Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengaku heran jika komitmen partainya mendukung pemerintah hingga akhir 2024 dipersoalkan. Hal itu lantaran NasDem mencapreskan Anies Baswedan.
Sementara keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam politik praktis untuk menyiapkan jalan bagi penerusnya memunculkan hujan kritik.
Pernyataan dan sikap Presiden Joko Widodo yang menganggap Partai NasDem bukan lagi bagian dari pemerintah menyisakan tanda tanya bagi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Namun Surya Paloh menegaskan komitmen Partai NasDem tetap konsisten mendukung pemerintah Jokowi-Ma'ruf hingga masa jabatan.
"Saya bisa pahami itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan. Beliau tidak menganggap lagi NasDem di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara," kata Surya Paloh.
Dikucilkannya Partai NasDem dari partai-partai lain pendukung pemerintah menunjukkan bahwa Presiden Jokowi dan Partai NasDem seolah saling menunggu waktu untuk memutuskan berpisah.
Keaktifan Presiden Joko Widodo melibatkan diri secara langsung dalam menyiapkan kandidat untuk Pilpres 2024 dinilai sebagai bentuk intevensi yang tidak semestinya. Apalagi dilakukan di ujung masa jabatannya sebagai presiden.
Langkah Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan enam ketua umum partai politik pendukung pemerintah di istana mengundang kritik tajam. Hal itu lantaran dinilai melanggar etika.
Pembelaan bagi Presiden Jokowi disuarakan PDIP dan PAN. Alasannya tidak ada aturan konstitusi dan etika politik yang dilanggar Presiden Jokowi saat terlibat politik praktis.
Meski tidak ada aturan konstitusi yang dilanggar, langkah dan sikap Presiden Joko Widodo dinilai bisa merusak iklim demokrasi.
