Kondisi di salah satu sudut kota Khartoum, Sudan, di mana pertempuran antar dua kubu bertikai tetap berlanjut, 28 Mei 2023. (AFP)
Riyadh: Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi meminta kubu bertikai di Sudan untuk memperpanjang gencatan senjata sementara mereka, Minggu, 28 Mei 2023.
Gencatan senjata selama 7 hari antara tentara Sudan dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) akan berakhir pada Senin besok. Kesepakatan itu dicapai selama pembicaraan tatap muka antara kedua belah pihak di Arab Saudi.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi meminta tentara Sudan dan RSF "untuk melanjutkan diskusi demi mencapai kesepakatan tentang perpanjangan gencatan senjata."
Meski ada gencatan senjata, bentrokan kembali terjadi antara tentara Sudan dan RSF di Khartoum dan kota-kota lainnya dalam beberapa hari terakhir. Sabtu kemarin, kelompok paramiliter mengaku siap membahas perpanjangan gencatan senjata.
"Walau (gencatan senjata) tidak sempurna, perpanjangan tetap akan memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan kepada rakyat Sudan," kata pernyataan gabungan AS dan Arab Saudi.
"Dengan tidak adanya kesepakatan memperpanjang gencatan senjata saat ini, para pihak bertikai harus mematuhi kewajiban mereka di bawah gencatan senjata jangka pendek dan Deklarasi Komitmen sebelumnya untuk Melindungi Warga Sipil Sudan," sambung pernyataan tersebut.
Setidaknya 863 warga sipil tewas dan ribuan lainnya terluka sejak pertempuran antara dua rival militer di Sudan meletus pada 15 April.
Ketidaksepakatan telah muncul dalam beberapa bulan terakhir antara tentara Sudan dan RSF atas integrasi kelompok paramiliter ke dalam angkatan bersenjata -- syarat utama dari kesepakatan transisi Sudan dengan kelompok politik.
Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak Oktober 2021, ketika militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan menyatakan keadaan darurat. Langkah tersebut dinilai sebagai sebuah bentuk "kudeta."
Masa transisi Sudan, yang dimulai pada Agustus 2019 setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir, dijadwalkan berakhir dengan pemilu di awal tahun 2024.
