Kejagung Sita Mobil Porsche Senilai Rp3 Miliar dari Tersangka Korupsi BTS 4G Edward Hutahaean

6 Saksi Diperiksa Kasus Korupsi BTS Kominfo

Jaksa Agung Tak Butuh Anak Buah Pintar

Kejagung Periksa 4 Pegawai Jasa Marga Terkait Korupsi Tol MBZ

Korupsi BTS 4G Kominfo, Kejagung Selisik Direktur Bio Konservasi Indonesia

Kejagung Masih Buru Nistra Yohan

Korupsi TWP AD, Istri Tersangka TN Diperiksa Kejagung

Kejagung Monitor Penggunaan Dana Kampanye Pemilu 2024

Sopir Sadikin Rusli Diperiksa usut Korupsi Achsanul Qosasi

4 Jaksa Disiapkan Buat Periksa Berkas Perkara Pemerasan Firli

3 Pejabat Indragiri Hulu Diperiksa Kasus Korupsi Duta Palma

Eks Kepala ATR/BPN Indragiri Hulu Diperiksa Kasus Korupsi Duta Palma Group

Kejagung Periksa 3 Saksi Usut Korupsi Jalur Kereta Besitang-Langsa

Usut Kasus Korupsi Proyek Tol Japek II, 5 Saksi Diperiksa

3 Auditor BPK Diperiksa Kasus Korupsi BTS Kominfo

KPK Temukan Dokumen Suap Penanganan Perkara di Kantor Kejari Bondowoso

Kejagung Siap Amankan Proyek Strategis Nasional Senilai Rp68,2 Triliun

Aset Achsanul Qosasi Terus Dicari

Kejagung Pastikan Beri Hukuman Terberat kepada Kajari dan Kasi Pidsus Bondowoso

Korupsi BTS Kominfo, Achsanul Qosasi dan Sadikin Terima Uang Pengondisian Audit BPK

Kejagung Sita Rp31,4 Miliar dari Achsanul Qosasi dan Sadikin

Dua Jaksa Terjaring OTT di Bondowoso Dipecat

Jakarta: Dua jaksa yang ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bondowoso, Jawa Timur, dipecat. Keduanya juga tak akan mendapat bantuan hukum.

"Kami mungkin tidak akan memberi pendampingan hukum karena (dua jaksa itu) terlibat tindak pidana," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana di Jakarta, Kamis, 16 November 2023.

Menurut Ketut, kedua jaksa diberhentikan sementara sebelum akhirnya dipecat permanen. Tak hanya kehilangan jabatan, mereka juga akan "dibuang" dari Kejaksaan.

"Keduanya telah mencoreng dan merusak Korps Adhyaksa sebagai penegak hukum," terang Ketut.

Dua pejabat di Kejaksaan Negeri Bondowoso terjaring OTT KPK bersama tujuh orang lainnya, 15 November 2023. Keduanya adalah Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro dan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bondowoso Alexander Silaen.

Sementara tujuh orang lainnya adalah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bondowoso dan pihak swasta. Mereka diciduk karena terlibat suap pengurusan perkara di Kejari Bondowoso.  

OTT Bondowoso Terkait Suap untuk Tutup Kasus Korupsi

Kepala Kejari Bondowoso Ditangkap KPK Saat Menunggu Duit Rp225 Juta

Ditangkap KPK, 2 Oknum Kejari Bondowoso Dipecat

Kejagung Sebut OTT KPK Bagian dari Bersih-Bersih Kejaksaan

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) menanggapi soal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bondowoso, Jawa Timur yang menjerat dua orang penegak hukum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso. Kejagung menyebut OTT itu momentum bersih-bersih internal Korps Adhyaksa .

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan pihaknya mendukung penegakan hukum yang dilakuan Lembaga Antirasuah itu. Terlebih, pihak yang ditangkap merupakan oknum dari Kejaksaan.

"Sejak awal Pak Jaksa Agung (Sanitiar Burhanuddin) menyampaikan siapapun aparatur kejaksaan yang menyalahgunakan kewenangan, melakukan tindakan tercela, apalagi mencederai rasa keadilan di masyatakat kita akan melakukan tindakan yang tegas bila mana perlu kita pidanakan," kata Ketut dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis, 16 November 2023.

Ketut mengatakan upaya penegakan hukum tersebut sekaligus bersih-bersih internal Kejaksaan dari oknum nakal. Dia mengimbau kepada masyarakat agar tak segan melaporkan bila ada anggota Kejaksaan yang melanggar hukum.

"Kita sikat habis, dalam rangka melakukan bersih-bersih internal Kejaksaan. Ketika ada orang lain terlibat melakukan upaya bersih-bersih kami sangat berterima kasih dan mengharapkan hal tersebut. Termasuk teman-teman media dan masyarakat, jika ada menemukan perbuatan tercela, penyalahgunaan kewenangan yang menciderai rasa keadilan di masyarakat silakan dilaporkan segera," imbaunya

Kemudian, Ketut menyampaikan pesan Jaksa Agung ST Burhanuddin Dia menegaskan, Kejaksaan tidak membutuhkan jaksa yang tidak bermoral. Melainkan, jaksa yang cerdas dan berintegritas.

"Ini akan menjadi hukum alam, kita akan memperoleh jaksa-jaksa yang terbaik, ke depannya, punya integritas, dedikasi tinggi, loyalitas tinggi dan Kejaksaan akan menjadi semakin baik ke depannya. Itu harapan dari pimpinan kami jaksa Agung," bebernya.

Untuk diketahui, ada dua oknum jaksa yang terjaring OTT KPK. Yakni Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso, Puji Triasmoro dan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Bondowoso, Alexander Silaen. Ada pula staf dari Dinas PUPR Bondowoso dan pihak swasta yang ikut tertangkap.

Total ada enam orang ditangkap dalam OTT KPK. Namun, pihak KPK belum bisa membeberkannya. Sebab, masih melakukan pemeriksaan intensif dalam 1x24 jam. Ke-6 orang ini terjaring OTT terkait dugaan korupsi pengurusan perkara yang sedang ditangani Kejari Bondowoso. KPK menggelar konferensi pers malam ini.

DPR Minta Kejagung Perkuat Pengawasan Politik Uang

Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin agar memperkuat pengawasan hingga ke bawah terkait potensi adanya praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Komisi III juga meminta institusi Kejaksaan untuk mengawasi penggunaan dana desa yang jumlahnya cukup besar agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik.

"Kalau di Pileg ini pendekatan-pendekatan money politic biasanya sangat rawan di tengah-tengah masyarakat. Saya berharap money politic yang ada di dalam pelaksanaan Pemilu Pileg nanti ini sebagai harapan kita kepada Kejaksaan ini bisa disampaikan sampai turun ke bawah," kata Anggota Komisi III DPR RI Supriansa, Jakarta, Kamis, 16 November 2023.

Sebelumnya, Komisi III DPR menggelar rapat kerja bersama Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam rapat ini membahas strategi pengamanan dan penegakan hukum menjelang Pemilu 2024.

Rapat ini dihadiri langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Di hadapan Komisi III, Jaksa Agung menjelaskan pola koordinasi forum Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menangani tindak pidana Pemilu.

Kejaksaan juga akan berkolaborasi dengan Bawaslu dan Polri. Jaksa Agung menegaskan pihaknya telah menerbitkan instruksi dan memorandum terkait dengan penanganan tindak pidana Pemilu. 

Pihak Kejaksaan Agung juga akan menunda sementara tahapan penyidikan dan penyelidikan perkara pihak-pihak yang terlibat Pemilu 2024. Hal itu dilakukan demi menjaga netralitas pemilu dan meminimalisir adanya black campaign.

Komisi III-Kejagung Gelar Rapat Bahas Penegakan Hukum Pemilu

Komisi III DPR menggelar rapat kerja bersama Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam rapat ini membahas strategi pengamanan dan penegakan hukum menjelang Pemilu 2024.

Rapat ini dihadiri langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Di hadapan Komisi III, Jaksa Agung menjelaskan pola koordinasi forum Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menangani tindak pidana Pemilu.

Kejaksaan juga akan berkolaborasi dengan Bawaslu dan Polri. Jaksa Agung menegaskan pihaknya telah menerbitkan instruksi dan memorandum terkait dengan penanganan tindak pidana Pemilu. 

Isinya memerintahkan kepada seluruh jajaran Kejaksana Agung untuk dapat memetakan potensi ancaman dan gangguan atas tugas, fungsi dan wewenang Kejagung di Pemilu 2024. 

Pihak Kejaksaan Agung juga akan menunda sementara tahapan penyidikan dan penyelidikan perkara pihak-pihak yang terlibat Pemilu 2024. Hal itu dilakukan demi menjaga netralitas pemilu dan meminimalisir adanya black campaign.

"Kami juga memerintahkan kepada jajaran tindak pidana khusus dan jajaran intelijen untuk menunda proses pemeriksaan, baik dalam setiap tahap penyelidikan maupun penyidikan terhadap penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan para peserta dalam kontestasi pemilu," ujar ST Burhanuddin, Kamis, 16 November 2023. 

OTT KPK di Bondowoso Disebut Menyasar Pihak Kejaksaan

Kejagung Periksa Istri hingga Anak Achsanul Qosasi Terkait Kasus Korupsi BTS 4G