Pemanggilan Agus Rahardjo oleh DPR Diharapkan Tak Hanya Gimik

Forsata F-NasDem Gelar Bedah Buku Karya Rachmat Gobel

Forum Staf Adminstrasi dan Tenaga Ahli Anggota (Forsata) DPR RI Fraksi Partai NasDem menggelar acara bedah buku dalam rangkaian HUT ke-12 Partai NasDem. Buku yang dijadikan sebagai bahan diskusi adalah buku karya milik Rachmat Gobel.

Acara beda buku dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban Rachmat Gobel sebagai anggota legislator kepada masyarakat. Rachmat Gobel, pimpinan DPR RI yang juga merupakan kader Partai NasDem menulis buku ketiganya yang berjudul Restorasi untuk Kesejahteraan dan Martabat Bangsa.

Menurut Ketua DPP Partai NasDem Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik Ahmad Baidowi, cara Rachmat Gobel dalam melaporkan hasil kerjanya kepada masyarakat melalui buku yang ditulisnya, dapat dijadikan contoh untuk anggota DPR lainnya.

"Inisiatif yang bagus sebagai sebuah pertanggungjawaban publik karena NasDem memiliki beberapa pejabat di tingkat legislator," ujar Ahmad Baidowi.

DPR Diminta Setop Pembahasan Revisi UU MK Sampai Pemilu Selesai

Anggota DPR Dilarang Cuti Selama Masa Kampanye

7 Calon Hakim Agung Lolos Uji Kelayakan

Komisi III DPR Tak Masalah Anwar Usman Keberatan Terhadap Suhartoyo

Firli Tersangka, DPR Dinilai Ikut Bertanggung Jawab

Firli Tersangka, Komisi III DPR: Bukti Tak Ada Posisi yang Aman

DPR Bahas Poin Utama RUU Pilkada

Kemenag Usulkan Biaya Haji Jadi Rp94,3 Juta

Jakarta: Komisi VIII DPR RI menargetkan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) di angka Rp93,8 juta. Angka tersebut masih lebih rendah dari rasionalisasi yang dilakukan pemerintah, dari yang sebelumnya Rp105 juta menjadi Rp94,3 juta 

"Komisi VIII masih terus melakukan penyelisikan terhadap beberapa komponen-komponen yang masih bisa di efisiensikan, dalam hitungan yang dilakukan per hari ini oleh komisi VIII, beberapa komponen bisa diturunkan pada angka mendekati Rp93,8 juta, " ujar Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan di komplek parlemen, Rabu, 22 November 2023. 

Meski belum kunjung sepakat antara angka yang diajukan DPR sebesar Rp93,8 juta, dan Pemerintah sebesar Rp94,3 juta, Komisi VIII apresiasi upaya penurunan sebesar Rp10,7 juta yang dikalkulasi pemerintah. 

"Satu hal yang saya kira menggembirakan, dari proses rapat yang alot antara Pemerintah dengan DPR, adalah terjadi penurunan signifikan yang usulan Rp105 juta dapat diturunkan menjadi pada angka sampai 94 sampai 95 juta jadi angka penurunan sampai Rp10 juta, " ujar Ace. 

Pembahasan mengenai pagu BPIH ditargetkan rampung pada Senin, 27 November 2023, agar para calon jamaah haji bisa melakukan pelunasan. 

Pasal Karet di Revisi UU ITE Tak Dihapus

Revisi UU ITE Sepakat Dibawa ke Paripurna

Wamenkumham Dinilai Bisa Pengaruhi Penyidik KPK Jika Tak Mundur dari Jabatan

DPR Sahkan Jenderal Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI

Jakarta: DPR resmi mengesahkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon tunggal panglima TNI. Pengesahan ini dilakukan saat rapat paripurna DPR ke-9 masa persidangan II tahun sidang 2023-2024

"Sidang dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan komisi I DPR atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon panglima TNI tentang pemberhentian Laksamana Yudo Margono dan menetapkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon panglima TNI tersebut dapat disetujui?" kata Ketua DPR Puan Maharani di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 November 2023.

Peserta rapat paripurna menyatakan setuju dan disambut tepuk tangan. Kemudian, Agus dipersilahkan untuk memperkenalkan diri di hadapan peserta rapat paripurna yang berjumlah 294 orang tersebut.

Sebelumnya, Komisi I DPR menyepakati Agus sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono. Agus sudah melewati uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon panglima TNI pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi I DPR.

"Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon panglima TNI jenderal Agus Subiyanto sebagai calon panglima," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 November 2023.

Agus diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Yudo Margono. Yudo akan pensiun pada 26 November 2023. Di sisi lain, Agus baru saja dilantik menjadi KSAD menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman pada 27 Oktober 2023.

Kehadiran Wamenkumham di Rakor DPR Diprotes

Jakarta: Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) hadir di rapat kerja (raker) Komisi III DPR mendampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Kehadiran Eddy diprotes anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman karena berstatus sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham ada Wamenkum HAM. Apa yang tidak tahu status beliau ini? Diketahui status beliau Wamenkum HAM ini tersangka, ditetapkan oleh KPK," kata Benny di Ruang Rapat Komisi III DPR, Selasa, 21 November 2023.

Benny mengusulkan Eddy untuk keluar dari ruang rapat. Kehadirannya dinilai berpotensi membuat raker jadi cacat.

"Kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi III terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini," ujar Benny.

Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan soal status Eddy di raker tak ada relevansinya. Raker tetap dilanjutkan dengan kehadiran Eddy.

"Silahkan Pak Benny nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Benny. Sementara persoalanan status apa namanya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, jadi kita lanjut Pak Menkumham, silahkan," ucap Habiburokhman.

DPR Sepakati RUU Pilkada Jadi RUU Inisiatif

Jakarta: DPR RI menyepakati RUU tentang perubahan kempat UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi RUU Inisiatif DPR. Pengambilan keputusan ini dilakukan saat Rapat Paripurna IX Masa Sidang Kedua Tahun 2023-2024, Selasa 21 November 2023. 

Badan legislasi DPR RI sebelumnya telah menyepakati  RUU tentang perubahan kempat UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk pelaksanaan pemilihan suaranya yang semula November 2024 maju menjadi September 2024.

Alasan perubahan ini disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian menyebut, jika pilkada yang diusulkan pada September mendatang menjadi bulan yang tepat, karena rentang waktu tersebut merupakan waktu yang cukup sampai penyelesaian sengketa. 

Atas usulan Mendagri Tito dan persetujuan dari DPR, sejumlah partai pun menyatakan sikapnya. PKS adalah salah satu partai yang menolak RUU Pilkada itu menjadi usulan inisiatif DPR. Sementara, PKB dan Demokrat menyetujui, namun dengan catatan.

"Menolak, yaitu Fraksi PKS. Kemudian dari Demokrat menyatakan ada catatan dan dari PKB pun menyatakan ada catatan. Jadi tiga hal yang disampaikan, tiga fraksi. satu menolak, dua ada catatan," kata Puan Maharani

Revisi UU Pilkada Sah Jadi Inisiatif DPR

Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Undang-Undang Pilkada menjadi inisiatif DPR. Revisi Undang-Undang Pilkada dilakukan dalam rangka mempercepat penyelenggaraan Pilkada yang semula November 2024 menjadi September 2024. Pengesahan ini dilakukan saat rapat paripurna DPR ke-9 masa persidangan II tahun sidang 2023-2024.

"Apakah rancangan undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dapat disetujui menjadi revisi UU usul DPR RI?" tanya Ketua DPR Puan Maharani di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 November 2023.

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut ada tiga fraksi yang menyampaikan pendapatnya. Fraksi PKS menolak RUU Pilkada menjadi usulan inisiatif DPR, sementara Fraksi Demokrat dan PKB menyetujui dengan catatan.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menyelenggarakan rapat pleno terkait perubahan UU Pilkada, Senin, 23 Oktober 2023. Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan rapat itu untuk mendengarkan penjelasan dari tenaga ahli mengenai butir-butir yang akan diubah yang merujuk berdasarkan hasil Putusan MK.

"Penyesuaian norma pada UU ini dilakukan berdasarkan hasil putusan MK, karena itu kita (Baleg) memasukkan usul Perubahan UU tentang Pilkada ini ke dalam kumulatif terbuka,” katanya saat memimpin rapat Pleno di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Materi yang juga akan diubah dalam UU ialah mengenai jadwal pilkada dan Jadwal lelantikan. Jadwal Pilkada akan dimajukan dari bulan November menjadi September 2024.

Wamenkumham Hindari Wartawan Usai Raker di DPR

Panja Netralitas untuk Jamin Panglima TNI Baru Tak Memihak

Kehadiran Wamenkum HAM di Raker Komisi III Diprotes karena Status Tersangka

Jakarta: Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) hadir di rapat kerja (raker) Komisi III DPR mendampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Kehadiran Eddy diprotes anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman karena berstatus sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham ada Wamenkum HAM. Apa yang tidak tahu status beliau ini? Diketahui status beliau Wamenkum HAM ini tersangka, ditetapkan oleh KPK," kata Benny di Ruang Rapat Komisi III DPR, Selasa, 21 November 2023.

Benny mengusulkan Eddy untuk keluar dari ruang rapat. Kehadirannya dinilai berpotensi membuat raker jadi cacat.

"Kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi III terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini," ujar Benny.

Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan soal status Eddy di raker tak ada relevansinya. Raker tetap dilanjutkan dengan kehadiran Eddy.

"Silahkan Pak Benny nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Benny. Sementara persoalanan status apa namanya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, jadi kita lanjut Pak Menkumham, silahkan," ucap Habiburokhman.

DPR Harap TNI Bisa Tunjukkan Netralitas di Pemilu 2024

Ketua DPR Puan Maharani berharap TNI bisa menunjukkan netralitasnya di Pemilu 2024. Hal itu juga berlaku untuk seluruh penegak hukum lain. 

"Kita jalankan pemilu ini secara damai, secara jujur, secara adil," ungkap Puan, Jakarta, Selasa, 21 November 2023. 

Puan mengajak agar seluruh penegak hukum menjaga Pemilu 2024 berjalan dnegan adil dan lancar. Sehingga, Pemilu 2024 dilaksanakan dengan gembira, damai, dan tidak memecah belak persatuan. 

"Kita mengimbau pemilu ini sebagai pesta. Namanya pesta demokrasi harusnya bejalan damai dan gembira," tutur Puan. 

Sebelumnya, DPR resmi mengesahkan Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon tunggal Panglima TNI. Pengesahan ini dilakukan saat rapat paripurna DPR ke-9 masa persidangan II tahun sidang 2023-2024

Agus diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Yudo Margono. Yudo akan pensiun pada 26 November 2023. Di sisi lain, Agus baru saja dilantik menjadi KSAD menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman pada 27 Oktober 2023.

DPR Restui Pengajuan Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI

Jenderal Agus Subiyanto Resmi Disahkan Jadi Panglima TNI

Jakarta: DPR resmi mengesahkan Jenderal Agus Subiyanto sebagai calon tunggal Panglima TNI. Pengesahan ini dilakukan saat rapat paripurna DPR ke-9 masa persidangan II tahun sidang 2023-2024

"Sidang dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan komisi I DPR atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon panglima TNI tentang pemberhentian Laksamana Yudo Margono dan menetapkan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon panglima TNI tersebut dapat disetujui?" kata Ketua DPR Puan Maharani di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 November 2023.

Peserta rapat paripurna menyatakan setuju dan disambut tepuk tangan. Kemudian, Agus dipersilahkan untuk memperkenalkan diri di hadapan peserta rapat paripurna yang berjumlah 294 orang tersebut.

Sebelumnya, Komisi I DPR menyepakati Agus sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono. Agus sudah melewati uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon panglima TNI pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi I DPR.

"Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon panglima TNI jenderal Agus Subiyanto sebagai calon panglima," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 13 November 2023.

Agus diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Yudo Margono. Yudo akan pensiun pada 26 November 2023. Di sisi lain, Agus baru saja dilantik menjadi KSAD menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman pada 27 Oktober 2023.

Lembaga Otorita IKN Jadi Mitra Komisi II DPR

Revisi UU Pilkada Sah Berstatus Usul Inisiatif DPR

Besok, DPR Gelar Rapat Paripurna Pergantian Panglima TNI

Komisi II Semprot KPU Tak Kirim Orang di RDP

DPR RI Luncurkan Newsroom Baru dalam Rangka Konvergensi Media

Biro Pemeritaan DPR RI meluncurkan newsroom baru dalam rangka realisasi konvergensi media pada Jumat 17 November 2023. Berlokasi di Gedung Nusantara IV DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI Indra Iskandar berharap peluncuran ini mampu mengefektifkan pemberitaan.

Peluncuran ini menjadi jawaban atas tantangan di era disrupsi media sebagai wujud merealisasikan konvergensi media yang efektif sehingga mampu menciptakan hasil pemberitaan yang lebih cepat dan bersinergi antar platform.

Indra Iskandar juga mengungkapkan kovergensi yang terjadi diharapkan bisa membantu pendistribusian informasi DPR di berbagai platform media sosial. Dengan demikian kegiatan kedewanan dapat terinformasi dengan baik kepada publik.

Putusan MK, Masinton Klaim 8 Legislator dari 3 Fraksi Sepakat Hak Angket

DPR Minta Kejagung Perkuat Pengawasan Politik Uang

Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin agar memperkuat pengawasan hingga ke bawah terkait potensi adanya praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Komisi III juga meminta institusi Kejaksaan untuk mengawasi penggunaan dana desa yang jumlahnya cukup besar agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik.

"Kalau di Pileg ini pendekatan-pendekatan money politic biasanya sangat rawan di tengah-tengah masyarakat. Saya berharap money politic yang ada di dalam pelaksanaan Pemilu Pileg nanti ini sebagai harapan kita kepada Kejaksaan ini bisa disampaikan sampai turun ke bawah," kata Anggota Komisi III DPR RI Supriansa, Jakarta, Kamis, 16 November 2023.

Sebelumnya, Komisi III DPR menggelar rapat kerja bersama Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam rapat ini membahas strategi pengamanan dan penegakan hukum menjelang Pemilu 2024.

Rapat ini dihadiri langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Di hadapan Komisi III, Jaksa Agung menjelaskan pola koordinasi forum Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menangani tindak pidana Pemilu.

Kejaksaan juga akan berkolaborasi dengan Bawaslu dan Polri. Jaksa Agung menegaskan pihaknya telah menerbitkan instruksi dan memorandum terkait dengan penanganan tindak pidana Pemilu. 

Pihak Kejaksaan Agung juga akan menunda sementara tahapan penyidikan dan penyelidikan perkara pihak-pihak yang terlibat Pemilu 2024. Hal itu dilakukan demi menjaga netralitas pemilu dan meminimalisir adanya black campaign.