Presiden Joko Widodo. FOTO: Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memperbarui Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Presiden menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai ketua I dan II.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Payung hukum itu ditandatangani Presiden Jokowi pada Kamis, 10 Agustus 2023.
Presiden juga menunjuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai ketua harian. Kinerja gugus tugas ini akan dibantu oleh 24 anggota.
Mereka terdiri dari 17 menteri, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Budi Gunawan, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya (Laksdya) Irvansyah. Kemudian Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, dan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani.
Gugus Tugas TPPO juga akan dibantu kinerjanya oleh sekretariat. Anggotanya berasal dari lingkungam Polri.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan menindak tegas siapapun yang terlibat (TPPO). Sebanyak 895 tersangka ditangkap selama dua bulan dari 5 Juni-7 Agustus 2023.
"Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 895 orang," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam keterangan tertulis, Kamis, 10 Agustus 2023.
Selain itu, Korps Bhayangkara telah menyelamatkan 2.287 korban TPPO. Hal itu terhitung selama dua bulan dari 5 Juni-9 Agustus 2023.
