Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Kementerian Sosial (Kemensos), terkait dugaan korupsi bantuan beras bagi rakyat miskin pada 2020-2021 saat covid-19 baru melanda.
Mengenai dugaan korupsi tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW), menduga bahwa modus tersebut memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.
"Sejak awal ICW menyebut bansos di tengah pandemi, khususnya dalam bentuk barang, ini rentan dikorupsi. Penyebab utamanya karena dilakukan di ruang gelap, tidak transparan dan akuntabel kepada publik atas nama kondisi darurat, " ucap peneliti ICW, Almas Sjafrina, saat dihubungi Rabu (24/5/2023).
ICW menilai bahwa pengadaan dan penyaluran disaat situasi pandemi, perlu dipertanyakan transpransinya. Kemensos yang saat itu dipimpin kader PDI Perjuangan, Juliari Batubara, yang sudah ditangkap KPK tidak memberikan informasi yang transparan.
"Publik tidak tahu sebetulnya berapa banyak bansos yg diadakan, siapa penyedianya, dan bagaimana pelaporan pendistribusiannya, " jelas Almas.
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin Saiman, menyoroti pejabat-pejabat publik yang serakah, terkait dugaan korupsi bantuan beras bagi rakyat miskin di Kemensos.
Menurut Bonyamin, tidak hanya bantuan sosial tetapi setiap lahan yang memiliki celah akan dimanfaatkan bagi pejabat yang serakah.
"Bicara korupsi, semua yang bisa dikorupsi ya dikorupsi. Tidak hanya bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan, bantuan lain seperti ruang lingkup lain juga bisa dikorupsi.
Jadi memang sikap serakah manusia yang serakah, " jelas Benyamin, saat dihubungi Rabu (24/5/2023).
Menurutnya jika ditelusuri lebih dalam maka semua ruang lingkup juga tetap memiliki potensi yang sama untuk dikorupsi. Tidak hanya bantuan beras.
"Tidak hanya bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan, bantuan lain seperti ruang lingkup kesehatan dan pendidikan untuk rakyat kecil juga bisa dikorupsi," katanya.
Berdasarkan pendalaman yang MAKI lakukan, dugaan yang tengah didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait korupsi penyaluran beras bagi keluarga penerima manfaat (KPM) terjadi di era Menteri Juliari Batubara.
"Dugaan korupsi yang dirugikan BUMN. Ada pemotongan keuntungan, karena diduga da pihak lain yang mengaku sub kontraktor selaku memenangkan tender, bekerjasama dengan terduga direktur utama BUMN tersebut," ucapnya.
Lebih lanjut, MAKI menduga kuat direktur utama BUMN terkait tersebut, memang sub kontraktor tersebur adalah kunci utama yang penting untuk ditelusuri KPK, jika ingin mengungkap siapa saja pihak yang terlibat.
"Konstruksi ruginya ada orang yang bersengkongkol antara BUMN yang memborong dan sub kontraktor, keuntungan paling besar harusnya pemborong tapi tidak, keuntungan besar larinya justru ke sub kontraktor, " jelasnya.
MAKI berharap KPK segera menelurusi kasus dan membukanya secara cepat. Kerugian negara yang seharusnya dialokasikan untuk rakyat miskin dinilai sebaai tindakan yang bejat.
