Usulan Memajukan Jadwal Pilkada ke September Diduga Demi Kepentingan Presiden

Berdampak pada Elektabilitas, Kritik Ganjar ke Pemerintah Dievaluasi

PDIP: Penarikan Kader dari Kabinet Jokowi Keputusan Megawati

Presiden Jokowi Ungkap Alasan Investasi Asing di IKN Nihil

Presiden Joko Widodo mengungkapkan realisasi investor asing di IKN Nusantara masih minim, meski banyak Surat Minat atau Letter of Intent ke pemerintah. Namun Jokowi meyakini minat investasi asing terhadap megaproyek tersebut masih besar. 

Menurut Presiden Jokowi, sampai sekarang sudah ada 300 Letter of Intent yang sudah ditandatangani. Hanya saja realisasinya belum bisa dilakukan. 

Presiden menegaskan akan memberi kesempatan terlebih dahulu bagi investor dalam negeri untuk menggarap potensi pengembangan di IKN Nusantara. 

Sejak bulan lalu, Presiden Jokowi telah meresmikan sederet proyek pembangunan oleh investor dalam negeri di IKN. 

Joe Biden Tak Menanggapi Jokowi soal Kondisi di Gaza

Presiden Jokowi mengungkap hasil diplomatiknya mengenai kondisi di Gaza, Palestina dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Menurut Jokowi, Joe Biden tidak menanggapi upaya diplomatik yang disampaikan olehnya.

Hal tersebut diungkap Jokowi usai melepas bantuan kemanusiaan tahap dua di Bandara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Senin, 20 November 2023.

Presiden Jokowi mengungkap dirinya Presiden AS Joe Biden sebanyak dua kali, ketika ke Gedung Putih dan ketika menghadiri KTT APEC di San Fransisco, AS.

Dalam dua pertemuan tersebut, Jokowi menyampaukan ke Biden agar gencatan senjata segera dilakukan. Presiden Jokowi juga meminta agar bantuan kemanusiaan dapat dipermudah untuk bisa masuk ke Gaza.

Namun, Jokowi mengatakan Joe Biden tidak menanggapi hal tersebut. Menurut Jokowi, Joe Biden masih menampung aspirasi dari berbagai negara menganai kondisi Gaza, Palestina.

"Mungkin masih ditampung jadi pemikiran. Saya kira dari apa yang kami sampaikan pasti dapat, saya pastikan dicatat, menjadi catatan," jelas Jokowi. 

Puan Ungkap Peluang Bahas Status Jokowi di PDIP

Presiden Jokowi Desak Pemimpin APEC Hentikan Perang di Gaza

Presiden Jokowi mendesak para pemimpin APEC untuk segera bertindak menghentikan perang, menerapkan gencatan senjata, dan memastikan kelancaran pengiriman bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza. 

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam APEC Economic Leaders Retreat yang diselenggarakan di Moscone Center, San Francisco, AS, Jumat, 17 November 2023. 

Selanjutnya, mengenai pembangunan inklusif, Presiden Jokowi menuturkan bahwa APEC perlu memprioritaskan realisasi peluang dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tangguh. 

Presiden Jokowi mengatakan, untuk mewujudkan visi APEC 2040 diperlukan kebersamaan dan strategic trust, yang menjadi kunci untuk mempertahankan relevansi APEC sebagai forum ekonomi premier di kawasan. Selain itu, ketahanan ekonomi kawasan perlu diperkuat dalam rangka menjaga ketangguhan dalam rantai pasok global. 

Dalam hal pemanfaatan teknologi digital di kawasan, Presiden Jokowi menyebut bahwa APEC harus bersama-sama menjembatani kesenjangan digital melalui sinergi kebijakan dan penguatan infrastruktur yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, salah satunya dalam integrasi UMKM ke dalam ekosistem digital.

Presiden Jokowi Lepas Bantuan Kemanusiaan RI Tahap II ke Palestina

Jusuf Kalla Sepakat dengan Ganjar Soal Skor 5 buat Jokowi

Bukan PDIP, Jokowi Dinilai Lebih Kena Imbas Bila Harun Masiku Tertangkap

IPEF 2023: Indonesia Siap Jalin Kerja Sama dengan Semua Pihak

APEC Dinilai Perlu Dorong Kerja Sama Setara Perihal Transisi Energi

Jokowi Diduga Mengintervensi Penetapan Tersangka Firli

Aparat Dinilai Sulit Netral karena Jokowi Tak Berikan Teladan

Bedah Editorial MI - Pepesan Kosong Investasi Asing IKN

Presiden Joko Widodo akhirnya membenarkan bahwa belum ada investasi asing yang masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pengakuan tersebut diungkapkan di sela-sela kunjungan Presiden di APEC CEO Summit, di San Francisco, Amerika Serikat (AS).

Meskipun Jokowi berkeras bahwa investor asing segera bergabung dalam pembangunan di IKN. Dalam kunjungan itu, Jokowi sempat bertemu perusahaan raksasa untuk menawarkan terlibat dalam pembangunan IKN.

Dalam beragam kunjungan kenegaraan sebelumnya, Jokowi juga berkesempatan menawarkan pihak investor asing untuk terlibat dalam pembangunan IKN.

Sejumlah negara juga dikabarkan menyambut antusias terlibat di proyek IKN, seperti Malaysia, Australia, Jepang, Korea, Singapura, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara Eropa.

Makanya, pada awal November, Presiden mengaku harus mengerem investor asing yang ingin menanamkan modal di IKN. Dalihnya, Presiden ingin memberi kesempatan terlebih dahulu kepada investor lokal dalam negeri.

Lucunya, di kala Presiden mengaku mengerem investor asing, pelaku usaha dan investor dari Korea Selatan justru mengaku masih wait and see alias belum mau antre untuk memutuskan berinvestasi di IKN.

Mereka masih menantikan dinamika politik serta pemilihan umum dan presiden di Indonesia hingga tahun depan.

Akan tetapi, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia justru masih ngotot mengeklaim ada sekitar 200 minat yang masuk ke IKN dari para investor asing. Saking banyaknya, pemerintah harus mengerem potensi arus modal asing.

Anggota Fraksi PKS DPR Suryadi Jaya Purnama menyebut pengereman investasi asing masuk ke proyek IKN hanya gimik. Narasi pengereman dipandang sebagai upaya membuat proyek IKN seolah-olah laku keras. Kenyataannya hanyalah pepesan kosong.

Adapun investor asing yang diklaim mendukung IKN dipandang hanya sebatas mengajukan surat minat dalam bentuk letter of intent (LOI). Belum ada tanda nyata pembangunan yang berlangsung yang menandakan masuknya arus dana ke IKN.

Proyek raksasa IKN tentunya membutuhkan biaya superjumbo. Setidaknya Rp466 triliun untuk merampungkan proyek IKN pada 2045. Untuk permulaan pada 2022, pemerintah merogoh dana APBN Rp5,1 triliun. Sementara itu, untuk tahun ini, Badan Anggaran DPR sudah menyetujui anggaran Rp37 triliun.

Dengan demikian, merupakan langkah logis bagi pemerintah untuk menggalang investasi. Entah itu dari dalam ataupun luar negeri. Bagi pengusaha, juga sebuah langkah logis untuk melihat kepastian nasib akan investasi yang mereka tanamkan.

Mereka tentu enggan mempertaruhkan tanpa ada kepastian atas dana yang ditanamkan di saat masa pemerintahan Jokowi dipastikan berakhir pada tahun depan seiring pelaksanaan pemilu.

Apalagi, program pembangunan IKN membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sekitar 10-15 tahun. Pemodal tentunya tidak mau terburu-buru menanamkan dana bila mangkrak di pemerintahan berikut.

Para investor juga tentunya membutuhkan kepastian serta kejujuran dari pemerintah. Sikap yang justru tidak tampak dari pemerintahan saat ini.

Di satu saat, Presiden sibuk berkeliling untuk merayu investor asing. Sembari menarasikan larisnya proyek IKN di mata pemodal asing.

Akan tetapi, pemerintah kemudian mengaku harus mengerem investor asing. Setelah itu, Presiden justru mengaku belum ada arus dana asing untuk pembangunan IKN sembari kembali merayu investor asing.

Sejumlah kemudahan diberikan ke investor jika ingin terlibat dalam proyek IKN, seperti izin berusaha sampai 190 tahun, izin bangunan sampai 80 tahun, perusahaan asing bebas pajak, pajak perusahaan infrastruktur dikurangi 100%, dan gaji pekerja di IKN tak dipotong pajak.

Jika berbagai kemudahan tak membuat investor, terutama asing, tak bergairah masuk, pemerintah perlu melakukan evaluasi.

Yang pasti, investor membutuhkan kepastian berusaha pasca-Pemilu 2024 agar investasi yang ditanamkan tidak sia-sia.

Kerja Sama Antarnegara Butuh Saling Memahami Kebutuhan Nasional

Jokowi Ajak Negara Asia Pasifik Wujudkan Transisi Energi Berkeadilan

Jokowi Minta Peru Percepat Perjanjian Perdagangan Bebas

Kewenangan Presiden Seharusnya Dibatasi saat Transisi Kepemimpinan

Survei: 75% Masyarakat Tak Suka Presiden Jokowi Bangun Dinasti Politik

Jokowi Targetkan Indonesia Produksi 600 Ribu Mobil Listrik pada 2030

Presiden Jokowi Pamer IKN ke Mahasiswa Stanford

Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo menghadiri kuliah tamu di Stanford Doerr School of Sustainability California. Dalam paparannya, Presiden membanggakan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang saat ini sedang dibangun.

"Nusantara ini adalah ibu kota kami yang baru. Sebuah kota pintar berbasis hutan, 70% areanya hijau, area hutan, dan kita nanti akan menggunakan juga energi hijau dari matahari dan dari hidro," kata Presiden Jokowi, Kamis, 16 November 2023.

Presiden mengatakan IKN merupakan showcase transformasi Indonesia dalam hal penggunaan energi hijau, energi sinar matahari, hingga pembibitan tanaman yang diprioritaskan di ibu kota baru

Pada kesempatan itu, Presiden mengajak para mahasiswa Stanford untuk study tour di IKN untuk bisa lebih dekat melihat proses dan belajar mengenai keberlanjutan dalam suatu kota hijau dan cerdas .

Di Stanford Doerr School of Sustainability California, Presiden juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara otorita IKN dengan Stanford Doerr School of Sustainability, Stanford University. Kesepakatan ini meliputi bidang penelitian dan inovasi keberlanjutan.

Jokowi Bertemu Chairman ExxonMobil Corporation

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan Chairman ExxonMobil Corporation, Darren Woods, di sela acara KTT APEC yang dihelat di San Francisco, Amerika Serikat.

Selain menghadiri KTT APEC di San Francisco, Presiden Jokowi juga akan menggelar pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara anggota APEC lainnya. Turut dalam rombongan, diantaranya Menko Perekonomian, Menteri keuangan dan Kepala Otorita IKN.

Sebelum menghadiri KTT APEC, Presiden Jokowi juga menghadiri pertemuan ASEAN Caucus untuk APEC . Pertemuan tersebut untuk menyelaraskan suara dan tujuan ASEAN dalam konteks kerja sama perekonomian di APEC.

Presiden Jokowi juga menyempatkan untuk bertemu dengan CEO dan jajaran dari ExxonMobil, Dalam pertemuan dibahas sejumlah hal, di antaranya rencana pembangunan kilang petrokimia hijau dan carbon storage dengan total nilai investasi USD 151 miliar.

Jokowi mengajak ExxonMobil turut berinvestasi di bidang energi baru terbarukan (EBT) dan pembangunan infrastruktur hijau.

Bertolak ke San Francisco, Presiden Jokowi akan Hadiri KTT APEC

Usai melaksanakan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington DC, Presiden Joko Widodo beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan Angkatan Udara Andrews Selasa 14 November 2023. 

Presiden Joko Widodo melanjutkan perjalanan ke San Francisco untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC).

Keberangkatan Presiden Jokowi dan rombongan di Pangkalan Militer Andrews dilepas oleh Dubes RI untuk AS Rosan Perkasa Roeslani dan Atase Pertahanan KBRI Washington DC, Marsma TNI Tjahja Elang Migdiawan.

Presiden Jokowi terbang menuju San Francisco dengan didampingi Mendag Zulkifli Hasan, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granda Baay, serta Plh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden M Yusuf Permana. 

Sementara Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menlu Retno Marsudi telah berada di San Francisco untuk mempersiapkan kedatangan Presiden Jokowi dan rombongan.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo bertemu Chairman ExxonMobil Corporation Darren Woods di Hotel Four Seasons, San Francisvo, AS pada Rabu 15 November 2023. Pertemuan itu membahas soal pembangunan kilang petrokimia hijau dan fasilitas carbon capture storage (CCS) di Indonesia.

Apabila pembangunan kilang petrokimia tersebut bisa direalisasikan, maka akan menjadi salah satu yang tercanggih di dunia. Selain itu, fasilitas CSS-nya akan menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara.

JK Kritik Kepemimpinan Jokowi di Periode Kedua

Jusuf Kalla menyinggung soal situasi demokrasi di Indonesia saat ini yang mengalami masalah lebih cepat dibanding presiden-presiden sebelumnya. JK menilai demokrasi sudah berjalan baik di periode pertama Presiden Jokowi.
 
"Pak Jokowi bagus pertamanya (periode pertama). Bukan karena saya ada di situ. Saya tahu betul tidak ada masalah. Tapi setelah 10 tahun, ah, seperti tadi dikatakan (demokrasi mulai bermasalah)," kata JK dalam acara Habibie Democracy Forum di Jakarta, Rabu 15 November 2023.

JK merupakan Wakil Presiden yang mendampingi Jokowi saat periode 2014-2019. Ia mengeklaim tidak ada masalah bagi demokrasi di saat tersebut. Namun permasalahan mulai nampak pada periode kedua.
 
"Belum 10 tahun sudah bermasalah demokrasi kita di Indonesia ini dengan segala macam masalahnya," ujar JK.
 
Ia mengaitkannya dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi maksimal dua periode. Pembatasan masa jabatan itu, kata JK, terbukti benar untuk menekan terjadinya permasalahan demokrasi yang lebih fatal.
 
"Karena itu, benarlah konstitusi harus 10 tahun saja pemimpin itu. Jangan lebih," ujar JK.
 
Setidaknya permasalahan demokrasi yang dilihat JK ialah terjadinya dinasti politik dan nepotisme. JK membandingkan dengan era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.
 
Dalam satu dekade pertama kepemimpinan mereka, lanjut JK, tidak pernah terjadi dinasti politik. Praktik ini dimaknai dengan penempatan anak-anak presiden ke sejumlah kursi kekuasaan.

Jokowi Bicara IKN di Universitas Georgetown AS

Presiden Joko Widodo berbicara tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di hadapan para civitas Universitas Georgetown, Washington DC, Amerika Serikat.  

Usai memberikan pidato kebijakan di universitas tersebut, Presiden mendapatkan pertanyaan dari civitas Universitas Georgetown mengenai rencana ambisius Republik Indonesia dalam membangun IKN guna mengatasi keberlanjutan kelayakan huni dan pembangunan ekonomi.

Presiden Jokowi mengatakan 70% lahan IKN adalah kawasan hijau berupa hutan yang sekarang ini monokultur yang kemudian akan diperbaiki menjadi sebuah hutan yang heterogen, yang mendekati hutan hujan tropis.

Jokowi Dorong ASEAN Caucus Pecut Transisi Energi

Jokowi Girang Exxon Mobil Rogoh USD15 Miliar Bangun Kilang Petrokimia Hijau

Jokowi Dorong Percepatan Transisi Energi dalam ASEAN Caucus

Jokowi Apresiasi Pembentukan ASEAN Caucus