Pemprov Jateng Umumkan UMK 2024

Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Nana Sudjana resmi mengumumkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024. Berlaku mulai 1 Januari 2024.

Bsaran UMK dituangkan dalam surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023.

Dalam surat tersebut, Kota Semarang ditetapkan dengan UMK tertinggi sebesar Rp3.243.969. Sementara UMK terendah di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp2.038.005.

Penetapan UMK 2024 berdasarkan surat Menteri Ketenagerjaan tentang penyampaian informasi tata cara penetapan upah minimum tahun 2024, serta data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan untuk penetapan upah minimum tahun 2024. 

Selain itu, penetapan UMK 2024 memperhatikan inflasi provinsi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dan nilai alfa. Penentuan nilai alfa menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah.

"Kebijakan penetapan upah minimum ini merupakan program strategis nasional, maka pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat penetapan UMK 2024," ujar Nana, Jumat, 1 Desember 2023.

Nana menegaskan UMK ini hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara bagi pekerja atau buruh yang sudah bekerja lebih dari satu tahun tahun upahnya berpedoman pada struktur skala upah.

"Bagi perusahaan yang melanggar akan kami kenai sanksi," kata Nana.

 

Buruh Sweeping Pabrik Ajak Mogok Kerja

Bekasi: Ratusan masa buruh dari berbagai serikat pekerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menggelar aksi konvoi dan sweeping ke pabrik-pabrik. Mereka mengajak buruh lainnya untuk mogok kerja dan ikut menolak penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024. 

Mereka sweeping ke berbagai pabrik di kawan MM2100,  Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Mereka memaksa perwakilan pekerja untuk ikut aksi mogok.

Buruh menolak kenaikan upah sebesar 1,69 persen yang rencananya akan disahkan oleh Pj Gubernur Jawa Barat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51, masa buruh meminta pemerintah menaikan UMK 2024 sesuai dengan rekomendasi yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi sebesar 13 persen.

Demo Buruh Berujung Ricuh dengan Sopir Truk

Bekasi: Kericuhan terjadi antara masa buruh dengan para sopir truk pada saat aksi unjuk rasa para buruh secara nasional. Sopir truk kesal karena aksi buruh menyebabkan kemacetan parah.

Masa buruh memblokade akses keluar tol Jakarta-Cikampek (Japek) menuju Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani. Hal ini membuat para sopir truk kesal, karena kendaraan yang ingin keluar menjadi tertahan hingga tiga jam lebih.

Tidak terima dengan keluhan para sopir truk, masa buruh memukul badan truk melampiaskan kekesalan. Para sopir truk juga melawan.

Wakapolres Metro Bekasi Kota AKBP Dhany Aryanda juga nyaris terlibat baku hantam terbawa suasana. Padahal dia hendak melerai keributan antara buruh dengan sopir truk.

Usai memblokade jalan di Simpang Empat, masa burh bertolak Ke kawasan Bantar Gebang. Lokasi tersebut merupakan wilayah sejumlah industri perusahaan.

Para buruh menuntut adanya kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Aksi ini juga digelar di sejumlah wilayah secara serentak.

Unjuk Rasa Buruh di Bekasi Berujung Ricuh

Aksi unjuk rasa buruh di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh, Kamis, 30 November 2023. Polisi berupaya menghalau masa aksi yang akan memblokade akses Gerbang Tol Cibitung. 

Aksi saling dorong antara polisi dan buruh terjadi di depan Gerbang Tol Cibitung menuju kawasan industri MM2100, Kabupaten Bekasi. Aksi yang awalnya kondusif menjadi mencekam saat polisi berupaya menghalau buruh yang mencoba memblokada akses Gerbang Tol Cibitung.

Akibatnya, akses masuk ke kawasan industri MM2100 melalui Gerbang Tol Cibitung lumpuh. Aksi ini dilakukan massa yang tergabung dalam Buruh Bekasi Melawan.

Mereka menuntut Pemprov Jawa Barat menaikkan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang sudah diajukan sebesar 13,99%. Mereka juga menolak penetapan UMK berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2023 yang dianggap tidak berpihak pada buruh.

Buruh Gelar Aksi Mogok Nasional

Jakarta: Para buruh di kawasan industri menggelar aksi mogok nasional serempak di seluruh wilayah Indonesia. Mereka mendesak pemerintah agar menaikkan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Aksi mogok nasional ini melibatkan jutaan buruh di beberapa tempat, di antaranya wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, hingga Papua.

Mereka menyuarakan agar UMK bisa naik 15 persen, atau di atas 15 persen. Diharapkan gubernur dari masing-masing provinsi bisa mendengarkan aspirasi mereka.

Buruh Mulai Mogok Hari Ini Desak Kenaikan UMP DKI dan UMK

Buruh Kepung Gedung Sate Tuntut Pj Gubernur Tak Ubah Usulan UMK

Massa dari Partai Buruh dan aliansi buruh menggelar unjuk rasa di depan gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat menuntut UMK yang direkomendasikan bupati dan wali kota se-Jawa Barat. 

Dengan membawa bendera serikat buruh, massa buruh menuntut pejabat Gubernur Jawa Barat untuk tidak mengubah rekomendasi UMK dari wali kota, bupati se-Jawa Barat dengan rata-rata kenaikan upah minimum kota sebesar 10-14,2%.

Massa buruh mengancam akan mogok massal selama tiga hari berturut-turut, bila Pj Gubernur mengubah rekomendasi UMK yang telah diajukan.

Tolak UMP 2024, Jutaan Buruh Dipastikan Demo pada 30 November-13 Desember 2023

Variabel Alfa Bikin Penetapan UMP Untungkan Pemberi Kerja

Penetapan UMP DIY Libatkan Unsur Buruh dan Pengusaha

Buruh Tolak Kenaikan UMP DKI hanya Rp165 Ribu

Regulasi Pengupahan dan UU Cipta Kerja Disorot Pascapolemik Penetapan UMP

Pemprov Bengkulu Menetapkan UMP Naik 3,38% pada 2024

Kemenaker: 26 Provinsi Sudah Tetapkan UMP 2024

Naik Rp100 Ribu, UMP DKI Jakarta Jadi Rp5 Juta/Bulan

Siap Mogok! Buruh Tolak Kenaikan UMP DKI 2024

5 Juta Buruh Diprediksi Ikut Mogok Kerja Nasional

Kenaikan UMP 2024 Tak Sesuai Keinginan, Buruh Bakal Mogok Kerja

KSPI Tegaskan Tolak Besaran Kenaikan UMP 2024

Pemerintah Pastikan Upah Naik, Buruh: Kemnaker Melakukan Kebohongan Publik

Prabowo Dinilai Mengintimidasi Buruh

Buruh di Indonesia Diminta Boikot Produk Israel

Serikat Pekerja Banten Deklarasi Dukung Amin di Pilpres 2024

Buruh dari Provinsi Banten mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan wakil presiden. Mereka berharap pasangan Amin bisa lebih memperhatikan dan menjahterakan kaum buruh.

Deklarasi dukungan kepada pasangan Anies-Gus Imin berlangsung di Kantor DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Banten di Cikokol, Kota Tangerang.

Dalam deklarasinya buruh asal Provinsi Banten ini menyatakan mendukung penuh dan optimistis akan memenangkan Anies dan Muhaimin di Provinsi Banten. Dukungan ini tak lepas dari keinginan agar pasangan Amin bisa membawa perubahan pada kesejahteraan kaum buruh.

Koordinator Poros Buruh Sektor FSP KEP KSPSI Banten, Edi Priyanto meyakini deklarasi dan dukungan kaum buruh untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan mengubah nasib para kaum buruh pada masa mendatang.

Buruh Tuntut UMP DKI Tahun Depan Naik Jadi Rp6 Juta

Buruh Desak Pemerintah Tetapkan Kenaikan Upah 15%

Partai Buruh Ancam Laporkan Lima Hakim MK Buntut Gugatan UU Ciptaker Ditolak

Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal menyesalkan putusan lima hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja sudah sesuai dengan konstitusi.

Said Iqbal menyatakan Partai Buruh menolak putusan hakim dan akan melakukan aksi mogok kerja. Aksi mogok kerja ini sebagai bentuk sikap kecewa terhadap keputusan MK. Rencananya aksi mogok kerja akan dilakukan pada awal November 2023.

"5 juta buruh setop produksi seluruh Indonesia di 38 provinsi, lebih dari 300 kabupaten/kota di kota-kota industri, 100 ribu pabrik akan setop, dan itu akan merugikan Rp200 triliun," ujar Ketua Partai Buruh Said Iqbal, Selasa, 3 Oktober 2023.

Partai Buruh dan Aliansi Buruh akan menggugat lima hakim MK ke Majelis Kehormatan MK. Said menilai adanya unsur politis yang mempengaruhi putusan gugatan MK Undang-Undang Cipta Kerja. 

"Partai Buruh berpendapat harus diperiksa lima hakim yang menyatakan konstitusional terhadap Undang-Undang Cipta Kerja," ungkapnya.

Uji Materi UU Cipta Kerja Ditolak, Buruh Ancam Mogok Kerja

Jakarta: Buruh kecewa terhadap keputusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan  Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Aliansi buruh mengancam akan mogok kerja.

Aksi mogok kerja ini sebagai bentuk sikap kecewa terhadap keputusan MK. Rencananya akan dilakukan pada awal November 2023.

"Apabila hakim MK memberikan keputusan tidak sesuai harapan kepada para buruh, maka kami akan melakukan berbagai aksi di seluruh Indonesia,"ujar Ketua Partai Buruh Said Iqbal, Selasa, 3 Oktober 2023.

Selain itu, Partai Buruh dan Aliansi Buruh akan menggugat lima hakim MK ke majelis kehormatan MK. Said menilai adanya unsur politis yang mempengaruhi putusan gugatan MK Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebanyak lima permohonan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, UU tersebut dinyatakan konstitusional dan memiliki kekuatan hukum mengikat.
 
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan salah satu putusan perkara, Senin, 2 Okotber 2023.
 
Ada beberapa hakim yang memiliki pendapat berbeda. Namun, MK tetap menolak gugatan UU Cipta Kerja.

Buruh Tuntut UU Ciptaker Dicabut & Upah Naik 15 Persen

Jakarta: Sekitar 10.000 buruh dari berbagai federasi serikat buruh nasional berkumpul di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk mengawal pembacaan judicial review UU cipta kerja, Senin (2/10/2023).

Ribuan buruh ini menyaksikan langsung pembacaan putusan judicial review omnibus law UU cipta kerja yang dibacakan langsung oleh Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Mereka menuntut agar UU cipta kerja ditolak karena dinilai inkonstitusional dan merugikan buruh.

Dalam orasinya para buruh menyampaikan beberapa hal di antaranya menolak adanya PHK yang semakin dipermudah. Selain itu jam kerja buruh yang seharusnya lebih manusiawi serta menolak adanya sistem rekrutmen dengan cara outsourching.

Di samping tuntutan di atas, para buruh juga menuntut kenaikan upah minimum sebanyak 15 persen. Tuntutan tersebut berdasarkan inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini yang mengacu pada upah minimum Jakarta sebesar Rp4,9 juta per bulan diharapkan naik menjadi Rp5,6 juta per bulan.. 

Pemerintah sendiri sebelumnya telah menaikkan gaji ASN sebesar 8 persen dan uang pensiunan PNS naik 12 persen. Sementara buruh merasa tidak ada kenaikan sejak tiga tahun terakhir atau sejak tahun 2020. 

Ribuan Buruh Tuntut Pencabutan UU Ciptaker

Ribuan buruh berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat untuk mengawal putusan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Senin, 2 Oktober 2023. Para buruh menuntut Undang-Undang Cipta Kerja dicabut. 

Unjuk rasa berlangsung di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) bertepatan dengan sidang putusan gugatan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Unjuk rasa diikuti lebih dari 60 Federasi Serikat Buruh Nasional. 
 
Pengunjuk rasa menyampaikan dua tuntutan, yakni pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja dan menaikkan upah buruh 15 persen pada 2024.

Rekayasa arus lalu lintas diberlakukan selama aksi buruh berlangsung. Di antaranya kendaraan dari arah Hotel Indonesia menuju Medan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan atau Jalan Medan Merdeka Selatan.

6.000-an Personel Dikerahkan untuk Amankan Demonstrasi di Patung Kuda