Pilkada 2024 Dimajukan Untungkan Pihak Tertentu

Jakarta: Rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 dimajukan dipertanyakan. Sejumlah politisi menilai rencana tersebut hanya menguntungkan beberapa pihak saja.

"Ada indikasi bahwa percepatan itu untukmenguntungkan satu atau dua pihak gitu itu," ujar Anggota DPR dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq, Kamis, 23 November 2023.

Baginya pelaksanaan Pilkada 2024 tidak perlu dimajukan dari November ke September 2024. Tidak ada urgensi. Persiapan untuk menyiapkan calon pemimpin bisa tidak maksimal.

"Biarkan para calon pemimpin di daerah itu mempersiapkan diri tanpa harus ada ketergantungan," ujar Maman.

Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil mempertanyakan apa kepentingannya memajukan Pilkada 2024. Seharusnya hal ini disikapi dengan bijak.

"Jadi janganlah kemudian kita suka mengubah-ngubah jadwal hanya karena keinginan semata. Bukan sebuah kebutuhan," ujar Nasir.

Komisi III DPR Rapat Internal Bahas Firli Tersangka

Jakarta: Komisi III DPR akan menggelar rapat internal membahas status tersangka Ketua KPK Firli Bahuri. KPK merupakan mitra kerja Komisi III DPR.

"Pimpinan akan rapat untuk ini. Kemudian internal Komisi III  juga akan rapat, karena ini kejadian yang sungguh luar biasa," ujar Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto, Kamis, 23 November 2023.

Bambang mengatakan pihaknya sangat prihatin dengan keadaan KPK saat ini. Pihaknya menghormati proses hukum yang berlaku.

"Tetapi sekali lagi soal detail hukum itu menjadi kebijakan para penyidik. Tentu kami tidak bisa mengintervensi," ucap Bambang Pacul, sapaannya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik gelar perkara.

"Berdasarkan fakta-fakta penyidikan, pada hari Rabu, hari ini tanggal 22 November 2023, sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di ruang gelar perkara Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan suadara FB selalu ketua KPK RI sebagai tersangka," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak.

Ade mengatakan, Firli menjadi tersangka perkara korupsi berupa pemerasan atau gratfiikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri terkait penanganan persoalan hukum di Kementerian Pertanian pada 2020-2023. Firli dijerat Pasal 12 huruf E atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU No. 39/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP.

Penyidik melengkapi administrasi penyidikan setelah dilakukan gelar perkara penetapan tersangka. Pertama, memeriksa para saksi, melakukan pemeriksaan terhadap Firli Bahuri dalam kapasitas sebagai tersangka, melakukan pemberkasan perkara, dan koordinasi mengirimkan berkas ke Jaksa Pununtut Umum (JPU) ke kantor Kejati DKI Jakarta.

Sebelum gelar perkara, penyidik melakukan analisis dan evaluasi (anev). Anev membahas hasil penyidikan, termasuk keterangan 91 saksi dan 8 ahli yang dimintai beberapa waktu lalu. Anev dihadiri penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Dittipidkor Bareskrim Polri serta Tim Penelusuran dan Pemulihan Aset Dittipidkor Bareskrim Polri dan Tim Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Anev juga membahas sejumlah barang bukti yang disita, salah satunya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Firli dari Tahun 2019-2022.

RDP DPR Bahas Biaya Perjalanan Haji 2024

Jakarta: Komisi VIII DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktorat Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Direktur Utama Garuda, terkait dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1445 hijriah atau 2024 masehi, di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 22 November 2023.

RDP kali ini membahas sekaligus mendengar masukan terkait soal komponen BPIH 2024. Direktur Jenderal PHU Kemenag Hilman Latief menyampaikan, setelah mendengarkan masukan dari sejumlah pihak, dia telah melakukan rasionalisasi terhadap usulan besaran BPIH.

Sebelumnya , Kemenag mengusulkan BPIH 2024 sebesar Rp105 juta. Namun setelah dilakukan rasionalisasi usulan BPIH dari Kemenag menjadi sebesar Rp94,3 juta.

Angka tersebut meliputi biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar oleh jemaah, serta dari nilai manfaat dana haji. Sementara untuk besaran yang harus dibayarkan oleh jemaah masih dilakukan pembahasan saat ini.

Komisi III DPR Tengah Rampungkan Rencana Pembentukan Panja Netralitas Polri

Komisi III DPR Pastikan Panja Netralitas Polri Segera Dibentuk

Ketua Komisi IV DPR Diperiksa KPK

Jakarta: Ketua Komisi IV DPR Sudin diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sudin diperiksa sebagai saksi terkait dugaan aliran dana korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) dengan tersangka mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tidak membantah jika pemeriksaan Sudin memasuki klaster baru dari perkembangan kasus SYL.

Sementara Direktur Penyidik KPK Asep Guntur Rahayu menerangkan jika penyidikannya tidak hanya membuktikan dugaan pemerasan saja. Penyidikan ini  untuk mengikuti ke mana aliran uang yang dikumpulkan oleh SYL.

"Ada perkara-perkara lain. Kemudian kita juga melakukan pengeledahan di Dirjen Hortikultura," kata Asep, Jumat, 10 November 2023.

Dari penggeledahan tersebut, pihaknya sedang mengumpulkan bukti untuk mencari titik terang dari terhadap kasus SYL.

Objek Hak Angket DPR Mestinya Terkait Intervensi Eksekutif

Objek Tak Tepat, Usulan Hak Angket Terkesan Dipaksakan

KPU Tetapkan DCT DPR 9.917 Orang

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan daftar calon tetap (DCT) sebanyak 9.917 orang. Penetapan DCT ini setelah melalui proses verifikasi dan penetapan daftar calon sementara (DCS) sebelumnya.

Ketua KPU Hasyim Asyari menyatakan, semula jumlahnya 9.919 orang dari total DCS. Setelah melalui proses verifikasi, jumlahnya menjadi 9.917 orang.

"Jumlahnya yang memenuhi syarat itu 9.917 dari 18 partai dan tersebar di 84 daerah pemilihan," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Kantor KPU, Jumat, 3 November 2023.

Sedangkan untuk DPD ada 668 orang yang masuk DCT. Terdiri dari 535 laki-laki dan 133 perempuan.

Hasyim menyampaikan jumlah peminat jabatan senator pada tahap awal yaitu 1.030 orang. Dari jumlah tersebut, yang menyerahkan syarat dukungan hanya 865 orang. 

Pada masa pendaftaran (1-14 Mei 2023), bakal calon anggota DPD yang mendaftar hanya 683 orang. Sebanyak 18 bakal calon memutuskan tidak melanjutkan ke tahap pendaftaran.

KPU kemudian melakukan verifikasi pada 683 bakal calon anggota DPD tersebut. Pada tahap verifikasi awal, hanya 113 orang yang dinyatakan memenuhi syarat (MS), 568 bakal calon berstatus belum memenuhi syarat, dan 2 bakal calon tidak memenuhi syarat (TMS). 

"Selanjutnya setelah melalui masa perbaikan pada verifikasi akhir, bakal calon DPD yang MS sebanyak 675 orang, yang TMS 8 orang," sebut dia.

Namun, yang dimasukkan ke dalam daftar calon sementara (DCS) hanya 674 orang. Sebab, satu bakal calon memilih mengundurkan diri karena ingin maju sebagai calon anggota DPR.

Jumlah pengunduran diri bertambah menjadi selama proses penentuan DCT. Jumlahnya menjadi empat orang.

Selain itu, satu bakal calon bakal calon dinyatakan TMS karena adanya tanggapan masyarakat. Lalu, satu bakal calon dinyatakan TMS karena belum memnuhi syarat jeda lima tahun setelah menjalani masa hukuman.

"Sehingga tidak memenuhi syarat," ujar dia.

Perubahan PKPU Syarat Capres-Cawapres Disetujui KPU ddan DPR

Jakarta: DPR dan pemerintah menyetujui revisi syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023. Syarat usia capres-cawapres itu disesuaikan dengan bunyi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

"Setuju?" tanya Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023.

"Setuju," kata anggota Komisi II yang diikuti suara ketuk palu pengesahan.

Adapun beleid yang direvisi dalam PKPU tersebut adalah Pasal 13 ayat (1) huruf q. Sebelumnya, norma yang tertuang dalam pasal itu masih mensyaratkan 40 tahun sebagai usia minimal capres-cawapres. 

Dengan demikian, bunyi Pasal 13 ayat (1) huruf q berubah menjadi 'Syarat capres dan cawapres adalah berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah'.

Dalam rapat tersebut, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya langsung mengirimkan surat kepada pimpinan partai politik sehari setelah MK membacakan putusan Nomor 90. Ia berdalih, surat itu dikirim karena partai politik merupakan pihak yang berwenang mendaftarkan pasangan bakal capres-cawapres.

Ia juga menanggapi soal kemungkinan perubahan norma tentang syarat usia capres-cawapres. Perubahan dilakukan menunggu sidang etik yang sedang bergulir di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

"Kalau misalkan ada putusan lagi dari MKMK apakah KPU akan melakukan perubahan lagi, ya tentu saja sebagai konsekuensi kami akan lakukan perubahan," kata Hasyim.

Anggota DPR Pakai Syal Palestina saat Rapat Paripurna

Jakarta: Para anggota DPR memakai syal bermotif bendera Palestina saat mengikuti Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Penggunaan syal tersebut sebagai bentuk dukungan legislator terhadap Palestina.

Syal tersebut dibagikan oleh Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban. Para anggota DPR yang akan mengikuti rapat diberi syal tersebut sebelum memasuki ruangan sidang paripurna.

Syal itu terdapat motif bendera Palestina dan bergambar Masjid Al Aqsa. Mereka terlihat antusias mengenakannya.

CEO Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban Ahed Abu Al Atta mengucapkan terima kasih dengan antusiasme para anggota DPR. Dia mengatakan kegiatan ini bentuk dukungan parlemen Indonesia terhadap rakyat Palestina.

"Kami sampaikan kepada saudara kami di Palestina. Mulai dari gedung parlemen, bahwa masyarakat Indonesia bersatu dan mendukung kalian menghadapi penjajahan dan kebrutalan," ujar Ahed.

Ahed juga memuji langkah soliditas masyarakat Indonesia yang mendukung rakyat Palestina atas kejahatan genosida Israel. Pihaknya akan mengirimkan pesan gembira ini ke masyarakat Palestina.

"Kami katakan kirimkan pesan kepada saudara kami di Palestina bahwa bangsa Indonesia bersatu mendukung bangsa Palestina," ucapnya.

AS Akhirnya Punya Ketua DPR Setelah Hampir Sebulan Kosong

Mike Johnson dari Partai Republik terpilih sebagai Ketua DPR AS pada Rabu 25 Oktober 2023 waktu setempat, dan mengakhiri kekosongan salah satu posisi kepemimpinan tertinggi di pemerintahan AS dalam 3 pekan terakhir. 

Johnson (51) yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Konferensi Partai Republik, berhasil meraih posisi Ketua DPR AS setelah memenangkan 220 suara, dan mengalahkan kandidat dari Partai Demokrat Hakeem Jeffries yang meraih 209 suara. 

Johnson yang merupakan pendukung Trump mengatakan, "sekutu terbesar AS di Timur Tengah sedang diserang. RUU pertama yang saya serahkan ke DPR AS setelah terpilih adalah untuk mendukung Israel".

Sejak Kevin McCarthy digulingkan dari posisi Ketua DPR AS tanggal 3 Oktober 2023, DPR AS sempat berhenti beroperasi, dan tidak dapat menyetujui RUU untuk menangani perang di Timur Tengah dan Ukraina, serta tidak dapat memproses anggaran pemerintah federal.

Presiden Dikabarkan Lantik KSAD Pengganti Dudung Besok

Pelaku Penganiayaan di Surabaya Anak Anggota Fraksi PKB Edward Tanur

AS Catat Sejarah usai Ketua DPR Dilengserkan

Kevin McCarthy dilengserkan dari jabatan house of representative (DPR) Amerika Serikat. Ini merupakan yang pertama kalinya terjadi dalam sejarah Amerika Serikat.

McCarthy dilengserkan dari jabatannya dalam voting bersejarah Selasa (4/10/2023) waktu setempat. Lengsernya McCarthy terjadi usai pertikaian internal Partai Republik, membuat kongres Amerika Serikat semakin kacau.

McCarthy dilengserkan dari jabatannya setelah beberapa anggota DPR dari Partai Republik bergabung dengan sebagian besar anggota DPR dari Partai Demokrat dalam pemungutan suara untuk mencopotnya.

Partai Republik diketahui mendominasi kursi DPR AS saat ini. Hasil voting tersebut merupakan sejarah, karena baru pertama kali para anggota DPR mencopot pemimpinnya sendiri.  

RUU Disahkan, Adkasi Dorong Honorer Jadi ASN

Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) akan memperjuangkan nasib para honorer untuk diangkat menjadi ASN. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pakar Adkasi Rieke Diah Pitaloka di Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Rieke menjelaskan dalam penyelesaian status honorer yang tertuang dalam Undang-Undang ASN, Adkasi akan memperjuangkan untuk honorer bukan saja disalurkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), melainkan juga bisa diangkat menjadi ASN.

Dengan disahkannya RUU ASN pada Selasa (3/10/2023), menunjukan bahwa pusat dan daerah sudah menemukan solusi terkait aturan hingga anggaran. 

Rapat Paripurna DPR Menyepakati Arsul Sani Jadi Hakim MK

Duit Kasus Korupsi BTS 4G Sebanyak Rp70 Miliar Disebut Mengalir ke Komisi I

BSSN Masih Dalami Peretasan Akun YouTube DPR

Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) masih terus mendalami kasus peretasan akun YouTube DPR yang menampilkan judi online. Tim analisa BSSN masih mempelajarinya.

Menurut Juru Bicara BSSN Ariandi Putra, pihaknya menemukan file dengan klasifikasi malware dan hacktool pada perangkat yang digunakan. File tersebut yang sedang dianalisa BSSN

"Tim analisa malware akan menganalisanya lebih lanjut," kata Ariandi, Jumat, 8 September 2023.

Akun YouTube DPR sudah kembali pulih dan siap digunakan kembali. Namun ditangguhkan oleh Tim Media DPR.

Ariandi mengingatkan pengguna akun tersebut agar lebih ketat dalam penggunaan akun tersebut. Sebab, akun YouTube DPR terhubung di beberapa perangkat.

Sebelumnya, akun YouTube DPR RI diduga terkena hack atau diretas. Akun tersebut menayangkan siaran langsung soal judi online secara live. 

Menurut pantauan Metrotvnews.com, pukul 11.03 WIB, Rabu, 6 September 2023, akun tersebut menampilkan empat tayangan langsung judi online. Foto profil dari akun DPR RI juga diganti dengan gambar dengan tulisan 'Slot Baris'. 

Batal Buka MTQ Internasional, Cak Imin: Tidak Ada Intimidasi

Jakarta: Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar memastikan dirinya tidak mendapat intimidasi dari siapapun terkait dirinya batal membuka acara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel). Acara tersebut seharusnya dibuka kemarin, Selasa, 5 September 2023.

"Jadi perlu dicatat. Tidak ada intimidasi sama sekali. Semua berjalan smooth. Tidak ada yang ngotot," ujar Cak Imin, biasa dia disapa, Rabu, 6 September 2023.

Menurut Cak Imin, Bupati Tanah Laut Sukamta enggan meminta dirinya untuk membuka acara tersebut. Padahal dirinya diundang atas undangan Pimpinan Pusat Jam'iyyatul Qurra wal Huffaz (JQH).   

"Sudah sampai di sana. Tiba-tiba KH Saifullah Ma'shum menyampaikan kepada saya permohonan maaf sambil menangis. Pak Bupati tidak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka," katanya, menirukan ucapan KH Saifullah Ma'shum.

Karena sudah tiba di lokasi, Cak Imin tidak ingin langsung meninggalkan acara. Dia bersedia tidak membuka acara tersebut dan tidak masalah jadi penonton saja. Ternyata, Sukamta tetap enggan ada Cak Imin berada di lokasi acara.

"KH Saifullah Ma'shum datang lagi ke saya. Bilang, hadir pun pak Bupati keberatan," ujar Cak Imin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu kecewa mendengarnya. Terlebih, dia sudah berangkat jauh-jauh dari Jakarta. Usut punya usut, ternyata sebagian anggaran pelaksanaan acara itu menggunakan APBD.

"Jadi wajar yang punya anggaran tidak berkenan. Tau gitu saya biayai sendiri," ujarnya.

Cak Imin menegur KH Saifullah Ma'shum karena acara yang tidak jelas. Kedatangannya ke Tanah Laut terasa sia-sia.

"Saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Marahnya saya, saya minta untuk diganti," ucap bakal calon wakil presiden itu, berkelakar

DPR Hubungi Google Amerika Pulihkan Akun YouTube

Jakarta: DPR sedang berkoordinasi dengan Google Amerika dan Google Indonesia untuk memulihkan akun YouTube DPR. Akun YouTube DPR diretas dan menampilkan siarang langsung casino slot.

Ssudah koordinasi dengan pihak Google Indonesia dan Google Amerika agar video judi online ini diturunkan," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Indra Iskandar, Rabu, 6 September 2023.

Indra mengatakan, pihaknya masih menunggu jawaban pihak Google mengenai penyebab akun YouTube DPR bisa kena retas. Selain itu, DPR juga sudah meminta bantuan ke Bareskrim Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memulihkan akun.

"Kami berharap dalam beberapa waktu ke depan sudah bisa pulih," katanya.

Akun YouTube DPR RI atau @DPRRIOfficial diduga kena retas, Rabu, 6 September 2023. Akun tersebut menayangkan siaran langsung berkaitan dengan casino slot. Foto profil akun YouTube DPR RI juga berubah tampilan dengan bertuliskan Slot Baris.

Legislator Soroti Pemborosan Anggaran dalam Paripurna RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2022

Jakarta: Sejumlah catatan dan perbaikan disampaikan oleh sejumlah fraksi dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022. Mayoritas menyoroti pemborosan anggaran.

Dari hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), masih tercatat tingginya pemborosan anggaran di lingkungan kementerian/lembaga. Sementara angka kemiskinan belum turun secara maksimal. Ditambah penyelesaian piutang negara yang belum lancar.

"Kami juga harus sadar, bahwa adanya peningkatan yang tinggi dalam anggaran kita harusnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan riil di masyarakat. Bukan hanya di wilayah perkotaan, tetapi juga di wilayah pedesaan," ujar Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat Rizki Aulia Rahman, Kamis, 24 Agustus 2023.

Di sisi lain, sembilan fraksi di DPR memuji kinerja pemerintah dalam penyerapan anggraan dan belanja, maupun pendapatan negara yang melebihi pagu anggaran pada 2022. Seperti pendapatan negara sebesar Rp2.635,8 triliun, atau setara 116 persen.

Kemuidan penyerapan anggaran belanja negara yang tercatat sebesar 99,67 persen, atau Rp3.096 triliun. 

Serikat PRT Mogok Makan, Tuntut DPR Segera Sahkan RUU PPRT

Serikat Pekerja Rumah Tangga (PRT) melakukan aksi damai dengan mogok makan di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Agustus 2023. Aksi ini sebagai bentuk protes ke DPR karena RUU Perlindungan PRT (PPRT) tak kunjung disahkan.

Aksi ini sudah digelar sejak sebelum sidang tahunan MPR pada 16 Agustus 2023. Mereka mengingatkan DPR bahwa pengesahan RUU PPRT sudah tertunda selama 19 tahun.

"Ini sama saja dengan menyandera nasib PRT yang bekerja di dalam situasi perbudakan dan korban tindak perdagangan orang," kata Koordinator Aksi Lita Anggraini.

RUU PRT sangat krusial untuk melindungi nasib PRT. Nantinya akan mengatur mekanisme perekrutan dan penempatan PRT, sanksi, dan juga fungsi pengawasan dan pendataan. 

Pengesahan RUU PPRT menjadi UU juga akan mengurangi jumlah korban kekerasan dan perdagangan manusia terhadap PRT. Sejauh ini pihaknya mencatat ada 600 korban per tahun 

Oleh sebab itu, Lita menuntut agar DPR bisa segera mengagendakan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT menjadi UU. Serikat PRT akan terus melakukan berbagai aksi hingga disahkan.

"Kami tunggu untuk segera membahas sampai disahkan," ucapnya.

DPR akan Bahas Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya akan membahas pembentukan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Periode Tahun 2025-2045. Hal itu menjadi salah satu agenda yang sangat strategis.

"Untuk periode selanjutnya, akan dibentuk Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045," kata Puan, Rabu, 16 Agustus 2023.

Keberadaan Undang-Undang ini perlu dioptimalkan dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh. Dengan demikian, presiden dengan kepala daerah memiliki visi pembangunan yang sama.

"Setiap presiden, gubernur, dan bupati/wali kota tidak lagi memiliki visi misi pembangunannya masing-masing," katanya.

Pasca Amandeman UUD 1945, perencanaan pembangunan jangka panjang, sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap. Dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 

Jelang 2024, DPR Ingatkan Jokowi Tuntaskan Semua Program

Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menuntaskan semua target program yang belum terpenuhi. Pemerintahan Jokowi berakhir pada 2024.

"Diperlukan fokus pemerintah dalam menjalankan program kerja untuk menuntaskan pencapaian berbagai target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024," ujar Puan, Rabu, 16 Agustus 2023.

Selain itu, Puan juga mengingatkan Jokowi untuk menciptakan landasan pembangunan yang kokoh bagi periode pembangunan selanjutnya. Harapannya, progres pembangunan yang sudah terbangun saat ini dapat berlanjut ke tahun-tahun berikutnya.

Pemerintah, kata Puan, juga harus terus menjaga kemampuan fiskal untuk dapat menjalankan agenda pembangunan nasional, pelayanan umum pemerintahan, dan program strategis nasional. Hal ini untuk mengantisipasi perekonomian global yang belum kondusif.

"Penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riel untuk menjaga stabilitas ekonomi harus terus dilakukan secara efektif," katanya.

Puan Maharani Singgung Indonesia Masuk Negara Maju

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menuturkan berbagai kemajuan telah dicapai bangsa dan negara Indonesia termasuk dalam 20 negara terbesar perekonomiannya di dunia yang masuk dalam kategori negara upper-middle income.
 

DPR Bakal Pantau 7 Permasalahan Utama RI

DPR akan memberikan perhatian yang besar terkait berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat pada masa sidang ini. Tercatat, ada tujuh permasalahan utama yang sedang dihadapi.

Ketujuh permasalahan utama itu ialah

1. Mengantisipasi dampak konflik geopolitik global yang masih dalam ketidak pastian.

2. Fenomena alam cuaca ekstrim El Nino terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih.

3. Mencermati permasalahan dampak utang sejumlah BUMN.

4. Menyoroti persoalan maraknya kasus kekerasan seksual.

5. Mencermati proses transisi energi Indonesia dalam mendukung energi terbarukan.

6. Mewaspadai fenomena kejahatan elektronik perbankan yang mengancam keamanan data pribadi.

7. Menekankan pentingnya pendampingan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, DPR melalui fungsi pengawasan akan terus terus meningkatkan kinerja pemerintah. Terutama mendorong pemerintah hadir di tengah-tengah rakyat.

"Rakyat merasakan kehadiran pemerintah dalam melindungi rakyat, mempermudah kehidupan rakyat, dan mensejahterakan rakyat." kata Puan.

Selain itu, pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menindaklanjuti berbagai keputusan rapat kerja Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya. Komitmen pemerintah dalam melaksanakan hal tersebut, menunjukkan bahwa terdapat saling menghormati kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Digitalisasi Dinilai Efektir Perkuat UMKM

Wacana Revisi UU Desa Dinilai Sarat Muatan Politis

Progres Mandek, RUU Perampasan Aset Dinilai Terkesan Dihambat DPR