonaktifkan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pasca terungkapnya informasi kebocoran data pemilih di situs resmi KPU. Hal ini dilakukan KPU sebagai tindak lanjut penanganan dugaan peretasan kepada sekitar 204 juta data pemilih.

KPU mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Bareskrim Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), hingga pihak pengembang situs. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan data dan bukti digital, serta mengidentifikasi pelaku terkait dugaan kebocoran data di situs kpu.go.id.

"Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada yaitu tim dari KPU, BSSN, Siber Crime Mabes Polri, BIN dan Kemenkoninfo," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Menkominfo Budi Arie Setiadi memastikan bocornya data pribadi DPT ini digunakan untuk kepentingan ekonomi dari pelaku peretasand. Kebocoran tidak terkait dengan kepentingan politik tertentu.

Saat menggelar patroli siber, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menemukan dugaan kebocoran data pemilih di situs KPU RI. Seorang peretas beranonim Jimbo mengklaim telah meretas situs resmi KPU dan berhasil mendapatkan data pribadi pemilih. Jimbo mengaku telah menjual data pemilih dengan harga US$74 ribu atau senilai Rp1,2 miliar.

Kini publik pun menanti respons cepat dan meminta jaminan dari KPU terkait sistem teknologi informasi pemilu yang aman. Sehingga tidak bisa dibobol untuk kepentingan politik tertentu.

KPU Tetapkan Jadwal Debat Capres Cawapres

KPU Tetapkan Jadwal Debat Capres Cawapres

Nasional • 3 days ago


Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan lima jadwal debat capres-cawapres. Debat perdana akan dimulai pada 12 Desember 2023.

Selanjutnya akan digelar pada 22 Desember, 7 Januari 2024, 14 Januari 2024, dan 4 Februari 2024. Formatnya capres akan tiga kali debat. Sementara cawapres hanya dua kali.

Ketua KPU Hasyim Asy'ar mengatakan para peserta akan menjalani debat dengan tema yang berbeda-beda. KPU sedang meramu tema debat.

KPU, kata Hasyim, telah melakukan focuss group discussion (FGD) untuk persiapannya. Ketua KPU, Hasyim Asy'ari mengatakan FGD dilakukan bersama Kementerian dan Lembaga Terkait, dan juga perwakilan NGO, dan ahli dari beberapa kampus.

 

KPU Badung Masih Kekurangan Surat Suara

KPU Badung Masih Kekurangan Surat Suara

Nasional • 3 days ago

KPU Analisis Peretas Data Pemilih

KPU Analisis Peretas Data Pemilih

Nasional • 3 days ago

Debat Capres-Cawapres Digelar 5 Kali

Debat Capres-Cawapres Digelar 5 Kali

Nasional • 3 days ago

KPU Tetapkan Jadwal Pelaksanaan Debat Capres-Cawapres

KPU Tetapkan Jadwal Pelaksanaan Debat Capres-Cawapres

Nasional • 3 days ago

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal pelaksanaan debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Debat akan digelar selama lima kali.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyampaikan waktu debat dilaksanakan dua kali di Desember 2023, dua kali di Januari 2024 dan satu kali di Februari 2024.

"(Tanggal debat) 12, 22 Desember (2023), 7, 14 Januari dan 4 Februari (2024)," kata Hasyim saat dikonfirmasi, Rabu, 29 November 2023.

Selain itu, Hasyim menyebut salah satu lokasi debat digelar di Jakarta. Sedangkan empat debat lain rencananya akan digilir di sejumlah kota di Indonesia.

Sebelumnya, Hasyim menyampaikan penetapan waktu debat telah disesuaikan dengan jadwal setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal itu telah dibahas dalam forum group discussion (FGD) pada Rabu siang tadi.

"Dibahas juga dengan tim pasangan calon hari ini juga supaya kemudian makin matang, supaya ada materi yang makin matang termasuk juga kita membahas panelis, siapa saja panelis untuk topik-topik diskusi atau topik-topik debat yang akan dibahas nanti," kata Hasyim di Kompleks Istana Kepresiden.

Polri Usut Dugaan Peretasan 204 Juta Data DPT di KPU

Polri Usut Dugaan Peretasan 204 Juta Data DPT di KPU

Nasional • 3 days ago

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri mengusut kasus dugaan kebocoran data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Informasi kebocoran data pemilih ini muncul di situs Breach Forums.

"Dugaan kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid saat dikonfirmasi, Rabu, 29 November 2023.

Adi Vivid mengungkapkan saat ini Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) tengah menyelidiki dugaan kebocoran itu. Di samping itu, Bareskrim juga melakukan koordinasi dengan KPU.

"Saat ini Tim CSIRT sedang kordinasi langsung dengan KPU untuk berkordinasi sekaligus melakukan penyelidikan," ujar jenderal bintang satu itu.

Sebelumnya, seorang peretas dengan nama anonim "Jimbo" mengeklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut. Jimbo membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil ia peroleh melalui salah satu unggahan di situs BreachForums, yang kerap digunakan untuk jual-beli hasil peretasan.

Jimbo membagikan beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk meyakinkan kebenaran data yang ia dapatkan. Dalam unggahan itu, Jimbo juga mengaku menemukan 204.807.203 data unik. Angka itu persis sama dengan jumlah pemilih di dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU RI sebanyak 204.807.203 pemilih.

Kemudian, di dalam data yang bocor itu, Jimbo mendapatkan data pribadi seperti NIK, nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, sampai kode kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta TPS.

Disebutkan, data-data itu dijual dengan harga USD74.000 setara Rp1,2 miliar. Jimbo mengunggah foto tangkapan layar lainnya yang menyerupai halaman situs KPU yang dinilai bukti telah meretas situs KPU.

Chairman Lembaga Riset Siber Indonesia (CISSReC/Communication & Information System Security Research Center), Pratama Persadha menanggapi perihal peretasan ini. Menurut dia, terlihat sebuah halaman website KPU yang kemungkinan berasal dari halaman dashboard pengguna.

"Di mana dengan adanya tangkapan layar tersebut, maka kemungkinan besar Jimbo berhasil mendapatkan akses login dengan dengan role Admin KPU dari domain sidalih.kpu.go.id menggunakan metode phising, social engineering atau melalui malware," kata dia dalam keterangan tertulis.

Jimbo disebut mengunduh data pemilih serta beberapa data lainnya berbekal akses yang ia dapatkan dari salah satu pengguna. CISSReC sebelumnya sudah memberikan peringatan kepada Ketua KPU tentang vulnerability di sistem KPU pada tanggal 7 Juni 2023. 

Peretas Jimbo Jual Data DPT Seharga Rp1,2 Miliar

Peretas Jimbo Jual Data DPT Seharga Rp1,2 Miliar

Nasional • 3 days ago

Website resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sempat dilaporkan telah diretas oleh anonim yang mengatasnamakan 'Jimbo'. Kabarnya, 204 juta data DPT bocor dan diperjualbelikan di situs gelap seharga USD 74 ribu atau sekitar Rp1,2 miliar. 

Peretasan ini dilaporkan oleh Lembaga Riset Siber CISSreC Indonesia. Menurut lembaga tersebut data KPU diretas dan dibagikan oleh akun anonim bernama Jimbo. CISSreC Indonesia memprediksi terdapat lebih dari 204 juta yang dijual peretas Jimbo.

Akun itu menjualnya dengan harga USD 74 ribu atau sekitar Rp1,2 miliar. Jimbo juga mengunggah beberapa tangkapan layar dari website Cek DPT Online milik KPU. Data yang dibagikan termasuk NIK, nomor kartu keluarga, nomor KTP, nomor passport untuk pemilih di luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal dan tempat lahir.

Selain itu, data yang dijual juga berisi status pernikahan, alamat lengkap, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS.

Bedah Editorial MI - Kebocoran Data DPT bukan Sepele

Bedah Editorial MI - Kebocoran Data DPT bukan Sepele

Nasional • 3 days ago

Kekhawatiran kembali mewarnai proses tahapan Pemilu 2024. Kali ini datang dari lemahnya sistem teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebanyak 204 juta data masyarakat Indonesia yang terdaftar dari daftar pemilih tetap (DPT) dicuri peretas berinisial Jimbo dari website KPU beberapa hari lalu.

Jimbo kemudian menjual data pemilih dari 514 kabupaten/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan itu senilai US$74 ribu atau Rp1,2 miliar. Isi data pribadi yang didapatkan Jimbo, mulai dari NIK, nomor kartu keluarga, nomor KTP (berisi nomor paspor untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kode kelurahan, kecamatan, dan kabupaten sampai kodefikasi TPS.

Sebagai bukti berhasil menjebol jaringan KPU, Jimbo membagikan 500 data contoh yang didapatkan. Data yang bocor kemudian diunggah dalam situs darkweb BreachForums. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri pun sudah menyebut menemukan dugaan kebocoran data pemilih dalam situs kpu.go.id lewat patroli siber yang mereka lakukan.

Mencoba merespons cepat, KPU langsung melakukan penelusuran dan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait, termasuk berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memverifikasi sumber data yang diduga telah dibobol.

Dilihat dari konteks saat ini, bahaya dari kebocoran data yang dialami KPU itu tentu bukan hal sepele, terutama di masa-masa menjelang Pemilu 2024 yang memang menjadi periode ‘panas’ dan sensitif. Apabila peretas Jimbo ini benar-benar berhasil mengakses situs KPU, tentu saja bisa sangat berbahaya pada pesta demokrasi pemilu yang sedang berjalan.

Apalagi dugaan peretasan yang menyasar data KPU bukan kali pertama terjadi. Pada September 2022, dugaan data KPU bocor pernah santer beredar di media sosial Twitter (kini X). Ketika itu, peretas anonim Bjorka mengeklaim berhasil menjebol 105 juta data kependudukan warga Indonesia dan menjualnya di BreachForums.

Publik dan peserta pemilu jelas khawatir modus seperti ini dapat dimanfaatkan untuk mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Jika itu terjadi, pesta demokrasi sudah pasti akan tercederai. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bakal menimbulkan kericuhan pada level nasional.

Semestinya dengan anggaran dana Pemilu 2024 sebesar Rp70,5 triliun, persoalan peretasan seperti ini tidak boleh terjadi. Apalagi, sebenarnya sejumlah kalangan sudah mengingatkan Ketua KPU terkait adanya kerentanan di sistem KPU pada Juni 2023 lalu.

Kita tentu tidak ingin kasus dibiarkan lewat begitu saja. Kita tidak mau kasus peretasan atau pembobolan data di KPU ditangani dengan cara yang sama seperti halnya pada kasus pembocoran data publik yang terjadi sebelum-sebelumnya. Nihil dan hilang tak jelas rimbanya. Hanya ramai ketika pembobolan terungkap, tapi kemudian melempem pada saat penegakan hukumnya.

Dengan risiko tingginya potensi konflik yang bakal muncul, publik tentu menginginkan KPU benar-benar serius membenahi berbagai celah dan lubang yang ada di jaringan teknologi informasinya. Persoalan peretasan data tidak boleh lagi hanya dijawab dengan sekadar lip service yang meninabobokan.

Masalah peretasan data, apalagi itu data pemilih pemilu, mesti diusut setuntas-tuntasnya. Kalau tidak, jangan menyesal bila kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu justru bakal runtuh.

Data Pemilih Diduga Bocor, Waspada Pemilu Curang!

Data Pemilih Diduga Bocor, Waspada Pemilu Curang!

Nasional • 4 days ago

Dugaan peretasan data pemilih dari situs KPU RI kembali menyeruak di tengah masa kampanye Pemilu 2024. Sejumlah pihak mengaku khawatir dugaan kebocoran data ini bisa disalahgunakan untuk praktik kecurangan. Terutama berpotensi mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024.

Kali ini, publik dihebohkan dengan informasi dugaan peretasan data pemilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dilakukan Hacker Jimbo. Informasi ini pertama kali diketahui di internet lewat Breachforums, salah satu situs yang kerap digunakan untuk jual-beli hasil peretasan dan diramaikan melalui retweet di akun X milik Teguh Aprianto, Pendiri Ethical Hacker Indonesia.

Screenshot situs Breachforums memperlihatkan hacker dengan anonim Jimbo menjual data sampel hasil peretasan data KPU. Dia mengklaim bahwa data ini berisikan informasi nomor induk kependudukan, kartu keluarga, nomor kartu tanda penduduk, alamat lengkap, tanggal lahir dan lainnya.

Bahkan, Jimbo menjual data KPU itu dengan nilai US$74 ribu atau setara Rp1,1 miliar dengan sampel gratis sebanyak 500 ribu ke pasar gelap.

Menanggapi informasi dugaan peretasan data KPU, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menyatakan akan menelusuri informasi kebocoran data pemilih yang dilakukan oleh Hacker Jimbo. Tim siber dari KPU menggandeng pihak Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Petugas Cybercrime Mabes Polri, dan Badan Intelejen Negara (BIN), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). 

Dugaan kebocoran data pemilih tetap yang dikelola KPU sebaiknya memang harus segera ditanggulangi. Pasalnya sangat berbahaya jika akses operator administrator jatuh ke tangan hacker karena bisa saja akun dengan role admin tersebut dapat dipergunakan untuk mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tentunya akan mencederai pesta demokrasi.

ICSF: Pembobol Data di KPU Tak Bekerja Sendiri

ICSF: Pembobol Data di KPU Tak Bekerja Sendiri

Nasional • 4 days ago

Pendiri Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutedja K mengungkap bahwa pelaku pembobolan 204 juta data pemilih di KPU tidak bekerja sendiri. Ia menduga pelakunya merupakan sindikat hacker yang bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. 

"Jika mau meretas seperti KPU, itu tidak dilakukan oleh pelaku tunggal, pelakunya pasti berkelompok dan punya peran masing-masing," kata Ardi dalam tayangan Metro Hari Ini, Metro TV, Rabu, 29 November 2023. 

Menurut Ardi, pelaku memanfaatkan celah untuk meretas KPU. Sehingga, celah tersebut harus segera ditemukan agar tidak bisa ditembus peretas kembali. 

Ardi menyarankan agar KPU mengubah pola-pola dalam menyiasati pengadaan barang teknologi. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kembali terulang. 

"KPU adalah lembaga strategis yang mengelola aset kritis yaitu data masyarakat," ujar Ardi.

Ardi mengungkap bahwa peretasan yang menimbulkan kebocoran data bukan hanya di KPU. Peretasan juga terjadi di kementerian dan lembaga lain. 

"Ini menunjukkan bahwa kemampuan kita dalam melindungi aset kritis kita berupa data sangat terbatas," ucapnya. 

Bagi masyarakat, kata Ardi, sudah tidak ada upaya untuk melindungi data yang telah bocor tersebut. Sebab, data tersebut sudah tersebar.

"Kita hanya menunggu nasib, suatu saat pasti akan sampai ke kita," ujar Ardi.

Sebelumnya, Website resmi Komisi Pemilihan Umum dilaporkan dibobol oleh hacker dan kabarnya 204 juta data DPT bocor dan diperjualbelikan di dark web. 

Peretasan ini dilaporkan oleh lembaga riset siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Indonesia. Menurut lembaga ini data KPU diretas dan dibagikan oleh akun anonim bernama Jimbo dan diperjualbelikan dengan harga USD4 ribu atau sekitar Rp1,2 miliar.

Menanggapi hal ini Komisioner KPU RI, Idham Kholik mengatakan saat ini pihak KPU sedang melakukan pengecekan pada sistem data di KPU dan bekerja sama dengan tim gugus tugas keamanan siber KPU untuk melacak adanya peretasan data.