Masa Depan Indonesia, Politikus NasDem Minta Milenial Tak Minder

60 Bed di RSJ Siap Tampung Caleg Stres Kalah Pileg di Babel

Bawaslu Nyatakan KPU Bersalah soal Keterwakilan Perempuan Caleg

Potensi Banyak Caleg Stres, RS di Jateng Buka Layanan Poli Jiwa

Rumah Sakit di Kabupaten Bandung Siap Tampung Caleg Stres

7 Rumah Sakit di Jateng Disiapkan Tangani Caleg Depresi

RSUD Batam Siapkan 2 Dokter Jiwa untuk Caleg Gagal

RSUD Embung Fatimah Batam menyiapkan dua dokter jiwa untuk menangani gangguan jiwa akibat gagal nyaleg.

Kecolongan, KPUD Manggarai Barat Tetapkan Terpidana sebagai Caleg

Heboh Voice Note Diduga Kades Ancam Cabut Bansos Warga yang Tak Pilih Caleg Tertentu

Bawaslu Riau Tertibkan 41 Ribu APS Kampanye

8 Staf Kepresidenan Mundur

Jakarta: Delapan pegawai di Kantor Staf Presiden (KSP) mundur. Mereka pamit karena hendak bertarung di pemilu legislatif.

Pengunduran mereka untuk menjaga netralitas. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan, mereka harus mundur karena kini berstatus aparatur sipil negara (ASN). Mereka terlibat urusan politik praktis 2024.

"Sebagai caleg, mereka harus mundur dan itu sudah dilakukan," kata Moeldoko di Jakarta, baru-baru ini.

Alasan lainnya dari pengunduran diri tersebut karena mereka memutuskan untuk bergabung dalam tim kampanye nasional (TKN).

"Yang kedua ada yang sebagai anggota TKN, tim kampanye nasional." ucap Moeldoko.

Rusaknya Integritas Wasit Pemilu

Jadi Caleg dan Tim Kampanye, 8 Pegawai Kantor Staf Presiden Mengundurkan Diri

Komisi II DPR: Anggota Bawaslu Medan 'Pemalak' Caleg Bikin Malu

Peras Caleg, 2 Anggota Bawaslu Medan Ditangkap

Medan: Polda Sumatra Utara (Sumut) menangkap dua Anggota Bawaslu Kota Medan terkait pemerasan terhadap caleg DPRDP Kota Medan. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka.

Kedua tersangka itu adalah Azlansyah Hasibuan dan Fahmi Wahyudi Harahap alias Midun. Fahmi ditangkap setelah menerima uang dari caleg DPRD Kota Medan di salah satu hotel berbintang di Kota Medan.

"Keduanya sudah dilkukan penahanan," ujar Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, Jumat, 17 November 2023.

Kasus ini sudah didalami oleh penyidik Tim Saber Pungli sejak operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan hingga proses pemeriksaan. Dalam perkara pemerasan anggota komisioner Bawaslu Medan terhadap salah satu caleg DPRD kota Medan. Terkait pengurusan kelengkapan administrasi .

Selain tetapkan tersangka, Penyidik Saber Pungli Polda Sumut juga masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang kini belum diketahui siapa saja. 

Caleg Berstatus Ketua RT/RW di Palu Diminta Mundur

Curi Start Kampanye, Bawaslu Kota Kupang Turunkan Ratusan Baliho Caleg

12 Eks Narapidana Bertarung jadi Caleg di Bangka Belitung

Bawaslu Bangka Sebut APK Caleg Bertebaran Tak Perlu Ditindak

Bedah Editorial MI: Calon Wakil Rakyat Remang-Remang

Transparansi selalu berbanding lurus dengan tepercaya. Keduanya ibarat dua sisi dalam satu koin uang. Dalam konteks komunikasi, keterbukaan atau transparansi akan berkontribusi pada tingkat kepercayaan yang tinggi. Dalam konteks pemilu, transparansi akan memastikan bahwa sistem perwakilan rakyat bekerja demi kepentingan publik. 

Transparansi jelas menghadirkan kebaikan demi kebaikan, menghasilkan manfaat positif bagi semua pihak yang terlibat karena semuanya berlangsung nyata, jelas, dan jernih. Akan tetapi, transparansi yang sepenting itu justru dicurigai oleh sejumlah partai peserta pemilu dan orang-orang yang mereka siapkan untuk menjadi calon wakil rakyat. Transparansi di mata mereka malah dianggap sebagai barang berbahaya, ditakuti, bahkan kalau perlu disingkirkan. Bersikap transparan dianggap akan membawa keburukan, bukan kebaikan.

Hal itu terungkap setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR pada Jumat (3/11). Ketika rakyat menginginkan para calon anggota legislatif (caleg) mempublikasikan biodata mereka, sebanyak 2.965 orang dari total 9.917 caleg ternyata bersikap tidak terbuka. Itu artinya sebanyak 30?leg dari 18 partai politik nasional peserta Pemilu 2024 memilih menutup gerbang informasi tentang siapa diri mereka yang sejatinya sangat penting sebelum pemilik hak suara mencoblos pada 14 Februari mendatang.

Ketika dielaborasi tidak ada satu pun caleg dari Partai Golkar dan Partai Solidaritas Indonesia yang bersedia membuka daftar riwayat hidup mereka. Di luar itu, Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang (PBB) tercatat sangat minim dalam mempublikasikan data diri caleg mereka. Hanya 3 orang dari 588 caleg Partai Demokrat dan 4 orang dari 470 caleg PBB yang rela berbagi daftar riwayat hidup mereka kepada masyarakat Indonesia. 

Lalu bagaimana dengan 70?leg dari total 9.917 yang sudah masuk DCT? Ada yang bersedia sepenuhnya dibuka tetapi ada pula caleg yang hanya sebagian data dalam daftar riwayat hidup yang bersedia dipublikasikan. KPU rupanya hanya menampilkan profil calon yang bersedia memublikasikan daftar riwayat hidup. 

Alasannya KPU tunduk pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) karena CV memuat sejumlah data pribadi. Biodata caleg dianggap merupakan informasi yang dikecualikan sehingga harus ada restu dari si pemilik data agar informasi tersebut bisa diunggah melalui laman resmi infopemilu.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie angkat bicara. Grace beralasan seluruh data riwayat hidup para caleg mulai dari data pendidikan, data kerja, termasuk data dari kepolisian dan pengadilan sudah diserahkan ke KPU.

Partai politik boleh memiliki 1001 alasan untuk tidak mempublikasikan biodata caleg mereka, tetapi ingatlah bahwa keterbukaan dan akuntabilitas dalam politik merupakan hal penting. Publikasi biodata caleg adalah bagian dari transparansi politik yang membantu pemilih untuk membuat keputusan tepat saat memilih sehingga tidak membeli kucing dalam karung. 

Lebih dari itu, mereka adalah calon wakil rakyat kalau sejak pencalonan mereka sudah tertutup, bagaimana nanti jika sudah menjabat? Jika calon wakil rakyat tidak bersedia untuk bersikap transparan selama proses pencalonan, ini bisa menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mereka akan memegang jabatan setelah terpilih. Mereka amat mungkin bersikap tertutup saat duduk di kursi parlemen, senang bermain di area gelap bahkan menyelundupkan pasal-pasal krusial dalam sebuah rancangan undang-undang.

Itu sebabnya transparansi politik harus dimulai sejak dini, bukan untuk ditawar-tawar. Keterbukaan data caleg adalah salah satu pilar dalam menjaga proses demokratis yang sehat dan akuntabel. Mempublikasikan sebanyak mungkin informasi yang relevan tentang para caleg menjadi langkah awal dalam menjaga transparansi dan kepercayaan dalam proses politik. Berani jujur itu hebat, menjunjung transparansi itu mantap.

Calon Wakil Rakyat Remang-Remang

495 Caleg DPRD Bengkulu Akan Bertarung di Pileg 2024

KPU Sebut Harus ada Izin Caleg untuk Buka Profil

KPU DIY Umumkan Daftar Caleg

3 Parpol di NTT Tak Penuhi 30% Keterwakilan Perempuan

Data Caleg di Laman KPU Minim Informasi

Buka CV Caleg, KPU Segera Surati Parpol

KPU Coret 1 Caleg Mantan Terpidana dalam Penetapan DPT

Bawaslu Ingatkan Parpol dan Caleg Dilarang Kampanye Sebelum 28 November 2023

Surya Paloh Pimpin Orientasi Caleg Partai NasDem Provinsi Sulut

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memimpin orientasi caleg Partai NasDem Provinsi Sulawesi Utara. 451 Caleg tingkat DPR RI hingga Kabupaten/Kota Partai NasDem merapatkan barisan untuk Pemilu 2024.

Orientasi caleg Partai NasDem Proinsi Sulut digelar di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem yang telah diresmikan oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

Orientasi Partai NasDem diikuti oleh enam caleg tingkat DPR RI, 45 caleg DPRD provinsi dan 400 caleg DPRD Kabupaten. Ketua Koordinator Bappilu Partai NasDem, Prananda Surya Paloh juga turut membuka orientasi caleg tersebut dan kembali menegaskan komitmen Partai NasDem untuk hadir sebagai partai yang membawa gerakan perubahan.

Caleg Partai NasDem juga didorong untuk bersaing secara suportif dan mengatur strategi pemenangan secara saintifik.