Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia kembali menyampaikan kritiknya. Kali ini, BEM UI mengkritik Presiden Jokowi kerap tidak netral dan menunjukkan keberpihakkan dalam Pilpres 2024.
"Presiden Jokowi harus mengawal pemilu, bukan mengawal peserta pemilu. Apalagi merekomendasikan rakyat untuk memilih salah seorang calon presiden yang dianggap mampu meneruskan banyak hal," ujar Melki di Primetime News Metro TV, Selasa (23/5/2023).
BEM UI menyebut bahwa Presiden Jokowi sekarang lebih pantas disebut milik parpol dan bukan milik rakyat. Kritik itu, kata Melki, dilontarkan dengan alasan yang jelas.
Melki mengaku, hingga saat ini belum ada mendapat respons dari Istana maupun segenap elite politik soal kritikannya. Ia berharap, Presiden Jokowi dapat memberikan bentuk komitmen yang tegas dalam menanggapi kritik ini.
Sikap Jokowi yang menggunakan fasilitas negara, seperti menggunakan pesawat kepresidenan untuk mengantar balik salah seorang capres hingga menggunakan Istana Negara untuk mengumpulkan ketum-ketum parpol, menjadi alasan BEM UI mengeluarkan kritikan itu.
"Bagi kami idealnya seorang presiden itu mampu menegaskan pada publik, bahwa ia adalah negarawan, ia mampu untuk memberikan netral, dan fungsi presiden itu jangan sampai dilupakan. Dia juga adalah petugas rakyat," ujar Melki.
Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Joanes Joko menyampaikan apresiasinya atas sikap kritis mahasiswa terhadap pemerintah. "Ketika kekritisan orang muda itu sudah berkurang, maka itu hanyalah senja dari sebuah bangsa," ujar Joanes.
"Tetaplah kritis, tetaplah memberikan masukan-masukan konstruktif terhadap semua isu-isu kebangsaan ini, selama itu bukan penghinaan," lanjutnya.
