Bersejarah, Meksiko Naikkan Upah Minimum 20% pada 2024

Pemprov Jateng Umumkan UMK 2024

Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Nana Sudjana resmi mengumumkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024. Berlaku mulai 1 Januari 2024.

Bsaran UMK dituangkan dalam surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023.

Dalam surat tersebut, Kota Semarang ditetapkan dengan UMK tertinggi sebesar Rp3.243.969. Sementara UMK terendah di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp2.038.005.

Penetapan UMK 2024 berdasarkan surat Menteri Ketenagerjaan tentang penyampaian informasi tata cara penetapan upah minimum tahun 2024, serta data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan untuk penetapan upah minimum tahun 2024. 

Selain itu, penetapan UMK 2024 memperhatikan inflasi provinsi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dan nilai alfa. Penentuan nilai alfa menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah.

"Kebijakan penetapan upah minimum ini merupakan program strategis nasional, maka pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat penetapan UMK 2024," ujar Nana, Jumat, 1 Desember 2023.

Nana menegaskan UMK ini hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara bagi pekerja atau buruh yang sudah bekerja lebih dari satu tahun tahun upahnya berpedoman pada struktur skala upah.

"Bagi perusahaan yang melanggar akan kami kenai sanksi," kata Nana.

 

UMK Kota Bekasi Tertinggi se-Jawa Barat

Kota Yogyakarta Alami Kenaikan UMK Tertinggi se-DIY

UMK 2024 di Kota Yogyakarta naik 7,4 persen atau Rp168.221,49 menjadi Rp2.492.997,00.

Buruh Mulai Mogok Hari Ini Desak Kenaikan UMP DKI dan UMK

Aksi Buruh Tuntut Kenaikan UMK, Lalu Lintas Padalarang Lumpuh

Aksi buruh ini memicu kemacetan lalu lintas dari arah Padalarang menuju Kota Cimahi.

Perusahaan Tak Mematuhi UMP 2024 Bakal Kena Sanksi

Besaran Kenaikan UMK di Jateng Diumumkan Besok

Buruh Kepung Gedung Sate Tuntut Pj Gubernur Tak Ubah Usulan UMK

Massa dari Partai Buruh dan aliansi buruh menggelar unjuk rasa di depan gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat menuntut UMK yang direkomendasikan bupati dan wali kota se-Jawa Barat. 

Dengan membawa bendera serikat buruh, massa buruh menuntut pejabat Gubernur Jawa Barat untuk tidak mengubah rekomendasi UMK dari wali kota, bupati se-Jawa Barat dengan rata-rata kenaikan upah minimum kota sebesar 10-14,2%.

Massa buruh mengancam akan mogok massal selama tiga hari berturut-turut, bila Pj Gubernur mengubah rekomendasi UMK yang telah diajukan.

Buruh di Jakarta dan Medan Tolak UMP 2024

Konfederasi serikat serta Partai Buruh berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa siang, 28 November 2023. Massa menuntut UMP DKI Jakarta sebesar Rp5,6 juta. Sementara di Medan, buruh kecewa atas janji Wali Kota Medan Bobby Nasution yang sebelumnya akan membantu menaikkan upah minimun provinsi.

Pada hari pertama dimulainya pelaksanaan kampanye Pemilu 2024, Partai Buruh bersama kaum buruh memilih untuk menyuarakan tuntutan mereka mengenai kenaikan UMP DKI Jakarta pada 2024. 

Massa buruh menyebut, kenaikan UMP DKI 2024 sebesar 15% atau menjadi Rp5,6 juta merupakan tuntutan utama mereka dalam aksi demo kali ini.

Sementara itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution dinilai ingkar janji atas rekomendasi jumlah kenaikkan UMP 2024. Ratusan buruh mengaku kecewa atas janji Bobby yang sebelumnya akan membantu.  

Bobby Nasution saat bertemu dengan pengunjuk rasa mengatakan, menunggu hasil koordinasi dengan Dewan Pengupahan untuk memenuhi keinginan buruh. Massa yang telah bertemu  Wali Kota Medan kemudian melanjutkan aksi ke Pemprov Sumut.

Buruh di DIY Tak Puas dengan Angka Kenaikan UMK

Pemkot Pekanbaru Tetapkan UMP 2024 Sebesar Rp3,4 Juta

UMK Temanggung Diusulkan Naik Rp82.116

Pada tahun 2023, UMK Temanggung tercatat sebesar Rp 2.027.569,32. 

Tolak UMP 2024, Jutaan Buruh Dipastikan Demo pada 30 November-13 Desember 2023

Formula Hitungan UMP Rugikan Pekerja

Variabel Alfa Bikin Penetapan UMP Untungkan Pemberi Kerja

UMP Sulteng Ditetapkan Sebesar Rp2.736.698

Penetapan UMP DIY Libatkan Unsur Buruh dan Pengusaha

UMP Ideal Naik 7-10%

UMP Babel 2024 Cuma Naik Rp141.521

Penetapan UMP ini sudah mengikuti mekanisme terbaru sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023.

Apindo: Kenaikan UMP 2024 Sesuai PP No.51/2023

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menuturkan bahwa kenaikan Upah Minimimun Provinsi (UMP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Dalam PP tersebut sudah dijelaskan rumusan untuk menetapkan UMP. 

"Apindo harus konsisten dengan apa yang sudah ditetapkan dan saya rasa kita berharap dengan adanya penetapan upah minimum, kepastian di dunia usaha sudah berlangsung dengan baik," kata Bob Azam dalam tayangan Metro Siang, Metro TV, Rabu, 22 November 2023. 

Dengan adanya penetapan UMP, kata Bob, buruh mempunyai kepastian akan adanya kenaikan upah di tahun depan. Meski demikian, kemampuan dunia usaha pun bermacam-macam, ada yang dalam kondisi baik dan kondisi buruk seperti industri tekstil.

"Perusahaan yang memiliki kesulitan dalam usahanya, mereka jalan untuk bagaimana melakukan penyesuaian upah, yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan," ungkap Bob. 

Sementara bagi dunia usahanya baik, maka dianjurkan untuk berdiskusi dengan buruhnya. Dialog dilakukan untuk memberikan upah sesuai dengan kenaikan upah minimum.

Sebelumnya, pemerintah provinsi di seluruh Indonesia telah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada Selasa, 21 November 2023. Penetapan UMP menyesuaikan dengan PP 51 tahun 2023 tentang Pengupahan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Pj Gubernur, Heru Budi Hartono resmi menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2024 menjadi Rp5,06 juta. Jumlah tersebut naik 3,6 persen dari UMP 2023 sebesar Rp4,9 juta.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah resmi mengumumkan UMP Jawa Tengah 2024, naik sekitar 4,02%. Kanaikan dari Rp1.958.169 menjadi Rp2.036.947. Sementara, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta menetapkan UMP naik 7,27% yang saat ini menjadi Rp2.125.857. Persentase kanaikan ini merupakan yang terbesar di pulau Jawa.

Buruh Tolak Kenaikan UMP DKI hanya Rp165 Ribu

Regulasi Pengupahan dan UU Cipta Kerja Disorot Pascapolemik Penetapan UMP

Pemprov Bengkulu Menetapkan UMP Naik 3,38% pada 2024

Buruh Sebut Penetapan UMP Kalsel Tak Sesuai Kebutuhan Hidup Layak

Pemerintah Provinsi di Indonesia Resmi Tetapkan UMP

Pemerintah provinsi di seluruh Indonesia telah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada Selasa, 21 November 2023. Penetapan UMP menyesuaikan dengan PP 51 tahun 2023 tantang pengupahan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Pj Gubernur, Heru Budi Hartono resmi menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2024 menjadi Rp5,06 juta. Jumlah tersebut naik 3,6 persen dari UMP 2023 sebesar Rp4,9 juta.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah resmi mengumumkan UMP Jawa Tengah 2024, naik sekitar 4,02%. Kanaikan dari Rp1.958.169 menjadi Rp2.036.947. Sementara, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta menetapkan UMP naik 7,27% yang saat ini menjadi Rp2.125.857. Persentase kanaikan ini merupakan yang terbesar di pulau Jawa.

UMP DKI Jakarta Naik Jadi Rp5,06 Juta di 2024

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengumumkan bahwa UMP akan dinaikkan sesuai dengan PP 51/2023 tentang Pengupahan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta pada tanggal 21 November 2023.

Heru menerangkan, penetapan UMP DKI 2024 dihitung dengan mempertimbangkan inflasi DKI Jakarta, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta, serta indeks tertentu (?) sebesar 0,3, yang menghasilkan kenaikan sebesar 3,3% atau Rp165.583, dari sebelumnya Rp4.901.798 menjadi Rp5.067.381. 

Heru mengingatkan para pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah di perusahaan. Heru mengatakan pihaknya akan memberi sanksi jika ada pengusaha yang tidak mematuhi kewajiban tersebut.

Kadin DKI Jakarta Keberatan UMP 2024 Naik 15%

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta merasa keberatan dengan usulan kenaikan 15% pada UMP DKI Jakarta 2024 yang diminta pekerja.

"Kita ini ada peraturan pemerintah, apabila kita menghitung dan memang angka yang keluar itu adalah 15%, 10%, bahkan 10%, itu namanya peraturan, kita harus jalani," kata Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi saat memberikan penghargaan kepada perusahaan ramah lingkungan yang juga anggota Kadin DKI Jakarta, Selasa, 21 November 2023.

Menurut Diana, adanya perbedaan kenaikan UMP 2024 yang diminta pekerja 15?ngan pemerintah provinsi DKI Jakarta dan pihak pengusaha.

Namun Kadin DKI Jakarta tetap akan mematuhi peraturan yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta mengenai besaran kenaikan UMP 2024 DKI Jakarta. Meski ditanggapi keberatan oleh para pengusaha.

Ricuh, Demo Tuntut Kenaikan UMP 2024 di Balai Kota DKI Dibubarkan

Polisi membubarkan paksa massa pengunjuk rasa yang merusak fasilitas di sekitar Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Dengan menggunakan peralatan lengkap, tameng dan helm, aparat menghalau pengunjuk rasa.

Massa menuntut kenaikan upah minimum provinsi 2024. Massa aksi tampak mendorong pagar besi Gedung Balai Kota DKI bahkan hingga roboh dan dinding beton rusak. Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro langsung memimpin dan meminta massa aksi untuk membubarkan diri.

Sejumlah pengunjuk rasa mengaku kecewa lantaran tidak bisa bertemu dengan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Massa akhirnya membubarkan diri sambil diiringi lagu Indonesia Raya.

Kemenaker: 26 Provinsi Sudah Tetapkan UMP 2024