Dinamika Manuver Gibran dan Arah Politik Jokowi

Dalam dinamika pencapresan, Presiden Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka kerap tak sejalan dengan PDI Perjuangan. Padahal sebagai petugas partai, Jokowi seharusnya patuh pada perintah Megawati Soekarnoputri.

Keluarga besar Jokowi bahkan ikut melempar sinyal dukungan kepada sosok yang bukan bacapres PDI Perjuangan.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut saat ini terjadinya dansa-dansa politik. Berbagai manuver kekuasaan itu sering memunculkan sisi-sisi gelap dari kekuasaan politik.

Sisi gelap kekuasaan itu lah yang digunakan Megawati Soekarnoputri mengenai manuver politik putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. 

Gibran yang tengah menjabat Wali Kota Surakarta memang hanya ditemui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Namun, Hasto memastikan wejangan untuk Gibran berasal dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. 

Usai diceramahi Hasto, Gibran mengaku legowo. Bahkan menegaskan, tetap tegak lurus sesuai arahan Ketum PDIP.

"Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasehatnya dan sekali lagi saya sebagai kader PDIP Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan ibu Ketua Umum,"ujar Gibran di Press Konferense di DPP PDIP, Senin (22/5/2023).

DPP PDIP memanggil Gibran untuk mengklarifikasi pertemuannya dengan Prabowo Subianto yang dikemas sebagai acara makan malam bersama. Yang dipermasalahkan, makan malam berlanjut dengan aksi dukung Prabowo sebagai bacapres oleh kelompok relawan Jokowi-Gibran dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.  

Gibran sendiri mengaku, hanya menjadi tuan rumah saat mendampingi Prabowo malam itu. Gibran menegaskan, tidak ikut dalam aksi para relawan. Namun, belakangan Gibran menyatakan, tak sulit mengarahkan dukungan relawan.

Analis politik Hanta Yudha juga meyakini, manuver politik Gibran merupakan pesan politik dari Jokowi. Menurut Hanta, PDI Perjuangan sengaja bersikap lunak untuk meredam dampak manuver politik Jokowi.
 
Jokowi berulang kali melempar sinyal dukungan saat Ketua Umumnya belum membuat keputusan. Padahal pada Juni 2022, Megawati tegas mempersilakan kader yang berpolitik dua kaki untuk keluar.  

Berulang kali mendahulukan Megawati. Namun, tak kunjung ada sanksi terhadap Jokowi. Pada saat yang sama, DPP PDIP memberi peringatan keras terhadap dua kadernya, yang dinilai terlalu cepat buka suara.

DPP PDIP memang tidak satu suara menyikapi manuver politik Presiden Jokowi dan keluarganya. Sebagian memilih tidak percaya, Jokowi dan putra sulungnya berani menantang keputusan Megawati, dan ada pula yang menilai, DPP PDIP seharusnya bersikap lebih tegas menegakkan disiplin partai.

Saat mendeklarasikan bacapres yang diusung partainya, tiga kali kata disiplin diserukan Megawati. Boleh jadi, manuver politik keluarga besar Jokowi merupakan sinyal keretakan hubungan dengan Megawati.  

Denny Indrayana Beberkan 2 Strategi 'Busuk' Jelang Pilpres 2024

Jokowi Diminta Sadar Posisi

Ikut Campur Jokowi di Pilpres 2024 Disebut Kelewatan

Khawatir Pembangunan Tak Berlanjut, Jokowi Dianggap Tak Percaya Diri

Orang-orang di Sekeliling Jokowi Diminta Rileks Sikapi Kritik

Peretasan Medsos BEM UI Usai Menyindir Jokowi Disebut Terstruktur

Dianggap Tak Netral, BEM UI Ultimatum Jokowi

Sindiran 'Jokowi Milik Parpol' Disebut Bentuk Ekspresi BEM UI

Jokowi Didesak Tetap Lakukan Seleksi Pimpinan KPK

Pengamat: Pertemuan Prabowo-Jokowi Mengundang Implikasi Politik

Pengamat Politik, Ray Rangkuti menilai pertemuan Prabowo dan Jokowi yang semakin lengket mengundang satu implikasi politik yang melihatkan makin kuatnya dukungan Presiden Jokowi terhadap Prabowo.

"Pertemuan itu sebetulnya sudah megundang satu implikasi politik, yaitu makin menguatnya kelihatan dukungan Presiden terhadap pak Prabowo," ucap Ray.

Ray juga menyebut, pertemuan ini akan memunculkan asosiasi yang tinggi, dan cukup kuat bahwa intensitas pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo yang makin tinggi tentunya menguntungkan elektabilitas Prabowo.

"Secara tidak langsung, pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pak Jokowi dengan pak Prabowo itu dengan sendirinya berimplikasi kenaikan elektabilitas dari pak Prabowo," ujarnya.

Secara bersamaan, intensitas pertemuan Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo justru semakin rendah, setelah PDIP mengusung Ganjar sebagai petugas partai untuk menjadi bakal calon presiden 2024.

Ray menambah, pertemun Prabowo dan Jokowi belum sepenuhnya menunjukan arah dukungan Jokowi terhadap bakal calon presiden 2024, dan ini juga menunjukan skenario Jokowi yang ingin mengatakan, bahwa Ganjar Pranowo tidak semata-mata milik PDI Perjuangan dan harus dikembalikan ke publik.

Jokowi Bakal Teken Keppres Perpanjang Masa Jabatan Firli Cs

Peluang Indonesia Memperluas Akses ke Rantai Pasok Kendaraan Listrik AS

Upaya Indonesia menjalin kesepakatan perdagangan bebas terbatas dengan AS masih belum memperoleh kepastian. Tapi sebagian analis memperkirakan, baik AS maupun Indonesia memiliki kepentingan agar potensi kerja sama ini ditindaklanjuti.

Isu akses bahan baku mentah ke pasar negara-negara industri barat ikut diangkat dalam lawatan Presiden Joko Widodo ke KTT G7 di Hiroshima, Jepang, Sabtu 20 Mei, 2023. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menyebut, Presiden Jokowi menekankan kebijakan monopoli dan diskriminasi terhadap komoditas negara berkembang harus dihentikan.

"Setiap negara memiliki hak pembangunan atau right to development, dan hak untuk mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan nilai tambah juga harus dihormati," tambah Menlu Retrno. 

Selain itu, menurut mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scot Marciel menyebut, Amerika tidak pernah menutup perdagangan dengan Indonesia. Namun, untuk kesepakatan seputar bahan baku mineral, Amerika tetap mengedepankan isu seperti dampak lingkungan sesuai amanat Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang Pro Energi Hijau.

Sebagai perbandingan, kesepakatan Amerika Serikat dengan Jepang juga berpijak pada kesepahaman dalam banyak hal, mulai standar lingkungan hidup dan kepentingan bersama menjauhkan aset strategis dari Tiongkok.

Dominasi Tiongkok dalam industri mineral Indonesia mengganjar upaya Indonesia mengakses pasar AS.

Sementara itu, dari sudut Amerika sendiri, analis menilai pemerintahan Joe Biden juga memiliki kepentingan memperluas akses ke negara-negara berkembang di luar mitra perdagangan bebasnya selama ini.

Jokowi Tekankan Pentingnya Kerja Sama saat Bertemu Dewan Bisnis AS-ASEAN

Sufmi Dasco: Pertemuan Jokowi-Prabowo dalam Kapasitas Presiden dan Menteri

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor hari ini dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahananm bukan sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

"Pertemuan antara pak Prabowo dan pak Jokowi adalah hal yang biasa. Pertemuan antara presiden dan pembantu presiden sebagai menterinya tentu pak prabowo kerap dipanggil dan harus melaporkan program-program yang sudah dijalankan," ucap Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Namun, Dasco belum mengetahui isi pembicaraan antar keduanya, termasuk pembahasan soal pencapresan. 

Purnawirawan TNI-Polri Bertemu Jokowi Bahas Pilpres 2024

Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (Pepabri) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Selasa (23/5/2023).

Arahan presiden untuk Pepabri soal Pilpres 2024, menurut Tenaga Ahli Utama KSP Ali Muchtar Ngabalin yaitu sebagai langkah menjaga stabilitas keamanan nasional. Maka dari itu Presiden sebagai kepala negara, perlu melakukan komunikasi dengan seluruh komunitas di Tanah Air termasuk para Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri.

"Langkah yang paling terpenting adalah bagaimana menjaga stabilitas keamanan nasional, karena itu presiden yang menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara penting untuk melakukan komunikasi denga seluruh komunitas di Tanah Air termasuk dengan senior dan seniorita para Warakawuri dan Purnawirawan." jelas Tenaga Ahli Utama KSP Ali Muchtar Ngabalin.

Ali Muchtar menyampaikan, bahwa dirinya berharap para senior untuk ikut serta membantu apa yang telah dicita-citakan oleh presiden terhadap keamanan dan kesuksesan Pemilu 2024.

Akun Twitter BEM UI Diretas Usai Kritik Jokowi

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengungkapkan, akun Twitter BEM UI diretas usai mengunggah kritik terhadap Presiden Jokowi. Ia meyakini, peretasan dilakukan oleh orang yang tidak menyukai kritikan tersebut.

"Kami mencurigai betul, bahwa orang-orang yang melakukan ini adalah orang-orang yang tidak suka dengan kritik-kritik yang dilontarkan oleh BEM UI," ucap Melki.

Melki menyebut, sebelum akun Twitter ini diretas, BEM UI mengeluarkan dua konten, yakni sindiran yang mengarah ke Presiden Jokowi mengenai cawe-cawe politik dengan menggunakan fasilitas negara, serta menyebut Jokowi milik parpol bukan milik rakyat.

Setelah dua konten tersebut, BEM UI kembali mengeluarkan cuitan mengenai aksi peringatan 25 tahun reformasi pada 21 Mei 2023. Baru setelah, kata Melki, akun Twitter BEM UI diretas.

BEM UI: Presiden Jokowi Harusnya Mengawal Pemilu, Bukan Peserta Pemilu

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia kembali menyampaikan kritiknya. Kali ini, BEM UI mengkritik Presiden Jokowi kerap tidak netral dan menunjukkan keberpihakkan dalam Pilpres 2024.

"Presiden Jokowi harus mengawal pemilu, bukan mengawal peserta pemilu. Apalagi merekomendasikan rakyat untuk memilih salah seorang calon presiden yang dianggap mampu meneruskan banyak hal," ujar Melki di Primetime News Metro TV, Selasa (23/5/2023).

BEM UI menyebut bahwa Presiden Jokowi sekarang lebih pantas disebut milik parpol dan bukan milik rakyat. Kritik itu, kata Melki, dilontarkan dengan alasan yang jelas.

Melki mengaku, hingga saat ini belum ada mendapat respons dari Istana maupun segenap elite politik soal kritikannya. Ia berharap, Presiden Jokowi dapat memberikan bentuk komitmen yang tegas dalam menanggapi kritik ini.  

Sikap Jokowi yang menggunakan fasilitas negara, seperti menggunakan pesawat kepresidenan untuk mengantar balik salah seorang capres hingga menggunakan Istana Negara untuk mengumpulkan ketum-ketum parpol, menjadi alasan BEM UI mengeluarkan kritikan itu.

"Bagi kami idealnya seorang presiden itu mampu menegaskan pada publik, bahwa ia adalah negarawan, ia mampu untuk memberikan netral, dan fungsi presiden itu jangan sampai dilupakan. Dia juga adalah petugas rakyat," ujar Melki.

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Joanes Joko menyampaikan apresiasinya atas sikap kritis mahasiswa terhadap pemerintah. "Ketika kekritisan orang muda itu sudah berkurang, maka itu hanyalah senja dari sebuah bangsa," ujar Joanes.

"Tetaplah kritis, tetaplah memberikan masukan-masukan konstruktif terhadap semua isu-isu kebangsaan ini, selama itu bukan penghinaan," lanjutnya.

Indonesia-Iran Teken 10 Kesepakatan Kerja Sama

Presiden Joko Widodo menerima kehadiran tamu kehormatan Presiden Iran Seyyed Ebrahim Raisi di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5/2023). Pertemuan kedua pemimpin negara tersebut melahirkan 10 kesepakatan kerja sama. 

Berikut ini rincian 10 kesepakatan dalam pertemuan Jokowi-Ebrahim Raisi di Istana Bogor: 

1. Bidang preferensi perdagangan
2. Pemberantasan peredaran gelap narkotika, zat psikotropika dan prekursornya
3. Ilmu pengetahuan (Iptek) dan inovasi
4. Jaminan produk halal
5. Pengembangan sektor energi
6. Regulasi di bidang produk farmasi biologi, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan
7. Pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas
8. Bantuan administrasi timbal balik di bidang kepabeanan
9. Promosi perdagangan
10. Program pertukaran kebudayaan

Kunjungan kali ini merupakan yang perdana bagi Presiden Seyyed Ebrahim Raisi ke Indonesia sejak dilantik pada 2021 lalu. Kunjungan ini juga untuk mempererat jalinan kerja sama Indonesia dan Iran yang telah dijalin sejak 1950 silam.

Presiden Iran tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta pukul 09.28 WIB, dan langsung menuju Istana Kepresidenan Bogor. Rombongan pemerintah Iran disambut dengan rangkaian acara upacara kehormatan setibanya di Istana Bogor. 

Kemudian rombongan menuju ke Veranda untuk melaksanakan pertemuan tatap muka serta membicarakan kesepakatan. Presiden Seyyed Ebrahim Raisi bersama rombongan direncanakan berada di Indonesia hingga Rabu, 24 Mei 2023.

Langkah Bercabang Jokowi

Tegak lurus dengan keputusan partai sejatinya menjadi sikap yang harus diambil oleh setiap kader tanpa terkecuali. Tegak lurus pula ketika sudah muncul satu nama yang dijadikan sebagai bakal calon presiden (bacapres) di Pemilu 2024. 

Tetapi langkah Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDI Perjuangan malah justru terlihat bercabang, ke kanan dan ke kiri. Padahal, partai banteng moncong putih sudah memutuskan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bacapres pada 21 April silam.  

Sulit bagi publik untuk teryakinkan bahwa Jokowi sudah ajek di dalam gerbong pemenangan Ganjar. Ketika acara halalbihalal relawan Jokowi di Senayan, Sabtu (13/5/2023) lalu digelar, Ganjar hadir tapi tidak dengan si empunya nama.

Jokowi baru datang keesokan harinya dalam acara Musyawarah Rakyat (Musra) yang juga diinsiasi para relawannya. Di sana, dia menerima tiga nama capres versi Musra yaitu Ganjar, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Alih-alih mengatakan dirinya sudah menjatuhkan pilihan kepada Ganjar sesuai dengan keputusan partai, ia justru berujar: "Itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai."

Publik dibuat semakin terheran-heran karena putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Solo, Jumat (19/5/2023). Relawan Gibran dan Jokowi se-Jateng dan Jatim bahkan kemudian resmi mendukung Prabowo sebagai capres 2024. 

Embusan kecurigaan bahwa Jokowi lebih mendukung Ketua Umum Partai Gerindra itu menjadi penerus tongkat estafet karena Kaseang Pangarep selaku putra bungsu Jokowi viral di media sosial mengenakan kaos bergambar Prabowo.

Bisa jadi sikap dua kaki trah Jokowi ini yang membuat Gibran diminta memberi klarifikasi di Kantor DPP PDIP, Menteng Jakarta Pusat, Senin (22/5). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kemudian menasihati Gibran untuk mengantisipasi dansa-dansa politik menjelang Pemilu 2024. 

Namun, sulit kiranya menghentikan dansa-dansa itu sepanjang Jokowi terus mengambang dan belum berada dalam satu orkestrasi pencapresan bersama PDIP. Semakin pelik karena sang petugas partai sepertinya memilih berada di sudut berbeda sambil terus menabuh genderang tarian.

PDIP: Gibran Tegak Lurus Sesuai Arahan Partai

Pertemuan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dengan bakal calon presiden (bacapres) Partai Gerindra Prabowo Subianto disorot. Politikus PDI Perjuangan Aria Bima menepis anggapan putra sulung Presiden Jokowi tersebut sudah tidak sejalan dengan partai. 

"Kalau sikap Gibran sebagai Kader PDI Perjuangan jelas dan tegas yaitu tegak lurus terhadap keputusan partai," ujar Aria Bima dalam Primetime News, Metro TV, Senin (22/5/2023).

Aria Bima mengatakan, isu miring soal dukung-mendukung wajar terjadi, terlebih mendekati tahun politik. Oleh karena itu, PDI Perjuangan memanggil Gibran untuk diberi nasihat bagaimana cara menyikapi hal-hal semacam itu.

"Penggiringan semacam itu sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, nasihat-nasihat yang diberikan Pak Sekjen dan Komarudin Watubun, yakni bagaimana memahami atmosfer saat ini penyikapan-penyikapannya," kata Aria.

Sementara itu, pakar komunikasi politik Effendi Gazali mengatakan, saat ini sikap relawan Jokowi-Gibran yang mendukung Prabowo belum bisa diartikan sebagai sikap dari Presiden Jokowi. Dukungan tersebut baru bisa diartikan sebagai pindahnya dukungan relawan Jokowi ke Prabowo Subianto.

"Saya belum melihat itu sebagai sebuah sikap Presiden Jokowi yang nyata-nyata dua kaki, lain mungkin dengan persepsi publik. Namun, apakah Presiden Jokowi memberikan kebebasan kepada dua anaknya? itu juga kita belum tahu. Yang pasti ada pada saat ini adalah Relawan Jokowi yang pindah ke Prabowo," ujar Efendi. 

Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di angkringan Omah Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Sejumlah elemen sukarelawan pendukung Jokowi-Gibran juga ikut hadir dalam pertemuan tersebut dan menyatakan dukungannya kepada Prabowo.

Gestur Politik Keluarga Jokowi Miring ke Prabowo

Gestur politik Presiden Joko Widodo dan keluarganya yang condong ke capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto memicu banyak reaksi, baik dari internal PDIP, partai lain, dan para analis. Sebab, PDI Perjuangan sudah mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capresnya.

Pada Jumat (19/5/2023) malam, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto berserta rombongan tampak tiba di Angkringan Jajar, Laweyan, Surakarta. Kedatangan Prabowo disambut langsung Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka bersama belasan perwakilan relawan Jokowi-Gibran.

Prabowo menyebut tujuan kedatangannya ke Surakarta hanya silaturahmi dengan Gibran. Karena itu, ia mengaku kaget mendapat dukungan maju nyapres dari relawan Gibran-Jokowi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Prabowo mengaku, dukungan relawan Gibran-Jokowi tersebut merupakan kehormatan besar. Bakal calon presiden dari Partai Gerindra itu pun mengundang para relawan untuk datang ke Hambalang.
 
Relawan Gibran-Jokowi se-Jateng dan Jatim resmi menyatakan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024. Hal tersebut disampaikan oleh relawan Gibran-Jokowi Jateng dan Jatim saat bertemu Prabowo Subianto secara langsung.

Gestur politik Gibran ini lantas dibaca sebagai dukungan Jokowi dan keluarga terhadap Prabowo secagai bakal calon presiden 2024. Apalagi, sebelumnya anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep sempat membuat jagat politik heboh saat ia  memakai kaos bertulis Prabowo.

Bagi pengamat politik Ray Rangkuti, gestur politik keluarga Jokowi ini merupakan bentuk permainan politik dua kaki. Jokowi seakan ingin mamastikan bahwa jika pilpres berlangsung dua putaran, maka yang akan maju adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Menurut Ray Rangkuti, Jokowi merasa aman jika kedua capres itu yang maju ke putaran kedua.

Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengingatkan para kader yang lahir dari rahim PDIP jangan sekali-sekali berkhianat. Kendati begitu, ia menampik bahwa penyataanya itu ditujukan secara khusus terhadap keluarga Jokowi.
 
DPP PDIP menyikapi serius manuver keluarga Jokowi yang menunjukkan gestur politik miring ke Prabowo. Gibran pun dipanggil ke DPP PDIP. 

Tentu secara antropologis, keluarga Jawa akan cenderung tidak mencolok dalam bersikap. Jika sebuah sikap sudah dipertontonkan secara terang-terangan, maka maknanya akan serius.

Namun, PDIP masih bersikap hati-hati menyikapi gestur politik Wali Kota Surakarta Gibran Rakabungming Raka dan umumnya gestur politik keluarga Jokowi. Buktinya, DPP PDIP memilih tidak memberi sanksi terhadap Gibran.

IMF Sebut Ekonomi Indonesia Baik & Stabil

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyebut, kondisi ekonomi Indonesia cukup baik dan stabil di tengah situasi perekonomian dunia yang tak menentu. Hal itu disampaikan dalam pertemuan G7 dengan Presiden Joko Widodo di Hiroshima, Jepang, Sabtu (20/5/2023).

Presiden Jokowi menyatakan, bahwa ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh 5,1% pada 2023, dan 5% pada 2024.

Dalam kesempatan yang sama, Kristalina berharap Indonesia dapat ikut serta dalam memberikan bantuan kepada negara berkembang lainnya, terutama untuk mengentaskan kemiskinan.

Bertemu Zelenskyy, Jokowi Tegaskan Indonesia Terus Dukung Perdamaian di Ukraina

Manuver Politik Pembisik yang Tak Baik

Manuver politik dengan gaya pembisik, sebenarnya menarik untuk ditilik. Pasalnya, manuver itu agak kurang mengena logika.

Saat ini sudah ada tiga poros kekuatan politik yang siap terjun dalam Pilpres 2024. Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan, Koalisi Pendukung Ganjar Pranowo yang terdiri dari PDIP, dan PPP, serta KKIR yang mencapreskan Prabowo Subianto.

Setelah PPP merapat ke kubu Ganjar, KIB tak lagi relevan. Partai Golkar kini sibuk kasak-kusuk mencari negosiasi yang paling menguntungkan. Sedangkan PAN, tak lagi jelas ke mana arah haluan.

Jika peta capres sudah terkonfirmasi, pertanyaan tentang siapa yang mau mendengar bisikan Jokowi mencuat. Selain itu, ke mana sosok cawapres hasil musra akan dibisikkan juga jadi pertanyaan.

Saat berpidato di depan para pendukungnya akhir pekan lalu, Jokowi tak lagi berbicara mengenai warna rambut, atau wajah yang berkerut. Dekat dengan rakyat, berani, dan paham bagaimana memajukan negeri, itulah rekomendasi sosok capres terkini dari Presiden Jokowi. 

Bila relawan pendukung mendapat kisi-kisi, maka parpol pendukung akan dibisiki. Rencana Jokowi untuk bisik-bisik dinilai sebagai upaya Jokowi memantapkan posisinya sebagai king maker dalam Pilpres 2024.

Sulit membayangkan Jokowi membisiki partainya sendiri. PDI Perjuangan, tentu akan menegosiasikan sosok cawapres dengan PPP serta parpol lain yang sepakat untuk mendukung Ganjar, bukan dengan Jokowi.

PDI Perjuangan pun merasa terganggu dengan manuver politik Presiden Jokowi dan relawan pendukungnya. Lembaga Riset Continuum memotret perbincangan di Twitter pada 2-6 Mei 2023 dengan merekam setidaknya 15.598 perbincangan warganet. Dari analisis big data, 92% warganet di Twitter khususnya, mengeluhkan tindakan presiden mengumpulkan enam ketua umum parpol yang populer dengan sebutan cawe-cawe. 

Sedangkan, menurut kajian pusat studi media dan demokrasi, dari 15 ribu perbincangan yang terjadi di media sosial, terdapat 79,4% netizen yang berpendapat presiden harus bersikap netral. Walau menuai kritik, tampaknya Presiden Jokowi masih terus asyik menggelar manuver politik.
 
Konsolidasi parpol koalisi, juga dapat dibaca sebagai intervensi agar parpol mengikuti keinginan Jokowi. Padahal para ketua umum partai koalisi seharusnya bebas memilih jalan nya sendiri.

Jokowi Ajak Negara G7 Kontribusi Hadapi Ancaman Perubahan iklim

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pertemuan negara-negara G7 di Hiroshima, Jepang. Dalam pertemuan itu, Jokowi mengajak anggota negara G7 untuk turut berkontribusi dalam menghadapi ancaman perubahan iklim.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidatonya pada sesi mitra kerja G7di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang.

Jokowi menyatakan untuk mendukung pencegahan ancaman perubahan iklim, bumi ini membutuhkan aksi yang nyata bukan hanya sekedar omongan yang tidak membuahkan hasil konkret.

Menurut Jokowi, Indonesia sebagai negara dengan hutan seluas 128 juta hektare telah meningkatkan target penurunan emisi sebesar 31, 89%. Ia juga menegaskan bahwa dukungan pendanaan iklim bagi negara berkembang harus konstruktif dan jauh dari kebijakan diskriminatif yang mengatasnamakan lingkungan.
 
Dalam pertemuan sesi mitra kerja G7, Jokowi mendorong semua negara untuk meningkatkan aksi konkret menghadapi ancaman perubahan iklim. Jokowi juga menyampaikan sejumlah langkah yang sudah Indonesia lakukan antara lain menekan angka deforestasi hutan, rehabilitasi 600 ribu hektare hutan mangrove serta mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Presiden Jokowi Bertemu PM Inggris Bahas Pembangunan Energi dan Ekosistem Kendaraan Listrik

Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan PM Jepang Fumio Kishida dan PM Inggris Rishi Sunak dalam KTT G7 di Hiroshima, Jepang, Sabtu (20/5/2023). Presiden membahas sejumlah proyek strategis kerja sama Indonesia dengan dua negara tersebut. 

Dalam pertemuan bilateral dengan Rishi Sunak, Presiden Jokowi mengapresiasi Inggris tentang realisasi proyek energi surya di Sumba dan energi hydro di Lombok, Bali, dan Sumatra Barat. Jokowi mengapresiasi hibah Inggris, kurang lebih USD 11 juta untuk transportasi berkelanjutan di sejumlah daerah. Presiden Jokowi berharap agar hibah tersebut dapat diperluas hingga ke IKN. 

Sementara itu, dalam pertemuan bilateral dengan PM Jepang Fumio Kishida, Presiden Jokowi memastikan peningkatan kemitraan kedua negara secara luas dan konkret khususnya di bidang ekonomi Indonesia Japan Econocis Partnership Agreement (IJEPA).

Presiden juga membahas tentang transisi energi, Indonesia mendorong percepatan realisasi komitmen Jepang sebesar USD 500 juta untuk teknologi rendah karbon sebagai upaya mencapai net zero emission. 

Presiden Jokowi Bahas Perdagangan hingga IKN dengan PM Jepang

Presiden Jokowi akan Menghadiri Pertemuan Bilateral dengan PM Jepang dan Inggris di Hiroshima

25 Tahun Reformasi, Demokrasi di Indonesia Belum Sepenuhnya Kokoh

Era reformasi sudah berjalan 25 tahun. Tetapi demokrasi di Indonesia relatif belum sepenuhnya kokoh. Bahkan, kebebasan sipil yang jadi syarat mutlak sebuah demokrasi masih belum menemukan ruang kebebasannya.

Menurut Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, kepemimpinan Jokowi selama delapan tahun terjadi kemerosotan yang dalam pada demokrasi di Indonesia.

"Kita punya harapan besar dulu, ketika Pak Jokowi terpilih di 2014, kita melihat sosok pemimpin sipil dan rekam jejak sebelumnya, ada harapan demokrasi akan tumbuh dan semakin baik. Tetapi kenyataannya, setelah delapan tahun bukan perkembangan justru terjadi penurunan terus menerus," ujar Herzaky dalam Metro Pagi Primetime, Metro TV, Sabtu (20/5/2023).

Sementara itu, Peneliti SMRC Saidiman Ahmad menilai arah pembangunan pemerintahan Jokowi berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Di era Jokowi, pembangunan terlihat hanya fokus pada ekonomi dan mengesampingkan aspes demokrasi.

"Arah pembangunan pemerintahan Pak Jokowi agak-agak berbeda sedikit dengan yang dilakukan di masa sebelumnya. di masa Pak SBY, jika kita lihat dari berbagai pernyataan Jokowi memang lebih fokus ke pembangunan ekonomi, sementara ada kesan bahwa aspek kebabasan, demokrasi, kebebasan sipil tidak mendapatkan perhatian yang cukup serius," ujar Saidiman.

Menurut Herzaky, seharusnya pembangunan demokrasi dan pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan. Hal itu sudah terbukti bisa dilakukan di era pemerintahan SBY.

"Berbicara demokrasi dan pembangunan ekonomi, seharusnya bisa seiring sejalan begitu. Di pemerintahan Pak SBY, kita lihat pada 2004 sampai dengan 2014, Pak SBY bisa membuat APBN yang semula hanya Rp400 triliun bisa menjadi Rp1.800 triliun dan juga terjadi peningkatan indeks demokrasi yang signifikan di Pemerintahan Pak SBY," jelas Herzaky. 

Sebelumnya, The Economist Intelligence Unit merilis indeks demokrasi pada aspek kebebasan sipil pada 2019-2020 di Indonesia mendapat skor hanya 5,59, skor ini jauh dari rata-rata negara yang menganut sistem demokrasi yakni 6,48.