KPK Temukan Bukti Dugaan Korupsi APD Covid-19 di BNPB dan Kemenkes

Menkes Dukung KPK Usut Kasus Korupsi APD Covid-19

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengaku telah mempelajari kasus korupsi alat pelindung diri (APD) yang tengah diusut KPK. Ia mengatakan kasus itu terjadi sebelum dirinya menjadi Menteri Kesehatan.

Budi mengatakan pada saat pandemi, ada sejumlah pembelian yang harus cepat dilakukan salah satunya adalah APD. Hal ini dapat menyebabkan adanya perbedaan atau ketidaksesuaian harga. 

Budi juga menyatakan pihaknya mendukung proses penegakan hukum yang tengah berjalan.

Ketika ditanya apakah dirinya akan melakukan upaya 'bersih-bersih' di Kemenkes, Budi mengaku sejak awal menjadi Menteri Kesehatan dirinya telah bertemu dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan agar pengadaan barang dan jasa di Kementerian Kesehatan dapat dirapikan prosesnya.

Dugaan Korupsi Pengadaan APD Covid-19 Senilai Rp3,03 Triliun di Era Terawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya dugaan rasuah dalam pengadaan alat perlindungan diri (APD) di Kementerian Kesehatan. Proyek itu bernilai triliunan.

"Saat ini KPK sedang melakukan proses penyidikan dugaan APD untuk covid-19 di Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2020-2022 dengan nilai proyek Rp3,03 triliun," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 10 November 2023.

Ali mengatakan proyek APD yang diduga dikorupsi ini untuk penanganan pandemi covid-19 di Indonesia. Setidaknya, dana itu ditujukan untuk membeli lima juta set baju medis tersebut.

"Nilai dengan Rp3,03 triliun itu untuk lima juta set APD. Penyidikan masih berjalan," ujar Ali.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu mengatakan kasus ini terjadi karena adanya pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya. Ali memastikan ada kerugian negara senilai ratusan miliar rupiah yang timbul.

"Untuk sementara kerugian keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah untuk tahun 2020 tentu akan kami terus kembangkan lebih lanjut," ucap Ali.

Terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut pihaknya sudah mengetahui perkara tersebut. Permasalah diklaim terjadi sebelum Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) menjabat.

"Sepemahaman kami ini terjadi sebelum Pak BGS sebagai Menkes," ucap Siti.

Jika mengacu dengan keterangan Ali dan Siti, kasus itu terjadi saat mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjabat. Tahun anggarannya pun mengarah ke Terawan.

Sebelumnya, KPK membuka penyidikan dugaan rasuah pengadaan APD di Kemenkes. Sudah ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara ini.

"Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya sudah ada," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berdasarkan keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Jumat, 10 November 2023.

Alex mengatakan pimpinan KPK sudah menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) kasus tersebut. Namun, dia tidak mau memerinci duduk perkara maupun identitas tersangkanya.

KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus rasuah pengadaan alat pelindung diri senilai Rp3,03 triliun di Kementerian Kesehatan. Lima orang yang diduga ikut terlibat juga dicegah ke luar negeri. Tiga orang dari pihak swasta dan dua lainnya merupakan aparatur sipil negara.

Miris, Proyek APD Pandemi Covid-19 Senilai Rp3 Triliun Dikorupsi

KPK sedang melakukan proses penyidikan dugaan korupsi alat pelindung diri (APD) untuk covid-19 di Kementerian Kesehatan. Nilainya mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD pada tahun anggaran 2020-2022.

Penyalahgunaan dana ini diduga menyebabkan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Saat ini KPK sudah mengumpulkan bukti awal yang akan dikembangkan dari perkara dengan nilai proyek yang besar.

Jubir Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri menyayangkan kasus ini karena dana untuk perlindungan kesehatan warga justru diselewengkan. 

"Kami tentu menyayangkan, gelontoran dana besar dari pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan warga negara dalam menghadapi pandemi justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi seperti ini," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 10 November 2023.

KPK masih mengembangkan dan mendalami substansi materi yang ada serta kemungkinan pertanggungjawaban secara hukum terhadap pejabat terkait.

KPK meminta masyarakat terus memantau pengembangan kasus ini. Lembaga Antirasuah juga berjanji akan terbuka dalam menyidik perkara tersebut.

"Kami mengajak masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan penanganan perkara ini sebagai bentuk transparansi KPK dan pelibatan publik dalam pemberantasan korupsi," kata Ali.

Sebelumnya, KPK membuka penyidikan dugaan rasuah pengadaan APD di Kemenkes. Sudah ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara ini.

"Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya sudah ada," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berdasarkan keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Jumat, 10 November 2023.

Alex mengatakan pimpinan KPK sudah menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) kasus tersebut. Namun, dia tidak mau memerinci duduk perkara maupun identitas tersangkanya. 

Sakit di Tahanan, Mantan PM Malaysia Dirawat karena Covid-19

35,01% Masyarakat Rentan dan Umum Terproteksi Vaksin Booster

2 Ilmuwan AS Raih Nobel Kedokteran 2023 atas Pengembangan Vaksin Covid-19

PM Selandia Baru Terjangkit Covid-19 Jelang Pemilu Bulan Ini

Masuk Endemi, Pasien Covid-19 Ditanggung BPJS Kesehatan

Jill Biden, Ibu Negara AS Terinfeksi Covid-19

34,97% Masyarakat Rentan dan Lansia Terproteksi Vaksin Booster

49,3 Juta Masyarakat Rentan dan Umum Telah Disuntik Vaksin Booster

34,96% Masyarakat Rentan dan Umum Terproteksi Vaksin Booster

Ridwan Kamil Bubarkan Tim Pemulihan Ekonomi Usai Covid-19 Berakhir

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah membubarkan Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (KPED) yang telah bertugas saat pandemi covid-19. 

34,95% Masyarakat Rentan dan Umum Disuntik Booster

Ketua DPR Apresiasi Penanganan Covid-19 Indonesia Termasuk Terbaik di Dunia

Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan apresiasi terhadap seluruh komponen anak bangsa sebab Indonesia berhasil melewati krisis pandemi covid-19. Bahkan, penanganan covid-19 di Indonesia menjadi salah satu yang terbaik. 

"WHO menyampaikan bahwa penanganan covid-19 di Indonesia termasuk yang terbaik di dunia," ujar Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, Rabu 16 Agustus 2023. 

Puan menyebut, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama dan gotong royong seluruh komponen bangsa Indonesia. Pengalaman tersebut, kata Puan, menjadi modal Indonesia menghadapi ancaman apapun melalui semangat gotong royong.

"Ini lah kekuatan bangsa dan nasional kita, yaitu gotong royong, jiwa bangsa Indonesia," ujarnya. 

Pulihnya Ekonomi Bumi Serambi Makkah dari Dampak Pandemi Covid-19

Dengan lebih dari 2.600 km panjang garis pantainya, Aceh jadi magnet pariwisata di barat Indonesia. Beragam potensi pariwisata yang ada turut mendongkrak perekonomian Bumi Serambi Makkah. Tak hanya sektor pariwisata, komoditas alam Aceh juga turut berkontribusi terhadap laju ekonominya. 

Hingga Juli 2023, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh mencatat nilai surplus perdagangan di Aceh naik sebesar 25,24% dibanding Maret di tahun yang sama. 

Kondisi ini turut ditopang dengan meningkatnya nilai ekspor sejumlah komoditas unggulan. Mulai dari sektor pertambangan seperti batubara dan kondensat hingga pertanian seperti beras hingga rempah-rempah khas Aceh.

Kabar baik ini menandakan dampak pandemi yang mulai mereda sehingga perekonomian di Aceh dapat kembali bangkit dan bertumbuh.

Muncul Varian Baru Covid-19, Gibran: Belum Ada Instruksi Pakai Masker

Sampai saat ini pihaknya belum menerima instruksi apapun terkait kemunculan varian baru covid-19. 

Bye-Bye WFH, Zoom Wajibkan Karyawan Kembali Kerja di Kantor

Tentunya Anda familiar dengan aplikasi Zoom, aplikasi layanan konferensi video yang banyak dimanfaatkan pekerja untuk melakukan meeting online selama pandemi Covid-19. Kini, perusahaan Zoom meminta seluruh karyawannya untuk kembali bekerja dari kantor (work from office).

Adapun, alasan Zoom meminta karyawannya untuk bekerja kembali dari kantor agar tim Zoom bisa berinteraksi secara tetap muka.  Meski diminta bekerja dari kantor, namun Zoom meminta karyawannya hadir sebanyak dua kali dalam seminggu.

Kebijakan ini berlaku mulai Agustus hingga September 2023. Namun, bagi karyawan yang tinggalnya jauh dari kantor, mereka tetap diizinkan untuk bekerja secara remote menggunakan aplikasi Zoom untuk berinteraksi.

Jika dibandingkan dengan perusahaan teknologi lainnya, Zoom lebih lambat meminta karyawannya kembali ke kantor untuk bekerja secara tatap muka. Sebab, Google sudah meminta karyawannya yang tinggal di Amerika Serikat untuk work from office, setidaknya tiga kali dalam seminggu sejak April 2022.

Sedangkan, karyawan Apple diwajibkan ke kantor tiga hari seminggu sejak September 2022. Kemudian ada perusahaan Twitter atau yang sekarang berubah menjadi X, sudah mewajibkan karyawannya untuk bekerja dari kantor setidaknya 40 jam per minggu atau selama lima hari kerja dengan durasi delapan jam per hari.

Muncul Varian Covid-19 Asal Inggris, Menko PMK: Masyarakat Sudah Lebih Sadar

Pemerintah Didorong Bikin Rencana Strategi Penanganan Covid-19 Periode 2023-2025

Presiden Jokowi Resmi Bubarkan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Wapres Beberkan Kunci Hadapi Tantangan Dunia

Wapres Kaitkan Endemi Covid dengan Kinerja Jokowi

34,9% Masyarakat Rentan dan Umum Terlindungi Vaksin Booster

Masyarakat Diminta Tak Kendurkan Prokes

60 Makam Covid-19 di Tasikmalaya Ambles

Kinerja Indonesia Mengatasi Covid-19 Diapresiasi Negara Tetangga

BPJS Kesehatan Akan Tanggung Biaya Pengobatan Covid-19

Satgas: Kasus Covid-19 Turun 89 Persen dalam Sebulan