Startup Pengembangan Udang Raih Pendanaan USD13,1 Juta

ALA mengumumkan putaran pendanaan seri A sebesar USD13,1 juta yang dipimpin oleh Intudo Ventures dengan partisipasi Sinar Mas Digital Ventures (SMDV) serta investor terdahulu yaitu Mirova dan Meloy Fund (Deliberate Capital).

Kewajiban Hubla Menjamin Keselamatan Pelayaran Semakin Besar

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), tidak terkecuali Direktorat Kenavigasian, memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam mewujudkan terselenggaranya keselamatan pelayaran.

KKP Hentikan dan Periksa Kapal Isap Pasir Laut Berbendera Belanda di Teluk Jakarta

KKP Gencar Cara Budi Daya Ikan untuk Diterima Pasar Global

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menyosialisasikan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang dibarengi dengan Gerai Konsultasi Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan.

KKP Bakal Pakai Satelit Starlink Mulai Tahun Depan

PT Perikanan Indonesia Jajaki Kerja Sama dengan 6 Perusahaan Tiongkok

PT Perikanan Indonesia, member of ID FOOD, menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan perikanan asal Tiongkok dalam ajang World Seafood Shanghai, yang digelar di Shanghai New International Expo Centre selama tiga hari, 23-25 Agustus 2023.

2 Kapal Malaysia Lakukan Illegal Fishing

Perbankan Jaga Ekosistem Kelautan

Dalam memperhatikan keseimbangan lingkungan Bank Central Asia (BCA) menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi salah satunya memanfaatkan ekosistem laut dengan melakukan pelepasliaran 50 anak penyu (tukik) dan penanaman 100 pandan laut di Pulau Santen.

Mengenang Sosok Sarwono Kusumaatmadja

Sejumlah mantan staf kementerian lintas sektoral menggelar acara untuk mengenang sosok Sarwono Kusumaatmadja di Gedung Mina Bahari 3, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

Acara yang berlangsung pada Minggu pagi 30 Juli 2023, mengusung tema Mengenang Almarhum Sarwono: Sosok Pemimpin yang Kita Cintai. 

Sejumlah kerabat dan sahabat Sarwono menjadi pembicara dan memberikan testimoni dalam acara tersebut.
 
Sapta Nirwandar, selaku inisiator acara mengatakan, acara tersebut bertujuan untuk mengenang kembali sosok Sarwono sebagai tokoh nasional. Sekaligus mengingat kembali jasa yang pernah diberikan almarhum semasa hidupnya.

Sementara menurut salah seorang anak Sarwono, acara ini menjadi ajang untuk menggali lagi karya pemikiran dan nilai yang selama ini ditanamkan Sarwono.

Pemberlakuan Zona Penangkapan Ikan Dinilai Untungkan Pemilik Modal besar

Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty menyoroti kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang secara resmi berlaku setelah disahkan pemerintah lewat PP Nomor 11 Tahun 2023.

Pemerintah Targetkan Ekspor Produk Laut dan Perikanan RI Capai USD8 Miliar Tahun 2024

Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Panen Udang Vaname di Kebumen

Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin meninjau sekaligus meresmikan panen perdana udang vaname di tambak budi daya udang berbasis kawasan (BUBK) seluas 100 hektare di Kebumen. 

Acara ini sebagai bagian dari pelaksanaan rencana pembangunan dan keamanan nasional 2020-2024. Setibanya di kawasan budi daya, Ma'ruf Amin beserta rombongan disambut Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Kebumen, dan jajaran Forkopimda DIY.

Dalam sambutannya, Ma'ruf Amin mengatakan budi daya udang memiliki nilai ekonomi yang potensial. Budi daya udang memberikan kontribusi signifikan 32,5?ri total ekspor produk perikanan Indonesia. Ia berharap target ekspor komoditas udang dapat mencapai USD4,3 miliar pada 2024.

Jokowi Sahkan Prepres Wamen Kelautan dan Perikanan

Menteri KKP Bantah Ekspor Pasir Laut untuk Rayu Investor Singapura Tanam Modal di IKN

KKP Dicecar DPR Soal Ekspor Pasir Laut

Sistem Pengeringan Ikan dengan Tenaga Surya Bantu UMKM Semakin Produktif

Kehadiran Solar Dryer Dome (SSD) diharapkan bisa memenuhi kebutuhan Kelompok Wanita Tani (KWT) Bedetan Perancak, Jembrana, Bali, akan sistem pengeringan ikan yang sejalan dengan komitmen pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang didorong pemerintah.

Greenpeace dan Walhi Tolak Terlibat Kajian Soal Pengerukan Pasir Laut

Pengamat: Penjualan Pasir Laut Diprediksi Dilakukan 'Ugal-Ugalan'

Jokowi kembeli membuka izin ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang di era Megawati Soekarnoputri. Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi memprediksi pengerukan itu akan dilakukan secara ugal-ugalan.

"Jualan pasir laut ini, harganya tidak terlalu mahal, sedangkan target pengusaha yang diizinkan adalah mengejar omzet. Sehingga, saya memprediksi mereka akan melakukan pengerukan secara ugal-ugalan," ujar Fahmy dalam program Primetime News Metro TV, Rabu, 31 Mei 2023.

Menurutnya, tidak ada yang bisa menjamin keamanan dari kegiatan ekspor tersebut. Meskipun, Pemerintah mengatakan akan mengawasi menggunakan teknologi canggih sekalipun.

"Secanggih apapun tekonologi yang digunakan, tidak akan bisa dilakukan untuk pengawasan ekspor pasir laut," ungkap Fahmy

Fahmy juga menyinggung Jokowi tidak melanjutkan apa yang sudah dilarang oleh Megawati. Ia mengatakan, Megawati melarang kegiatan itu pasti sudah melalui pertimbangan yang sangat matang.

Jika tujuan utama pengerukan pasir laut itu untuk sedimentasi di dalam negeri, Fahmy berpendapat  tidak perlu menjualnya ke luar negeri. Hal itu dikarenakan, uang yang dikeluarkan akan lebih besar daripada yang diperoleh.

KKP Bantah Jual Negara Lewat Ekspor Pasir Laut

Menteri Kelautan dan Perikanan membantah keran ekspor pasir laut sama dengan menjual negara. Pemerintah mengklaim hanya menggunakan sedimentasi di beberapa titik tertentu yang ditentukan menurut hasil kajian kelak.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono membantah kebijakan Jokowi mengizinkan kembali ekspor pasir laut sebagai cara untuk menjual negara. Sakti mengatakan, pasir laut hasil sedimentasi yang dikeruk diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri. Bahkan Ia mengatakan tujuan utamanya untuk mendukung reklamasi, pembangunan dan sejumlah infrastruktur.

"Tidak menjual negara, ada permintaan reklamasi di sejumlah daerah," ucap Sakti, Rabu, 31 Mei 2023 siang.

Sakti tidak menampik bahwa ada permintaan ekspor untuk pasir tersebut. Namun Ia memastikan, pasir yang dijual itu sudah ditentukan berdasarkan hasil kajian pemerintah.

Sebelumnya, izin ekspor pasir laut dihentikan sejak 20 tahun lalu pada era Megawati Soekarnoputri. Kala itu, ekspor pasir laut dihentikan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih meluas seperti tenggelamnya pulau-pulau kecil.

Ikan Hias Alam Asal Kalteng Tembus Pasar Luar Negeri

Beberapa jenis ikan hias alam asal Provinsi Kalimantan Tengah berhasil menembus pasar luar negeri, termasuk di kawasan negara-negara ASEAN.

Babel Fokus Dorong Ekonomi Berbasis Kelautan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memfokuskan peningkatan ekonomi masyarakat berbasis kelautan dan perikanan, sebagai bentuk transformasi perekonomian dari pertambangan bijih timah di daerah itu.

Tak Memiliki Izin Berlayar, Kapal Tugboat Lambung Surya Sakti Disegel

Sebuah kapal tugboat Lambung Surya Sakti 3 disegel petugas kantor unit penyelenggara Pelabuhan Babang karena nekat berlayar tanpa dilengkapi surat persetujuan berlayar (SPB).

Kapal ini digunakan untuk menarik tongkang milik perusahaan kelapa sawit dari Banjarmasin, Kaimantan Selatan, ke Halmahera Selatan, Maluku Utara. Setibanya di Pelabuhan industri kelapa sawit Gane Dalam, petugas kemudian mendapati kapal tunda ini tidak memiliki kelengkapan dokumen kapal dan surat persetujuan berlayar.

Hasil pemeriksaan menyebutkan kapal ini hanya memiliki SPB di perairan danau dan sungai namun tidak untuk di laut. Selain itu, dari tujuh ABK kapal, terdapat lima ABK tidak memiliki lisensi pelayaran termasuk kapten kapal.

Perbaiki Tata Kelola Perikanan, KKP Terapkan PNBP Pascaproduksi

Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai memberlakukan Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi untuk memperbaiki tata kelola perikanan.

Pemberlakuan pemungutan PNBP tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku di KKP. Dengan diberlakukannya pemungutan PNBP pascaproduksi, maka pelaku usaha tidak akan dipungut PNBP praproduksi lagi seperti dipraktekan selama ini saat pengurusan surat izin penangkapan ikan.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, pemungutan PNBP tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi untuk perbaikan tata kelola perikanan nasional agar lebih terukur, adil, dan berkelanjutan.

Menurut Trenggono faktor keberlanjutan menjadi sangat penting di seluruh dunia sehingga perlu diatur secara ketat. Untuk menjaga keberlanjutan itu, KKP telah menyiapkan peta jalan ekonomi biru yang mencakup lima program utama di antaranya perluasan konservasi, penangkapan terukur dan budi daya.

Jika mengacu pada data sementara yang ada hasil produksi ikan tangkap selama lima tahun terakhir mencapai 6 juta ton. Angka tersebut jauh di bawah kebutuhan konsumsi ikan di dalam negeri yang mencapai 13 juta ton.

Trenggono berharap pemungutan PNPB pascaproduksi atau penangkapan bisa membuat pendataan perikanan nasional lebih lengkap dan akurat. Hal itu sangat berpengaruh pada pengendalian pemanfaatan sumber daya, penyusunan estimasi potensi dan penyusunan kebijakan perikanan lainnya.

KKP Siapkan Roadmap Pengelolaan Kelautan & Perikanan Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan roadmap pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia untuk pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Road map ini menerapkan prinsip ekonomi biru pada sektor kelautan dalam jangka waktu yang panjang hingga 2045.

Menteri Trenggono Ungkap Strategi Menjaga Laut Indonesia

Indonesia merupakan negara maritim. Selain memiliki banyak potensi, terdapat pula beragam permasalahan. Sejumlah permasalahan kelautan Indonesia menjadi perhatian serius, seperti kecelakaan laut hingga ekspor benur ilegal. Lalu bagaimana strategi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk meminimalisir dan mencegah permasalahan itu terulang?

Potensi Besar Perikanan di Jatim

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sejumlah tambak budidaya ikan di pesisir utara Jawa Timur. Meski belum maksimal, ia menyebut budidaya ikan di wilayah itu memiliki potensi yang sangat tinggi, bahkan telah diakui dunia.

Ada Eksportir Benih Lobster dari Gerindra, Edhy Prabowo Siap Dikritik

Menteri KKP Edhy Prabowo menyatakan siap untuk dikritik karena ada nama orang Gerindra dalam daftar eksportir benih lobster. Menurut Edhy munculnya nama-nama orang yang Ia kenal hanya kebetulan karena keputusan ada pada timnya.

Edhy Prabowo akan Lanjutkan Penenggelaman Kapal

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo akan melanjutkan penenggelaman kapal pencuri ikan. Namun Edhy juga akan melakukan pembinaan agar tidak ada lagi pencuri ikan di perairan Indonesia.

Menteri Kelautan & Perikanan Naikkan Target Ekspor Ikan

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menaikkan target ekspor ikan untuk tahun 2020 mendatang. Selain itu Edhy Prabowo juga berjanji akan memangkas perizinan sektor perikanan.

Menteri Susi Sang Wonder Woman (4)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dikenal dengan slogan "Tenggelamkan!". Menteri Susi berhasil memberantas illegal fishing di Indonesia. Beliau pamit setelah lima tahun mengabdi. Ada apa?