FX Rudyatmo Tegaskan Gibran Bukan Lagi Kader PDIP

Megawati Sindir Penguasa yang Melenceng

Jakarta: Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut penguasa saat ini sudah melenceng dari cita-cita para pendiri bangsa. Mereka bertindak yang mengarah pada pemuasan rasa haus kekuasaan.

Untuk melanggengkan kekuasaan, para kelompok penguasa tersebut mau melakukan kekerasan kepada rakyat Indonesia. Megawati tidak habis pikir akan sifat penguasa yang seperti itu.

"Seram loh," kata Megawati, Selasa, 28 November 2023.

Megawati mengingatkan pihak penguasa tersebut untuk jangan berbuat seenaknya. Dia akan siap menghadapinya.

"Saya juga rakyat Indonesia. Saya pun yang punya tanah ini. Saya pun
yang punya anak-anak saya di tanah ini. Saya pun mengalirkan darahnya dengan orang tua saya, kakek dan nenek saya untuk membangun negeri ini," katanya.

PDIP Akan Cabut Laporan terhadap Rocky Gerung

DPD PDIP Sulteng Bantah Ada Intel saat Rapat di Palu

Ketua DPD PDIP Sulawesi Tengah Muharram Nurdin membantah kabar adanya pihak intelijen dari kepolisian yang mengikuti agenda rapat internal di Palu, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu. 

"Bahwa ada berita disusupi itu yang kemudian saya tidak tahu, ini siapa yang menyusupi dan seperti apa. Tapi bahwa ada kegiatan Rakerda, iya ada," Muharram Nurdin kepada wartawan, Rabu, 22 November 2023. 

Muharram membenarkan bahwa pihaknya sempat mengadakan rapat internal di Palu. Namun, rapat tersebut tidak disusupi oleh siapapun, termasuk intelijen. 

PDIP Pastikan Dukung Pemerintahan Jokowi hingga Akhir Periode 2024

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappil) PDI Perjuangan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul angkat bicara soal hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Joko Widodo yang belakangan disinyalir merenggang. Bambang Pacul juga merespons isu ditariknya menteri-menteri PDI Perjuangadari Kabinet Jokowi-Ma'ruf.

"Menarik menteri itu kan kebijakan ketua umum. Yang saya dengar pastikan bahwa kita diminta partai, anggota dewan diminta mendukung Pak Jokowi sebagai presiden sampai akhir masa jabatan," kata Bambang Pacul saat ditemui di Senayan, Jakarta, Selasa, 21 November 2023. 

Bambang Pacul memastikan partainya mendukung Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatan hingga 2024. Bambang enggan berkomentar banyak soal hubungan PDI perjuangan dengan Presiden Jokowi yang ditengarai merenggang buntut dari majunya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres mendampingi Prabowo.
 
Bambang juga meminta publik untuk menilai sendiri perbedaan yang terjadi dalam pengusungan capres cawapres. Ketua Komisi III DPR RI itu juga menyerahkan sepenuhnya Kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal penarikan menteri-menteri ‘banteng’ dari jajaran Kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Isu Keterlibatan Iriana dalam Pencalonan Gibran Direspons Puan

Koalisi Perubahan Ogah Bekerja Sama untuk Memusuhi Pihak Lain

PDIP: Penarikan Kader dari Kabinet Jokowi Keputusan Megawati

Elektabilitas Tergerus, PDIP Evaluasi Kritik Ganjar buat Jokowi

Puan Ungkap Peluang Bahas Status Jokowi di PDIP

Elektabilitas PKB Melonjak, PDIP Cenderung Turun

NasDem Minta PDIP Jangan Baper Ditekan

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali membantah klaim Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut telah membangun komunikasi dengan pasangan AMIN akan adanya tekanan dalam berkampanye. Ahmad Ali menyebut tekanan hanya dilakukan oleh kepala daerah dari parpol tertentu bukan dari pemerintah.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sedang membangun narasi bahwa pihaknya banyak mengalami tekanan jelang Pemilu 2024. Hasto menyebut pasangan capres dan cawapres Anies dan Muhaimin juga mengalami hal serupa. Hasto bahkan menyebut telah membangun komunikasi dengan tim pasangan AMIN.

Hasto tidak menjawab secara pasti tekanan yang dimaksud. Namun, dia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 terkait usia capres-cawapres.
 
"Kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama, sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya," kata Hasto Kristiyanto.
 
Penyataan Hasto tersebut langsung dibantah oleh Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali. Ali bahkan meminta PDIP tidak membawa-bawa Koalisi Perubahan akan adanya tekanan instrumen kekuasaan dan penegak hukum.

Ali menyebut, selama dirinya menemani pasangan AMIN ke sejumlah daerah, justru tekanan berasal dari kepala daerah partai tertentu. "PDIP tidak pernah membangun komunikasi dengan NasDem maupun pasangan AMIN, sehingga saya juga tidak mengerti gimana korelasinya untuk bisa membangun komunikasi dalam konteks apa?," ujar Ali. 
 
Ahmad Ali mengingatkan Hasto yang dulu pernah menyarankan NasDem keluar dari kabinet saat mendukung Anies Baswedan untuk lebih baik konsisten dengan sikapnya yang saat ini berbeda dengan pemerintahan Joko Widodo.

Ahmad Ali saat ini menyarankan Hasto lebih baik PDIP keluar dari pemerintah dibanding membangun narasi menjelekan pemerintah, namun masih bertahan didalam Kabinet Joko Widodo.

PDIP Klaim Bangun Komunikasi dengan Tim AMIN

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut telah membangun komunikasi dengan tim pasangan Anies-Muhaimin, usai merasakan adanya tekanan dari penguasa jelang Pilpres 2024. 

Hasto mengungkap pihaknya banyak mengalami tekanan seperti pencopotan baliho di beberapa daerah. Menurutnya, pasangan AMIN pun mengalami hal serupa.

"Dalam konteks ini, kami juga membangun komunikasi dengan (tim)AMIN, karena merasakan hal yang sama. Sehingga kami luruskan supaya demokrasi berada dikoridornya," jawab Hasto

Pihak Ganjar-Mahfud dan AMIN ingin meluruskan jalan pemilu yang dirasa menyimpang. Hasto menyebut, seharusnya pemilu berdasarkan demokrasi, selalu ada di tangan rakyat bukan segelintir elite.

Saat ditanya apakah dari paslon nomor dua, Hasto tidak menjawab secara pasti. Namun, dia menyinggung putusan MK terkait usai capres-cawapres. Menurut Hasto, tekanan dapat dilawan dengan gerakan rakyat yang masif.

PDIP Dinilai Sudah Pasang Kuda-Kuda Bila Harun Masiku Ditangkap

Hasto Bela Ganjar soal Pidato 'Drakor'

Jakarta: Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membela pernyataan calon presiden Ganjar Pranowo di KPU RI yang menyinggung 'drakor'. Hasto memastikan isi pidato Ganjar tidak membidik pihak-pihak tertentu.

"Bukankah ketika Indonesia merdeka itu menempatkan kedaulatan rakyat di atas segalanya. Rakyat yang menentukan arah masa depan, rakyat yang harus memberikan suara secara bebas tanpa intimidasi," ucap Hasto, Jakarta, Rabu, 15 November 2023.

Menurut Hasto, pidato Ganjar hanya menyuarakan apa yang disampaikan setiap guru bangsa. Kedaulatan ada di tangan rakyat. 

"Jadi dimaknakan ke sana apa yang dilakukan Pak Ganjar. Bagaimana suara dari guru bangsa, suara tokoh-tokoh bangsa yang dikenang kredibilitasnya. Bahkan Mas Gunawan Muhamad itu pun juga semua turun gunung. Gus Mus membacakan puisi yang menyentuh sanubari kita semua," ujar Hasto.

Hasto menuturkan, PDI Perjuangan tidak pernah panik dengan situasi menjelang Pilpres 2024. Sebaliknya, dia menyebut, Ganjar-Mahfud bersatu dengan suara rakyat Indonesia. 

"Siapa yang bersekutu dengan kekuasaan sampai melakukan rekayasa hukum, itulah yang panik," terang Hasto.

PDIP Persilakan Usut Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar

PDIP Tutup Buku Soal Status Bobby Nasution dan Gibran

Bobby Nasution: Terima Kasih kepada PDIP

Melalui surat yang diberikan DPC PDI Perjuangan, Bobby Nasution resmi bukan kader PDIP lagi. Terkait hal itu Bobby Nasution mengucapkan terimakasih pada partai yang telah membawanya menjadi Walikota Medan itu.

Bobby Nasution mengaku menerima surat yang menyatakan bahwa dirinya bukanlah kader PDIP lagi pada Senin, 13 November 2023

"Suratnya baru saya terima tadi malem dari PDI P, ya isinya..," kata Bobby Nasution usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD kota Medan, Selasa, 14 November 2023. 

Saat ditanya tanggapannya setelah menerima surat dari PDI P, Bobby mengucapkan terimakasih pada partai yang telah membawanya sampai ke kursi Walikota Medan. Walaupun bukan lagi kader PDI Perjuangan dirinya berharap tetap mendapat suport dari partai berlambang banteng itu.

"Tentunya terimakasih pada PDI Perjuangan yang smapai pada hari ini mensuport saya di Pemerintah Kota Medan, mudah-mudahan kedepannya terus mensuport untuk masyarakat," jelas Bobby.

Saat disinggung bagaimana dirinya menyikapi pelanggaran etik dan pengembalian KTA sesuai permintaan DPP PDIP, Bobby mengatakan bahwa dirinya datang ke gedung DPRD Medan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan membahas politik.

”Kalau tentang politik jawabannya sore. Tadi saya bersama Ketua DPRD Medan juga tidak ada membahas politik. Kita membahas kepentingan masyarakat Kota Medan,” tutupnya sembari berlalu meninggalkan wartawan.

Hal ini merupakan buntut dari dukungannya pada pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran yang bersebrangan dengan partai yang dinaunginya PDI Perjuangan.

PDIP telah memberikan waktu pikir-pikir pada Bobby pandangan politiknya yang berbeda itu tapi hingga sampai batas waktu yang ditentukan Bobby tidak juga 

PDIP Medan Mengaku Kecewa pada Bobby Nasution

PDIP Resmi Pecat Bobby Nasution

DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Medan memecat Bobby Nasution. Kebijakan diambil usai Wali Kota Medan itu mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Dia (Bobby Nasution) dinyatakan tidak lagi sebagai kader PDI Perjuangan karena sudah tidak mengindahkan instruksi dari DPP PDI Perjuangan," ujar Bendahara DPC PDIP Medan Boydo Panjaitan. 

Bobby dianggap terbukti melakukan tindakan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai. Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mematuhi peraturan dan keputusan partai karena mendukung pasangan capres dan cawapres yang diusung oleh partai politik lain.

"Ketika dia mau mendukung pasangan lain selain yang diusung PDI Perjuangan, dia berarti tidak lagi menjadi kader," lanjut Boydo.

Selain itu, Bobby diberikan waktu mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI Perjuangan kepada DPC PDI Perjuangan Kota Medan hingga 6 November 2023. Namun, hingga tenggat waktu yang diberikan, Bobby tak kunjung mengembalikan.

Resmi Dipecat, Bobby Nasution: Terima Kasih PDIP

Resmi Dipecat, PDIP Medan Tak Masalah Bobby Belum Kembalikan KTA

PDIP Pecat Menantu Jokowi Bobby Nasution

Megawati Disebut Melihat Ada Upaya Kecurangan Pemilu 2024

Jakarta: Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut melihat ada upaya kecurangan jelang Pemilu 2024. Ada upaya untuk mengajak pemilih memilih pemimpin yang tidak mencerminkan rakyat.

"Ibu (Megawati-Red.) melihat ada upaya-upaya memanipulasi hukum melalui Mahkamah Konstitusi, mengingatkan saat itu dengan pemerintah Orde Baru," kata politikus PDI Perjuangan Aria Bima dalam program Metro Hari Ini, Metro TV, Minggu, 12 November 2023.

Demokrasi yang disampaikan Megawati, tambah Aria, adalah kombinasi antara keadilan dan kesetaraan. Demokrasi adalah kebebasan untuk memilih sesuai nurani. Namun, demokrasi saat ini tidak mencerminkan adanya kepatuhan terhadap konstitusi.

Pengamat politik Adi Prayitno mengaku belum melihat siapa yang dimaksud Megawati memanipulasi hukum. Pasalnya, dalam pidatonya, Megawati tidak menyebut pasti pihak yang memanipulasi hukum melalui Mahkamah Konstitusi.

"Kita tahu bahwa pidato Megawati dikaitkan dengan proses pencapresan Gibran Rakabuming Raka," ucap Adi.

Menurut Adi, pidato Megawati bertujuan mengkritik proses Gibran menjadi pendamping Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pemilihan Gibran dinilai janggal. Sebab, ada rekayasa hukum.

"Mungkin pidato Bu Mega terkait sejumlah kejanggalan-kejanggalan belakangan ini cukup ramai diperbincangkan di media sosial," terang Adi.

Di samping itu, belakangan ada sejumlah aparat yang mendatangi markas sejumlah partai politik. Ada pula instruksi pencopotan atribut partai politik tertentu. Semua itu memunculkan kecurigaan.

"Pidato Megawati menebalkan suatu keyakinan politik bahwa praktik politik di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pencopotan atribut, kemudian ada oknum yang mendatangi partai politik," tutur Adi. 

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dalam pidatonya, menyoroti dinamika politik terkini menjelang Pemilu 2024. Megawati menangkap sinyal kecurangan dalam ajang pesta demokrasi lima tahunan itu.

"Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir-akhir ini terlihat sudah mulai dan terjadi lagi," kata Megawati.

Megawati mengatakan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi baru-baru ini menjadi alarm bersama. Ia menilai berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. "Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik," tegas dia.

Airlangga 'Buka Pintu' untuk Bobby Gabung Golkar

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto bicara mengenai peluang Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk bergabung dengan Partai Golkar. Airlangga menyebut banyak keluarga dari Bobby yang menjadi kader Golkar.

Jal ini disampaikan Airlangga di Kantor DPP Golkar pada Kamis 9 November 2023 malam. 

Meski demikian Airlangga tidak ingin menanggapi lebih jauh soal nasib Bobby. Ketua Umum Partai Golkar itu menyerahkan keputusan kepada Bobby Nasution.

Sebelumnya Wali Kota Medan, Bobby Nasution sempat dipanggil DPP PDI Perjuangan untuk mengklarifikasi dukungannya kepada pasangan Prabowo-Gibran.

"Dia minta kalau diizinkan boleh ke sana bergabung dengan Pak Prabowo, timnya Pak Prabowo dalam pemenangan Pak Prabowo. Tidak mau berpindah ke partai di sana, tetap di PDI Perjuangan," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin, 6 November 2023.

Ketua DPP bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun meminta Bobby untuk memutuskan mana yang akan dipilih sebab kader PDI Perjuangan tidak bermain dua kaki dalam Pilpres 2024.

"Saya bilang tidak bisa, kita masa satu rumah, satu rumah ini mau bertarung kita kasih keluarga lain, 'eh kamu ke sana nanti kita berhadap-hadapan'. Kan enggak bisa begitu. Apalagi PDI Perjuangan ini aturannya jelas, dan selalu diingatkan oleh ibu ketua umum kita tidak bisa main dua kaki, satu kaki saja," jelas Komarudin.

Bobby diminta untuk memilih dukungan Prabowo-Gibran atau ikut arahan partai mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Bila berseberangan, Bobby diminta segera mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) PDIP.

Hasto Sebut Manuver Keluarga Jokowi Sisi Gelap Kekuasaan

Jakarta: Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut manuver keluarga Presiden Joko Widodo bagian dari sisi gelap kekuasaan. Keluarga Jokowi membelot mendukung calon lain, tapi tak ingin melepaskan PDI Perjuangan yang membesarkan mereka.

"Mendukung yang lain itu silakan, tapi kemudian mengundurkan diri. KTA-nya dikembalikan," kata Hasto di Jakarta, baru-baru ini.

Hasto mahfum, seseorang bisa berubah karena kekuasaan. Politik pun penuh dinamika. "Karena kekuasaan itu mengandung sisi-sisi gelap," terang Hasto.

Hasto pantas bersungut. Keluarga Jokowi, mulai dari anak sampai menantu, memilih mendukung Prabowo Subianto, capres dari Koalisi Indonesia Maju, ketimbang membantu calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Ironisnya, anak dan menantu Jokowi enggan melepas PDI Perjuangan.

Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, bahkan sudah ditetapkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, setelah diangkat menjadi Ketum Partai Solidaritas Indonesa pelan-pelan menyeret partai itu ke kubu Prabowo.

Teranyar, Wali Kota Medan Bobby Nasution yang tak lain menantu Jokowi ikut mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo-Gibran. Bobby beralasan sebagai bagian dari Barisan Pengusaha Muda tak bisa lari dari arah politik relawan itu.

"Pokoknya, Barisan Pengusaha Pejuang siap memenangkan Prabowo-Gibran," terang Bobby Nasution, Rabu 8 November 2023.

Tanda-tanda Bobby akan mendua sudah lama diendus PDI Perjuangan. Bobby bahkan pernah diultimatun PDI Perjuangan agar tak bermain dua kaki. Tapi Bobby menganggap ultimatum itu bagai angin lalu.

Polresta Surakarta hanya Patroli ke Kantor PDIP

Surakarta: Polresta Surakarta membantah tuduhan melakukan intimidasi terhadap salah satu partai politik (parpol) di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Polisi sedang patroli rutin jelang Pemilu 2024.

Kapolresta Surakarta Kombes Pol Iwan Saktiadi mengatakan bahwa patroli rutin yang dilakukan oleh pihaknya tidak hanya mendatangi kantor DPC PDIP saja. Kantor partai politik (parpol) lainnya juga didatangi.

"Foto-foto ini juga menampilkan kegiatan anggota di berbagai tempat, dan kantor-kantor lain, kantor parpol," kata Iwan, Kamis, 9 November 2023.

Menurut Iwan, pihaknya mendatangi kantor parpol yang menjadi peserta pemilu pada tahun depan. Selain kantor parpol, pihaknya juga mendatangi kantor KPU dan Bawaslu Surakarta.

"Kami wajib mendatangi untuk memastikan keamanan. Tidak ada intervensi," kata Iwan.

Sebelumnya, beredar sejumlah foto yang menunjukkan kantor DPC PDIP Surakarta didatangi sejumlah aparat kepolisian. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo menyebutnya sebagai hal yang tidak wajar.

FX Rudy Janggal Kantor DPC PDIP Solo Didatangi Polisi

Solo: Foto aparat kepolisian mendatangi kantor DPC PDIP Solo, Jawa Tengah, beredar di masyarakat. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo menyebutnya sebagai hal yang tidak wajar.

Rudy, biasa dia disapa, mengungkapkan alasan menyebutnya tidak wajar. Sebab, sedang tidak ada kegiatan pada hari ini.

"Menurut saya hal yang tidak wajar, karena apapun yang dilakukan aparatur negara, termasuk TNI/Polri dan ASN, kalau tidak ada kegiatan, mampir di DPC, hal yang tidak wajar," ujar Rudy, Kamis, 9 November 2023.

Kedatangan aparat kepolisian justru membangun persepsi negatif di masyarakat. Terlebih dalam tahun politik saat ini.

"Nanti membentuk atau beropini dari masayrakat bahwa ada intervensi dari aparat," katanya.

Rudy sendiri baru mengetahui kedatangan aparat kepolisian dari foto-foto yang beredar. Dia hanya mengingatkan aparat kepolisian untuk tetap netral pada tahun politik.
 

Kapolres Bantah Intervensi DPC PDIP Solo

PDIP Singgung Pemilu 2009 Ada Penyalahgunaan Kekuasaan

PDI Perjuangan menyinggung proses etik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah membuktikan hakim MK melanggar etik terkait putusan syarat usia-capres cawapres. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga berkaca dari Pemilu 2009 muncul penyalahunaan kekuasaan yang tetap berpotensi abuse of power dan konflik kepentingan.

"Di dalam penyelenggaraan Pemilu termasuk pada tahun 2009, itu kan dipakai begitu banyak instrumen kekuasaan. Instumen bansos dipakai, penelitian Marcus Mietzner, selama enam bulan hampir 2 milliar USD dipakai sebagai electioning budgeting," kata Hasto kepada wartawan, Rabu, 8 November 2023.

"Sehingga tetap tanggung jawab kita bersama sebagai warga bangsa untuk mengawal. Apalagi ada suatu conflict of interest hasil survei menunjukkan bahwa conflict of interest itu berpotensi terjadi abuse of power," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo yang menyangkal melakukan intervensi dalam proses pemilu. Presiden menyebut intervensi pemilu sangat sulit karena keterbukaan akses informasi digital dan kuatnya peran-peran partai politik.