Kemensetneg Terima Surat Penetapan Tersangka Wamenkumham

KPK Cegah Wamenkumham ke Luar Negeri

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi agar mencegah Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif atau Eddy, berpergian keluar negeri. Pencegahan untuk memperlancar proses hukum yang sedang berjalan.

Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, surat pencegahan sudah diajukan sejak Rabu, 29 November 2023. Pencegahan ini berlaku selama enam bulan ke depan.

"Memang betul pada 29 (November) kemarin, KPK sudah mengajukan surat cegah agar tidak berpergian ke luar negeri," ujar Fikri, Jumat, 1 Desember 2023.

Selain Eddy, ada tiga pihak lain yang dicegah ke luar negeri. Mereka adalah seorang advokat dan dua orang dari pihak swasta.

Pencegahan ini dilakukan guna mengusut kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang menjerat Eddy. Ali juga menyebut, KPK telah menjadwalkan pemanggilan Eddy pada pekan depan.

KPK Pastikan Kasus Pencucian Uang Gazalba Saleh Tak Berkaitan dengan Suap

Kemensetneg Belum Terima Surat Penetapan Tersangka Wamenkumham

KPK Beberkan Alasan Pemberian Uang Edhy Prabowo ke Gazalba Bukan Suap

Bupati Membramo Tengah Divonis 13 Tahun Penjara

KPK Kembali Menahan Gazalba Saleh

Wamenkumham Diperiksa KPK Awal Pekan Depan

KPK Kirimkan Pemberitahuan Status Tersangka Wamenkumham ke Jokowi

Yasonna Serahkan Keputusan soal Wamenkumham pada Presiden

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan persoalan mundur ataupun tidak, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy), menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu disampaikan Yasonna merespons status Eddy yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Itu kan terserah presiden," ucap Yasonna pada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. 

Ia mengaku telah melaporkan status Eddy pada Presiden Jokowi. Selain itu, ia juga melaporan soal kasus yang menimpa Wamenkumham.

"Hanya melaporkan kejadiannya. Itu saja," terang Yasonna.

Yasonna menuturkan ada asas praduga tak bersalah saat seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Kementerian Hukum dan HAM, menyerahkan proses hukum pada KPK.

"Ya kan kita kan secara penegakan hukum itu kan terserah. Jalan sesuai dengan ketentuan hukum oleh KPK, tetapi kan saya sampaikan asas praduga. Ini kan prinsip hukum saja," ucap Yasonna.

Eddy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan kasus suap dan gratifikasi. KPK berencana memanggil Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy, sebagai tersangka kasus penerimaan suap dan gratifikasi, pekan ini. 

KPK Tegaskan Kasus Wamenkumham Bakal Dituntaskan

KPK Temukan Dokumen Terkait Kasus Wamenkumham

KPK Berencana Panggil Wamenkumham Pekan Ini

Hasbi Hasan Bakal Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp11,8 Miliar

Rafael Alun Jalani Sidang Kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang

Jakarta: Rafael Alun Trisambodo menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencuian uang, Senin, 27 November 2023. Agenda sidang hari ini merupakan pemeriksaan terdakwa.

Sidang dimulai pukul 11.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rafael Alun tiba di ruang sidang satu jam sebelum dimulai. Ia terlihat menggunakan kemeja putih serta masker hitam.

Pada pemeriksaan hari ini, Rafael Alun tidakd disumpah, namun hakim meminta Rafael memberikan keterangan yang jujur. Hakim mengatakan keterangan jujur itu dapat menjadi pertimbangan untuk meringankan hukuam Rafael dalam kasus tersebut.

Rafael dicecar sejumlah pertanyaan pada pemeriksaan hari ini, terutama terkait dengan PT Arme. PT Arme merupakan perusahaan di bidang konsultasi pajak milik Rafael yang diduga digunakan untuk menerima gratifikasi.

Soal Wamenkumham Jadi Tersangka, Presiden Jokowi: Tanya ke KPK

Wamenkumham Tidak Bisa Memengaruhi Kasus Suap dan Gratifikasi

Istana Belum Terima Surat Penetapan Tersangka Wamenkumham Eddy dari KPK

Andhi Pramono Didakwa Mengantongi Gratifikasi Senilai Rp58,9 Miliar

Jakarta: Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono didakwa menerima gratifikasi Rp58,9 miliar. Gratifikasi berlangsung sejak 2012 sampai 2023.

"Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi," kata jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Joko Hermawan S di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu, 22 November 2023.

Andhi Pramono menerima gratifikasi dalam bentuk mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. Rinciannya Rp50,2 miliar, USD264.500 atau setara dengan Rp3,8 miliar, dan SGD409.000 yang senilai Rp4,8 miliar.

"(Penerimaan uang itu) yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," ucap Joko.

Jaksa menyebut penerimaan gratifikasi itu berlangsung sejak 2012 sampai 2023. Pada kurun waktu tersebut juga terdakwa Andhi sudah berpindah tempat ke banyak kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam kurun waktu tersebut.

Penerimaan uang dilakukan beragam. Sebagian diambil langsung, namun, ada juga aliran dana yang masuk ke Andhi dengan metode transfer ke empat nomor rekening pribadinya maupun orang lain.

"Maupun rekening bank atas nama orang lain (nominee) yang dikuasai oleh terdakwa," ujar Joko.

Dalam perkara ini, Andhi juga mengajak istrinya, Nurlina Burhanuddin untuk mengolah uang gratifikasi yang diterima. Nurlina bahkan kerap disuruh melakukan penukaran uang asing yang diterima suaminya itu.

Seluruh uang gratifikasi yang sudah diterima itu tidak pernah dilaporkan ke KPK oleh Andhi. Padahal, kata jaksa, pejabat negara wajib mengadukan pemberian apapun dalam waktu maksimal 30 hari kerja, atau diproses hukum.

"Padahal penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum," kata Joko.

Jaksa juga meyakini penerimaan gratifikasi Andhi ini bisa dianggap sebagai suap. Karena, ujar Joko, berhubungan dengan jabatan yang diembannya dalam kurun waktu 2012 sampai 2023.

Kasus gratifikasi mantan Kepala Bea Cukai Makassar ini terkuak berawal dari terungkapnya kasus pamer harta oleh mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Terdakwa Andi menjadi salah satu pejabat Kemenkeu yang disorot publik karena keluarganya diduga kerap pamer harta di media sosial dan kemudian viral.

Dalam kasus ini, Andhi disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Andhi Pramono Didakwa Terima Gratifikasi Senilai Rp58,8 Miliar

Andhi Pramono Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Kehadiran Wamenkum HAM di Raker Komisi III Diprotes karena Status Tersangka

Jakarta: Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) hadir di rapat kerja (raker) Komisi III DPR mendampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Kehadiran Eddy diprotes anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman karena berstatus sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham ada Wamenkum HAM. Apa yang tidak tahu status beliau ini? Diketahui status beliau Wamenkum HAM ini tersangka, ditetapkan oleh KPK," kata Benny di Ruang Rapat Komisi III DPR, Selasa, 21 November 2023.

Benny mengusulkan Eddy untuk keluar dari ruang rapat. Kehadirannya dinilai berpotensi membuat raker jadi cacat.

"Kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi III terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini," ujar Benny.

Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan soal status Eddy di raker tak ada relevansinya. Raker tetap dilanjutkan dengan kehadiran Eddy.

"Silahkan Pak Benny nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Benny. Sementara persoalanan status apa namanya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, jadi kita lanjut Pak Menkumham, silahkan," ucap Habiburokhman.

Pj Gubernur NTB Penuhi Panggilan KPK

KPK Hati-hati Usut Kasus Suap dan Gratifikasi Wamenkumham

Firli Dinilai Terima Gratifikasi Gara-gara Ganti Mobil di Mabes Polri

Jadi Tersangka KPK, Wamenkumham Diminta Taati Proses Hukum

Andhi Pramono Bakal Didakwa Terima Gratifikasi Rp50 Miliar Lebih

Firli Janjikan Pembeberkan Kronologi Kasus Wamenkumham

Korupsi, Bupati Mamberamo Tengah Nonaktif Dituntut 12 Tahun Penjara

Yasonna Tak Soal Eddy Hiariej Diperiksa KPK

Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tak mau mengomentari dugaan gratifikasi dan suap yang menyasar Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atawa Eddy Hiariej. Yasona juga belum tahu keberadaan Eddy Hiariej.

"Saya enggak tahu, saya enggak tahu. Saya baru sampai dari luar negeri," ucap Yasonna Laoly di Jakarta, baru-baru ini.

Yasonna mempersilakan KPK meneruskan proses hukum dugaan gratifikasi yang dilakukan Eddy Hiariej. Tapi, dia mengingatkan, proses penegakan hukum terhadap Eddy Hiariej tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Silakan proses, tetapi kita masih ada asas praduga tak bersalah," terang Yassona.

KPK menetapkan Eddy Hiariej bersama tiga orang lain sebagai tersangka kasus gratifikasi. Eddy Hieriej diduga menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp8 miliar untuk mengurus perubahan akta PT Citra Lampia Mandiri di Derektoran Jenderal Administrasi Hukum Umum.