Dikit-Dikit Bansos

Bedah Editorial MI - Candu Politik Bantuan Sosial

Semua menjadi sangat salah ketika bantuan sosial (bansos) menciptakan ketergantungan bagi masyarakat yang sedang kesulitan.

Ketergantungan itu tercipta manakala bansos disalurkan secara rutin dalam rentang waktu yang panjang dan tidak lagi bersifat selektif. Bansos kemudian bersalin rupa menjadi candu.

Masyarakat miskin tidak lagi mandiri akibat tercerabutnya prinsip lebih baik memberi kail daripada ikan. Yang lebih parahnya, kelompok tersebut menjadi ketagihan dan tidak lagi merasa mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa kehadiran bansos.

Ketika sudah kecanduan, masyarakat akan melihat pemerintah bak malaikat setiap kali bansos tiba. Masyarakat juga akan menganggap pemerintah bak Sinterklas yang memberikan hadiah secara ajaib tanpa batas.

Situasi tersebut tentu harus dicegah, tidak boleh terjadi di Republik ini. Bansos mesti menjadi program yang hanya diluncurkan sebagai respons terhadap situasi darurat atau kebutuhan mendesak. Program tersebut melibatkan alokasi sumber daya yang besar dalam waktu yang singkat.

Muara dari itu semua, masyarakat yang semula mengalami risiko sosial menjadi berdaya dan mandiri melalui pendekatan pembelajaran keterampilan dan pengembangan ekonomi produktif.

Salah satu bansos yang harus disorot agar tidak menciptakan ketergantungan ialah program beras 10 kilogram kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Semula, program bansos beras disalurkan dari September hingga November 2023, tetapi rupanya diperpanjang hingga Juni 2024.

Pemerintah mengeklaim ingin mengendalikan harga beras lantaran belum juga menurun setelah melonjak drastis sejak beberapa waktu lalu.

Harga beras memang harus dikendalikan, itu betul, sangat betul. Namun, cara yang ditempuh Presiden Joko Widodo dengan terus-menerus menggelontorkan bansos bukan tidak mungkin akan menciptakan ketergantungan jangka panjang.

Bukankah ada banyak cara yang bisa ditempuh dalam mengendalikan harga beras? Dari intervensi pasar, subsidi, kebijakan ekspor-impor yang tepat, hingga praktik pertanian yang efisien dan berkelanjutan.

Patutlah publik bertanya-tanya. Mengapa opsi memperpanjang bansos yang ditempuh dalam mengendalikan harga beras? Kenapa itu terjadi ketika memasuki tahun politik Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, akan ikut berkontestasi di Pilpres 2024?

Itu bisa saja berkorelasi bila mengacu pada survei Kedai Kopi yang menemukan tingkat kepuasan kepada Jokowi tinggi, salah satunya menjawab karena adanya bansos (30%). Survei dilakukan mulai 29 Mei hingga 7 Juni 2023 di 38 provinsi. Berkaca dari hasil tersebut, patut diduga bansos sengaja diguyur agar rakyat puas kepada kinerja Jokowi dan diharapkan bisa menular ke Gibran bersama pasangannya, Prabowo Subianto, menteri pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra.

Hal itu seperti mengingatkan pada penyaluran bansos ketika Pemilu 2019 akan berlangsung. Total anggaran bansos yang dipakai hingga akhir Maret 2019 (kuartal I) mencapai Rp37 triliun atau 36,2% terhadap APBN 2019. Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat atau 106,6% terhadap realisasi bantuan sosial kuartal I 2018 yang hanya Rp17,9 triliun. Pemerintah menggenjot pemberian bansos dan elektabilitas Jokowi--diakui atau tidak--akhirnya terdongkrak.

Amatlah hina menjadikan bansos sebagai instrumen untuk melanjutkan kekuasaan. Kita, suka atau tidak suka, harus mengatakan itu walau pahit terdengar. Bertarung di pemilihan presiden mestinya mengedepankan politik kebenaran, adu visi, dan bertarung gagasan.

Bukankah sudah cukup sang putra mahkota berhasil mengikuti ajang kontestasi 2024 berkat bantuan sang paman yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman? Kalau ternyata untuk menang tetap harus dibantu lewat candu bansos, alangkah hinanya wajah demokrasi kita.

Diperpanjang hingga 2024, Ini Rincian Pemberian Bansos Pangan

Bedah Editorial MI - Waspada Bansos Alat Politik

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat dikatakan yang paling senang membuat program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Meski saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi pernah mengkritik program BLT Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kenyataan kini ‘sedikit-sedikit’ BLT.

Sederet BLT di era Jokowi, antara lain Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT gaji dengan alokasi anggaran Rp8,8 triliun pada 2022, BLT minyak goreng dengan alokasi anggaran Rp6,2 triliun pada 2022, BLT UMKM Rp14,21 triliun pada 2021, BLT melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai pangan bagi pedagang kaki lima dan warung (PKLW), bantuan modal usaha sebesar Rp1,2 juta kepada para pedagang, Kartu Prakerja mencapai Rp11 triliun pada 2022, bansos anak yatim, serta BLT dana desa yang bergulir hingga 2022. Sesuai PMK 190 Tahun 2021 sebagai turunan Perpres 109 Tahun 2021, BLT dana desa dipatok minimal 40?ri anggaran dana desa.

Tahun ini, BLT BBM akan kembali disalurkan dengan anggaran Rp12,39 triliun. Kemudian, pemerintah menambah lagi program bantuan dengan BLT El Nino sebesar Rp7,52 triliun. BLT El Nino direncanakan disalurkan selama dua bulan, November dan Desember 2023.

Memang pada laporan Bank Dunia 2005 dan 2008, BLT disebut efektif meningkatkan perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. Efek lainnya, BLT ibarat permen manis bagi rakyat maupun pemerintah.

Rakyat girang mendapat bantuan instan meski efeknya bisa menguap sekejap jika tidak tepat digunakan. Untuk pemerintah, BLT adalah permen manis untuk mengerek citra.

Bagaimanapun dampaknya, BLT bukanlah solusi permanen untuk menyelamatkan masyarakat rentan dari berbagai gejolak yang ada, baik gejolak karena harga minyak, pandemi covid-19, maupun El Nino yang terjadi saat ini.

Kelas pekerja penerima BLT gaji bahkan ramai mengkritik program tersebut. Sebab, nyatanya BLT tidak setara dengan kenaikan harga-harga. Mereka pun meminta solusi yang lebih nyata dan langgeng dari pemerintah.

Permasalahan yang juga mengkhawatirkan ialah banyaknya penyelewengan penyaluran BLT. Dari sejumlah daerah dilaporkan bahwa kekisruhan data yang sudah bertahun-tahun membuat beberapa ketua RW dan kepala desa dikeroyok warga.

Pada Juni 2023, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan pihaknya mencoret 5,8 juta calon penerima bansos karena tidak sesuai kriteria. Kendati telah dilakukan, pemutakhiran data tidak menjamin bahwa seluruh penerima bansos sudah sesuai kriteria.

Begitu longgarnya sistem pendataan dan distribusi BLT membuat korupsi mudah dilakukan. Korupsi terjadi di berbagai lini, dari distribusi sampai oleh menterinya sendiri.

Juliari Batubara terbukti melakukan korupsi bansos covid-19 saat menjabat mensos. Ia merugikan negara Rp32 miliar, tapi hanya divonis 12 tahun. Itu pun mendapat remisi 4 bulan Agustus lalu.

Praktik rasuah lainnya di Kemensos ialah distribusi beras bansos yang merugikan negara sampai Rp127,5 miliar. Enam orang ditetapkan sebagai tersangka, tiga di antaranya ditahan pada Agustus lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap para tersangka membuat satu konsorsium sebagai formalitas untuk menggarong uang negara.

Kini, BLT El Nino juga patut diawasi ketat. Risiko penyelewengan bukan hanya karena data dan jalur distribusi, tetapi sudah terendus sejak penentuan masa penyaluran. Penyaluran menjelang masa kampanye ini sangat mudah dimanfaatkan untuk menjadi kampanye terselubung. Apalagi salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sangat dekat dengan sumbu pemerintahan.

Karena itu, semestinya anggaran BLT El Nino disalurkan lewat program yang lebih nyata dalam adaptasi iklim. Kita pun mudah melihat di pemberitaan bahwa tidak sedikit pemda yang kewalahan dalam memberikan bantuan air bersih. Minimnya armada mobil air membuat desa-desa baru terdatangi di jarak lebih dari seminggu.

Nestapa nyata itu jelas tidak akan bisa tertolong dengan uang Rp200 ribu per bulan. Meski menggenggam uang, warga tetap tak akan bisa membasahi kerongkongan, apalagi lahan.

Akabri 90 Gelar Baksos Peringati 33 Tahun Mengabdi untuk Negeri

Akabri angkatan 90 menggelar bakti sosial dalam rangka memperingati 33 tahun mengabdi untuk negeri. Gelaran tersebut sekaligus menjadi momentum TNI-Polri dan elemen masyarakat lainnya untuk mendeklarasikan pemilu damai. 

Sebagai ungkapan syukur 33 tahun mengabdi untuk negeri, Akabri angkatan 90 mengelar bakti sosial yang memberikan berbagai layanan gratis untuk masyarakat. Rangkaian Baksos Gelar Akabri 90 telah dimulai sejak 22 Oktober 2023 dan puncak acara dilakukan pada 28 Oktober 2023, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

Salah satu lulusan Akabri 90, Letjen TNI I Nyoman Cantiasa yang kini menjabar sebagai koordinator staf ahli kepala staf Angkatan Darat mengungkap Bakti Sosial Gelar Akabri 90 merupakan wujud menyatakan cinta kasih dan berbagi kepada sesama.

"33 tahun pengabdian Akabri 90 ini adalah ungkapan puji syukur, ungkapan rasa kasih, ungkapan rasa sayang dan peduli dengan masyarakat di sekitar kita," kata Letjen TNI I Nyoman Cantiasa.

Bantuan yang diberikan mulai dari pembagian sembako dan paket pendidikan, layanan kesehatan gratis berupa operasi katarak massal, pengecekan kesehatan umum serta pemberian nutrisi dan edukasi pencegahan stanting. Tidak hanya itu, Bakti Sosial Gelar Akabri 90 juga melakukan perbaikan rumah tak layak huni bagi masyarakat, renovasi rumah ibadah hingga penanaman sebanyak 1990 batang pohon di sejumlah wilayah di Indonesia.

Penyaluran Bansos Jelang Pemilu Dinilai Bertujuan Politis

Pemerintah akan Bagi-Bagi Rice Cooker Gratis untuk Masyarakat

Pemerintah berencana membagikan alat masak berbasis listrik (AML) gratis agar masyarakat bisa beralih ke energi yang lebih bersih. Program tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga.

Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, rencana membagikan rice cooker kepada masyarakat merupakan upaya pemerintah mendorong pemanfaatan energi bersih di seluruh sektor, mulai dari industri, transportasi, hingga rumah tangga. 

Sementara Jubir Kemenkeu Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah menyiapkan Rp347,5 miliar untuk pembagian rice cooker gratis yang menyasar 500 ribu rumah tangga di Indonesia.

Pasal 3 Ayat 1 Permen ESDM 11/2023 menyebutkan bahwa kriteria calon penerima alat masak berbasis listrik (AML) adalah rumah tangga yang berstatus pelanggan PT PLN (Persero) ataupun rumah tangga yang tidak memiliki alat memasak berbasis listrik.

Bansos Rice Cooker Dinilai Tidak Tepat

PT Adaro dan Metro TV Sebar Paket Bantuan untuk Negeri

PT Adaro Energy Indonesia TBK bekerja sama dengan Metro TV membagikan puluhan ribu paket bantuan untuk masyarakat di beberapa daerah. Kegiatan itu digelar menjelang ulang tahun ke-31 PT Adaro Energy Indonesia TBK, dengan nuansa Adaro Hidupkan Hati.

Sebanyak 31 ribu paket bantuan diberikan. Dari jumlah itu, 2.000 di antaranya didistribusikan ke wilayah DKI Jakarta.

Penyerahan bantuan berupa bahan pangan ini bertajuk Paket Bantuan untuk Negeri. Komisaris PT Adaro Energy Indonesia Tbk, Mohammad Effendi, mengatakan jumlah bantuan yang dibagikan sesuai dengan umur PT Adaro yang memasuki umur 31 tahun pada tahun ini.

"Dengan itu maka, Adaro sudah menyiapkan 31 ribu paket untuk dibagikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, terutama di wilyahah kerja Adaro yang kurang beruntung mendapatkan keubutuhan sehari-hari. Ada tujuh provinsi yang akan menerima paket bantuan," papar Effendi kepada wartawan, di Masjid Nursiah Daud Paloh, Kedoya, Jakarta Barat, Kamis, 21 September 2023.

Sementara itu, Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk, Julius Aslan, menerangkan dengan adanya bantuan ini, dapat membantu masyarakat prasejahtera, anak yatim, dan ibu lansia. Ia berharap program ini dapat dilakukan setiap tahun. 

"Tentunya kami berharap bahwa apa yang kami lakukan menjadi inspirasi buat perusahaan lainnya untuk berbagi, karena bagaimanapun juga kita sebagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia, sebagai perusahaan Indonesia, kami kalau mendapatkan profit, mendapafkan keuntungan tentunya harus dikembalikan ke masyarakat," jelas dia.

Dengan adanya bantuan ini, Presiden Direktur Metro TV, Don Bosco Selamun, berterima kasih atas niat baik yang diberikan PT Adaro Energy Indonesia TBK. Metro TV telah Beberapa kali menjadi penyalur bantuan dan melihat langsung masyarakat sangat terbantu dengan adanya bantuan.

"Kita berterima kasih kepada Adaro, karena ini kerja sama yang berlanjut. Tahun lalu saya ikuti, lalu kemudian sekarang. Ini adalah tahun yang kedua, dalam rangka ulang tahun Adaro dan dalam rangka ulang tahun Metro TV. Ini sebuah kerja sama yang baik, dan mudah-mudahan ini membantu warga yang betul-betul membutuhkan," kata Don Bosco, di Masjid Nursiah Daud Paloh, Kedoya, Jakarta Barat, Kamis, 21 September 2023.

PT Adaro dan Metro TV Bagikan 31 Ribu Paket Bantuan Pangan

Walkot Bandar Lampung Serahkan Bantuan untuk Lansia hingga Penyandang Disabilitas

Sebanyak 351 lansia dan penyandang disabilitas mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemberian bantuan tersebut diberikan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana. 

Eva Dwiana menjelaskan bahwa penerimaan manfaat tersebut tersebar di tiga kecamatan yakni Kecamatan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Timur dan Kecamatan Teluk Betung Utara.

Selain sembako, Wali Kota Bandar Lampung memberikan bantuan berupa kursi roda, alat bantu pendengar bagi penyandang disabilitas, hingga modal usaha bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana berharap bantuan yang diberikan oleh pemerintah kota ini bisa digunakan sebaik-baiknya. Eva juga menegaskan bahwa semua yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung berasal dari uang rakyat dan harus kembali kepada rakyat.

KPK Tahan Tersangka Korupsi Bansos Beras Kuncoro Wibowo

41.142 KPM di Solo Terima Bansos Beras Tahap 2

Penerima bantuan di enam kabupaten dan satu kota di wilayah Solo Raya mencapai 533. 828 KPM, sehingga total yang digelontorkan mencapai 5.338.280 kilogram.

KPK: Kemiskinan dan Penerima Bansos Berkurang jadi Prestasi Kepala Daerah

367.106 Keluarga di Sumatra Barat Dapat Bantuan Beras Selama 3 Bulan

KPK Panggil 3 Tersangka Korupsi Bansos Beras Pekan Depan

Penyaluran Bansos Beras Dimulai Pada Pekan Depan

Lebih dari Rp523 Miliar Potensi Kerugian Negara Berhasil Diselamatkan

Negara Merugi Rp523 Miliar/Bulan Gegara Bansos Salah Sasaran

KPK mengungkap ada sekitar Rp523 miliar uang negara dikeluarkan setiap bulannya untuk menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran. 

Dugaan kebocoran dana bansos senilai setengah triliun lebih terungkap dari hasil pemaparan KPK di hadapan Menteri Sosial, Tri Rismaharini di Gedung Merah Putih KPK. KPK menyebutkan semuanya tentang penyaluran dana bansos yang tidak tepat sasaran akibat data penerima bansos yang bermasalah. 

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyatakan terdapat 493 ribu penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan 23,8 ribu di antaranya merupakan aparatur sipil negara (ASN).

Sementara Menteri Sosial, Tri Rismaharini tidak memungkiri ketidakakuratan data membuat penerima bansos tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Risma menegaskan kasus-kasus seperti ini banyak dijumpai di sejumlah daerah. 

Pihaknya memastikan akan menindak tegas jika menemukan ada permainan data yang dilakukan oleh pendamping bansos Kementerian Sosial.

Pos Indonesia Salurkan Bansos PKH Tahap 3 di Daerah 3T

PT Pos Indonesia Persero kembali menyalurkan bansos PKH triwulan III tahun 2023 dan bansos sembako dari Kementerian Sosial. Untuk mempercepat penyaluran, pembagian bansos dimulai dari daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan).

Salah satu lokasi penyaluran bantuan dilakukan di Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dan Kantor Pos Komodo yang mulai dilakukan pada 1 September 2023. Penyaluran ditinjau langsung oleh Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (persero) Haris dan Ketua Satgas Bansos PT Pos Indonesia (Persero).

Untuk mengatasi penyaluran Bansos di wilayah 3T yang belum seluruhnya terjangkau sinyal internet, petugas harus menggunakan PGC dalam mode offline untuk memasukkan data KPM, sehingga nanti jika sudah melintasi wilayah yang memiliki akses internet data KPM akan disetor secara online ke dashboard khusus.

Sebagai Garda terdepan penyaluran bansos, petugas memastikan jika penerima bansos sesuai kriteria penerima, sehingga para petugas berharap seterusnya bantuan akan disalurkan melalui Pos Indonesia.

Sementara Camat Mbeliling, Yohanes Hibur, yang ditemui di sela penyaluran bansos, menyatakan apresiasi atas kesiapan Pos Indonesia menyalurkan bantuan ke wilayah 3T. Ke depan Yohanes berharap bansos akan terus disalurkan oleh pemerintah pusat, khususnya kepada warga Kecamatan Mbeliling karena masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Para penerima bantuan di Kecamatan Mbeliling mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial oleh Pos Indonesia ini. Meski mereka berharap jumlah bantuan dapat ditambah karena tingginya harga kebutuhan pokok saat ini.

Mensos Risma Ungkap Ada Penerima Bansos Punya Rumah Seperti Istana

Eks Dirut PT BGR Sebar Duit Korupsi Bansos Beras ke Banyak Pihak

Pemerintah Akan Salurkan Bantuan Pangan Beras Selama 3 Bulan ke Depan

KPK Dalami Penyaluran Bansos di Lampung dan Medan

KPK Bingung Pemkab Garut Pentingkan Anggaran ke Luar Negeri Ketimbang Pengadaan Bansos

KPK Usut Dugaan Manipulasi Pembagian Bansos Beras

Kasus Korupsi Bansos Beras di Kemensos, KPK Tak Temukan Keterlibatan Juliari Batubara

Wibi Andrino Beberkan Salah Sasaran KJP Plus

Laporan Pendamping Program PKH Didalami KPK

Jaga Stabilitas Ekonomi dan Politik, Bansos Beras Perlu Diperpanjang